DPR Minta Polisi Usut Tuntas Tandon Air LRT yang Jebol

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 29 Juni 2022
DPR Minta Polisi Usut Tuntas Tandon Air LRT yang Jebol

Rangkaian LRT Jabodebek yang ditargetkan akan beroperasi pada Agustus 2022 mendatang. ANTARA/HO-PT KAI.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pihak kepolisian diminta untuk mengusut tuntas insiden jebolnya tandon air proyek LRT di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Selasa (28/6) kemarin.

Proyek tersebut digarap oleh perusahaan BUMN, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Insiden tersebut mengakibatkan lima orang mengalami luka-luka.

Baca Juga:

Insiden Jebolnya Tandon Air Proyek Stasiun LRT, 3 Orang Diperiksa

"Setiap pekerjaan ada standarisasinya, sudah benar kepolisian agar mengusut tuntas kejadian ini," kata Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron kepada wartawan, Rabu (29/6).

Politikus Partai Demokrat itu meminta pihak kepolisian mencari tahu penyebab insiden tersebut. Sehingga, PT Adhi Karya bisa melakukan evaluasi guna mencegah kejadian serupa terulang.

"Dan ditemukan dimana masalahnya agar tidak terjadi kembali kedepanya," ujarnya.

Baca Juga:

Tandon Air Proyek LRT Rasuna Said Jebol Makan Korban, Polisi Turun Tangan

Diketahui, tandon air proyek LRT Jabodebek yang berlokasi di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan jebol pada pukul 16.25, Selasa (28/6).

Peristiwa itu memakan korban, yakni tiga pengendara motor dan satu mobil yang melintas, serta dua pekerja proyek. Salah satu korban adalah seorang ibu-ibu mengalami patah tulang di bagian kaki dan bocor di bagian kening.

Tragedi ini memaksa pihak Kepolisian segera turun tangan. Pihak kepolisian langsung menyelidiki dugaan adanya kelalaian yang mengakibatkan jebolnya tandon air proyek LRT ini. (Pon)

Baca Juga:

Tandon Ciater Destinasi Wisata Baru Bagi Masyarakat Tangsel

#LRT #DPR RI #Polisi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Profil AKBP Netty Rosdiana Siagian, Polwan Bergelar Doktor yang Mundur demi Hati Nurani
Netty secara mengejutkan memilih menyudahi masa dinas aktifnya demi mempertahankan prinsip serta hati nurani.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Profil AKBP Netty Rosdiana Siagian, Polwan Bergelar Doktor yang Mundur demi Hati Nurani
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
14 Hari Operasi Patuh Jaya, Polisi Utamakan Edukasi dan Imbauan
Pendekatan edukasi lebih diutamakan dalam operasi tahun ini agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya tertib berlalu lintas.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
14 Hari Operasi Patuh Jaya, Polisi Utamakan Edukasi dan  Imbauan
Indonesia
Ada Keluhan soal Polisi atau Penegakan Hukum? Ini Kanal Aduan Kapolda Metro Jaya
Polda Metro Jaya menerima 197 aduan masyarakat pada 11–25 Oktober 2026. Sebanyak 36 laporan selesai. Simak nomor WhatsApp Aduan Kapolda.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Oktober 2026
Ada Keluhan soal Polisi atau Penegakan Hukum? Ini Kanal Aduan Kapolda Metro Jaya
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
7 Tahun Koma Dikeroyok Bubarkan Bentrok Antarpesilat, Eks Kasatreskrim Polres Wonogiri Meninggal
Aditia berpulang setelah menjalani perawatan intensif panjang setelah insiden pengeroyokan brutal yang dialaminya pada Rabu, 8 Mei 2019 malam.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
7 Tahun Koma Dikeroyok Bubarkan Bentrok Antarpesilat, Eks Kasatreskrim Polres Wonogiri Meninggal
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Bagikan