DPR Minta Pemerintah Turun Tangan Atasi Bentrok di PT GNI


DPR RI. (Foto: MP/Dicki Prasetia)
MerahPutih.com - Bentrok yang terjadi di industri pengolahan nikel PT Gunbuster Nickel Industri (GNI), Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, yang menewaskan dua pekerja menjadi perhatian banyak pihak.
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menekankan pentingnya langkah pemerintah untuk turun tangan guna mencegah dampak negatif kepada iklim investasi RI akibat bentrok yang terjadi di PT GNI tersebut.
“Pemerintah pusat harus turun tangan, karena saya berharap agar kasus ini tidak memunculkan kekhawatiran kepada iklim investasi di Indonesia,” kata Handoyo kepada wartawan, Senin,(16/1)
Baca Juga:
Baleg DPR Janji Kaji Alasan Urgensi Perppu Cipta Kerja
Handoyo berharap, ada langkah cepat dari pemerintah agar tidak mengganggu iklim investasi di Indonesia imbas dari bentrokan tersebut.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini khawatir kejadian ini akan memunculkan stigma negatif kepada iklim investasi di Indonesia.
“Salah satu caranya diinvestigasi menyeluruh dan harus ada yang mempertanggungjawabkan (bentrokan),” ujarnya.
Baca Juga:
DPR Pertanyakan Motif Pemprov DKI Bakal Terapkan Jalan Berbayar
Nantinya, kata Handoyo, investigasi tersebut juga dapat dibuka secara terang benderang dan menyeluruh. Investigasi tersebut mulai dari peran serta sisi perusahaan dan serikat pekerja atas isu-isu yang berkeliaran di sana selama ini.
“Lalu bagaimana kita mengedepankan asas kekeluargaan. Sebaiknya kita cooling down dulu di sana sambil mempercayakan penuh investigasi yang dilakukan pihak kepolisian,” pungkas Handoyo.
Sebelumnya, bentrokan terjadi di industri pengolahan nikel PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI), Kabupaten Morowali Utara, Sulteng. Dalam kejadian ini, dua pekerja tewas dan sejumlah fasilitas dibakar. (Pon)
Baca Juga:
DPR Soroti Isu Kurangnya Dokter di Indonesia
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT

DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM

Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh

DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek

Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data

Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan

12 Siswa Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung, Legislator Tekankan Pentingnya Keterlibatan Ahli Gizi

Momen Keakraban Sufmi Dasco Ahmad dan Sjafrie Sjamsoeddin saat Bertemu di DPR, Bahas Apa?
