DPR Minta Pemerintah Lakukan Pendataan Rakyat Miskin Terimbas Kenaikan BBM

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 06 September 2022
DPR Minta Pemerintah Lakukan Pendataan Rakyat Miskin Terimbas Kenaikan BBM

SPBU. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah diminta memikirkan efek lanjutan dibalik keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yakni Pertalite dan Solar. Hal itu perlu dilakukan mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang baru saja bangkit dari keterpurukan imbas pandemi COVID-19.

"Tapi di satu sisi kondisi ekonomi yang baru pulih dan mulai tumbuh dengan kenaikan BBM akan berdampak juga terhadap pertumbuhan yang sedang berjalan," kata anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun, Selasa (6/9).

Baca Juga:

Aliansi Masyarakat Solo Dukung Penaikan Harga BBM

Kenaikan Solar dan Pertalite, kata Rudi, harus penuh kehati-hatian dan mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial bagi rakyat.

Meski demikian, politikus Partai NasDem ini mengaku memaklumi keputusan pemerintah yang harus memilih opsi menaikkan harga BBM subsidi.

"Memang kita ketahui beban subsidi sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga lain dan beban tersebut membuat berat APBN terutama bisa menyedot alokasi anggaran untuk pembangunan dan infrastruktur," ujarnya.

Anak buah Ketum NasDem Surya Paloh ini juga menilai, efek kenaikan harga BBM subsidi bisa berdampak pada daya beli masyarakat itu sendiri.

Baca Juga:

Tarif Angkutan Umum bakal Melonjak 35 Persen Akibat BBM Naik

"Daya beli masyarakat akan menurun kembali dan harga-harga barang akan naik karena beban dari kenaikan BBM," imbuhnya.

Oleh karena itu, Rudi menyarankan agar keputusan menaikkan harga BBM subsidi dibarengi dengan pendataan masyarakat yang masuk kategori berhak menerima subsidi.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan pendataan secara komprehensif agar alokasi subsidi bisa disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

"Mendata rakyat yang pra sejahtera yang layak disubsidi dan diberikan subsidi BBM dalam bentuk uang cash seperti BLT (bantuan langsung tunai)," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Naikkan Harga BBM, Pemerintah Dinilai Abaikan Psikologis Rakyat

#DPR #DPR RI #BBM #BBM Bersubsidi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita Foto
Konferensi Pers Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Soal Impor BBM Nonsubsidi
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (tengah) bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung (kanan), Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri (ketiga kanan, belakang), Direktur Utama BP-AKR Vanda Laura (kiri) dan perwakilan SPBU Swasta menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 19 September 2025
Konferensi Pers Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Soal Impor BBM Nonsubsidi
Indonesia
Kekosongan BBM di SPBU Shell Berpotensi Picu PHK, Istana Negara ‘Putar Otak’ untuk Cari Solusi
Kekosongan BBM di SPBU Shell bisa berpotensi picu PHK. Istana pun memutar otak untuk mencari solusinya.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Kekosongan BBM di SPBU Shell Berpotensi Picu PHK, Istana Negara ‘Putar Otak’ untuk Cari Solusi
Indonesia
BBM di SPBU Swasta Langka, DPR Kritik Arah Kebijakan Energi Nasional.
Kelangkaan BBM non-subsidi bukan sekadar isu teknis, melainkan alarm bagi arah kebijakan energi nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
BBM di SPBU Swasta Langka, DPR Kritik Arah Kebijakan Energi Nasional.
Indonesia
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan
Pemerintah sudah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta, serta menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar  Aturan
Indonesia
Kuota BBM SPBU Swasta Sudah Lebihi Kuota, Pemerintah Diklaim Sudah Benar Atasi Kelangkaan
Penetapan alokasi tambahan itu sebagai respons yang proporsional terhadap kelangkaan, yang sempat dilaporkan di beberapa SPBU swasta.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Kuota BBM SPBU Swasta Sudah Lebihi Kuota, Pemerintah Diklaim Sudah Benar Atasi Kelangkaan
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
RUU Pelindungan PRT hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Bagikan