DPR Minta Polisi Usut Tuntas Tandon Air LRT yang Jebol

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 29 Juni 2022
DPR Minta Polisi Usut Tuntas Tandon Air LRT yang Jebol

Rangkaian LRT Jabodebek yang ditargetkan akan beroperasi pada Agustus 2022 mendatang. ANTARA/HO-PT KAI.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pihak kepolisian diminta untuk mengusut tuntas insiden jebolnya tandon air proyek LRT di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Selasa (28/6) kemarin.

Proyek tersebut digarap oleh perusahaan BUMN, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Insiden tersebut mengakibatkan lima orang mengalami luka-luka.

Baca Juga:

Insiden Jebolnya Tandon Air Proyek Stasiun LRT, 3 Orang Diperiksa

"Setiap pekerjaan ada standarisasinya, sudah benar kepolisian agar mengusut tuntas kejadian ini," kata Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron kepada wartawan, Rabu (29/6).

Politikus Partai Demokrat itu meminta pihak kepolisian mencari tahu penyebab insiden tersebut. Sehingga, PT Adhi Karya bisa melakukan evaluasi guna mencegah kejadian serupa terulang.

"Dan ditemukan dimana masalahnya agar tidak terjadi kembali kedepanya," ujarnya.

Baca Juga:

Tandon Air Proyek LRT Rasuna Said Jebol Makan Korban, Polisi Turun Tangan

Diketahui, tandon air proyek LRT Jabodebek yang berlokasi di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan jebol pada pukul 16.25, Selasa (28/6).

Peristiwa itu memakan korban, yakni tiga pengendara motor dan satu mobil yang melintas, serta dua pekerja proyek. Salah satu korban adalah seorang ibu-ibu mengalami patah tulang di bagian kaki dan bocor di bagian kening.

Tragedi ini memaksa pihak Kepolisian segera turun tangan. Pihak kepolisian langsung menyelidiki dugaan adanya kelalaian yang mengakibatkan jebolnya tandon air proyek LRT ini. (Pon)

Baca Juga:

Tandon Ciater Destinasi Wisata Baru Bagi Masyarakat Tangsel

#LRT #DPR RI #Polisi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
PPPK merupakan bagian penting dari aparatur negara yang berada di garis depan pelayanan publik dan menjalankan berbagai program pemerintahan di daerah.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
Indonesia
Politikus Gerindra KlaimPolri Aktif di Jabatan Sipil Sesuai Putusan MK
Pasal 28A dalam UU Polri yang baru merupakan tindak lanjut atas Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan Putusan MK Nomor 223/PUU-XXIII/2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Juni 2026
Politikus Gerindra KlaimPolri Aktif di Jabatan Sipil Sesuai Putusan MK
Bagikan