DPR Minta Pemerintah Lakukan Pendataan Rakyat Miskin Terimbas Kenaikan BBM

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 06 September 2022
DPR Minta Pemerintah Lakukan Pendataan Rakyat Miskin Terimbas Kenaikan BBM

SPBU. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah diminta memikirkan efek lanjutan dibalik keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yakni Pertalite dan Solar. Hal itu perlu dilakukan mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang baru saja bangkit dari keterpurukan imbas pandemi COVID-19.

"Tapi di satu sisi kondisi ekonomi yang baru pulih dan mulai tumbuh dengan kenaikan BBM akan berdampak juga terhadap pertumbuhan yang sedang berjalan," kata anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun, Selasa (6/9).

Baca Juga:

Aliansi Masyarakat Solo Dukung Penaikan Harga BBM

Kenaikan Solar dan Pertalite, kata Rudi, harus penuh kehati-hatian dan mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial bagi rakyat.

Meski demikian, politikus Partai NasDem ini mengaku memaklumi keputusan pemerintah yang harus memilih opsi menaikkan harga BBM subsidi.

"Memang kita ketahui beban subsidi sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga lain dan beban tersebut membuat berat APBN terutama bisa menyedot alokasi anggaran untuk pembangunan dan infrastruktur," ujarnya.

Anak buah Ketum NasDem Surya Paloh ini juga menilai, efek kenaikan harga BBM subsidi bisa berdampak pada daya beli masyarakat itu sendiri.

Baca Juga:

Tarif Angkutan Umum bakal Melonjak 35 Persen Akibat BBM Naik

"Daya beli masyarakat akan menurun kembali dan harga-harga barang akan naik karena beban dari kenaikan BBM," imbuhnya.

Oleh karena itu, Rudi menyarankan agar keputusan menaikkan harga BBM subsidi dibarengi dengan pendataan masyarakat yang masuk kategori berhak menerima subsidi.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan pendataan secara komprehensif agar alokasi subsidi bisa disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

"Mendata rakyat yang pra sejahtera yang layak disubsidi dan diberikan subsidi BBM dalam bentuk uang cash seperti BLT (bantuan langsung tunai)," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Naikkan Harga BBM, Pemerintah Dinilai Abaikan Psikologis Rakyat

#DPR #DPR RI #BBM #BBM Bersubsidi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Indonesia
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Regulasi itu diatur untuk menghadirkan kepastian hukum dan kesetaraan tanggung jawab dalam ekosistem media yang terus berkembang.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Indonesia
RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Rancangan regulasi itu juga memuat pengaturan tentang Dewan Pengawas BRAN yang bertujuan menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja BRAN.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
 RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Indonesia
DPR Setuju KRI Ki Hajar Dewantara Dijual Pakai Skema Lelang. Harganya Berapa?
Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
DPR Setuju KRI Ki Hajar Dewantara Dijual Pakai Skema Lelang. Harganya Berapa?
Indonesia
Paripurna DPR Setujui Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Buatan Yugoslavia Pada 1979
KRI Ki Hajar Dewantara saat ini separuh badannya ada di air, di dermaga Ujung, Semampir, Surabaya, Jawa Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Paripurna DPR Setujui Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Buatan Yugoslavia Pada 1979
Indonesia
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Kesiapsiagaan dini dinilai akan mengurangi risiko negatif baik dari jumlah korban maupun kerusakan material. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Bagikan