DPR Minta Pemerintah Lakukan Pendataan Rakyat Miskin Terimbas Kenaikan BBM


SPBU. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Pemerintah diminta memikirkan efek lanjutan dibalik keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yakni Pertalite dan Solar. Hal itu perlu dilakukan mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang baru saja bangkit dari keterpurukan imbas pandemi COVID-19.
"Tapi di satu sisi kondisi ekonomi yang baru pulih dan mulai tumbuh dengan kenaikan BBM akan berdampak juga terhadap pertumbuhan yang sedang berjalan," kata anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun, Selasa (6/9).
Baca Juga:
Kenaikan Solar dan Pertalite, kata Rudi, harus penuh kehati-hatian dan mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial bagi rakyat.
Meski demikian, politikus Partai NasDem ini mengaku memaklumi keputusan pemerintah yang harus memilih opsi menaikkan harga BBM subsidi.
"Memang kita ketahui beban subsidi sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga lain dan beban tersebut membuat berat APBN terutama bisa menyedot alokasi anggaran untuk pembangunan dan infrastruktur," ujarnya.
Anak buah Ketum NasDem Surya Paloh ini juga menilai, efek kenaikan harga BBM subsidi bisa berdampak pada daya beli masyarakat itu sendiri.
Baca Juga:
Tarif Angkutan Umum bakal Melonjak 35 Persen Akibat BBM Naik
"Daya beli masyarakat akan menurun kembali dan harga-harga barang akan naik karena beban dari kenaikan BBM," imbuhnya.
Oleh karena itu, Rudi menyarankan agar keputusan menaikkan harga BBM subsidi dibarengi dengan pendataan masyarakat yang masuk kategori berhak menerima subsidi.
Menurutnya, pemerintah harus melakukan pendataan secara komprehensif agar alokasi subsidi bisa disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
"Mendata rakyat yang pra sejahtera yang layak disubsidi dan diberikan subsidi BBM dalam bentuk uang cash seperti BLT (bantuan langsung tunai)," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Naikkan Harga BBM, Pemerintah Dinilai Abaikan Psikologis Rakyat
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Konferensi Pers Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Soal Impor BBM Nonsubsidi
Kekosongan BBM di SPBU Shell Berpotensi Picu PHK, Istana Negara ‘Putar Otak’ untuk Cari Solusi

BBM di SPBU Swasta Langka, DPR Kritik Arah Kebijakan Energi Nasional.

Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan

Kuota BBM SPBU Swasta Sudah Lebihi Kuota, Pemerintah Diklaim Sudah Benar Atasi Kelangkaan

DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT

DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM

Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh

DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
