DPR Minta Bulog Gelar Operasi Pasar Serentak

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 25 Maret 2022
DPR Minta Bulog Gelar Operasi Pasar Serentak

Beras Bulog. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gejolak harga pangan menjelang Ramadan belum juga reda meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap minyak goreng curah, dan pencabutan HET terhadap minyak goreng kemasan.

Menurut Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Subardi, negara tidak boleh bertumpu pada satu solusi. Apalagi, sejauh ini kebijakan tersebut belum efektif.

Baca Juga:

Sampaikan Duplik, Munarman Bantah Terlibat dalam Perkara Terorisme

Politikus ini mengusulkan perlunya operasi pasar oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mempercepat stabilisasi harga.

"Sebaiknya jangan bertumpu pada satu kebijakan. Bulog perlu berperan dengan menggelar operasi pasar serentak dan sinergis," kata Subardi dalam keterangannya, Jumat (25/3).

Dia menilai, operasi pasar penting untuk menjalankan fungsi stabilisasi harga pangan sekaligus langkah antisipasi seandainya terjadi kekurangan stok maupun terjadi kekacauan distribusi.

"Usulan operasi pasar perlu digelar serentak dan sinergi karena sejauh ini operasi pasar masih berjalan parsial di beberapa daerah," ujarnya.

Pola serentak dan sinergis, kata Subardi, melibatkan banyak sektor yakni PT RNI sebagai BUMN holding pangan dan Kementerian Perdagangan sebagai regulator.

"Mengapa perlu serentak? Tujuannya agar lebih efektif, karena Bulog memiliki infrastruktur merata hingga ke daerah mulai dari kontroling rantai pasok, produksi, penyerapan dari petani, pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga penjualan," jelas dia.

Dirut Perum BULOG Budi Waseso (kedua kanan. (Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc)
Dirut Perum BULOG Budi Waseso (kedua kanan. (Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc)

Operasi pasar dibutuhkan karena Bulog bertugas menstabilkan stok pangan. Dengan pola serentak dan sinergis, Subardi yakin kontrol terhadap mekanisme pasar akan efektif.

Di sisi lain, menurut Subardi, sinergitas dapat mencegah para spekulan pasar bermain harga yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen.

"Mekanisme pasar tidak boleh dilepas begitu saja, karena negara belum menguasai cabang produksi pangan yang menguasai hajat hidup orang banyak," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Kejagung Duga Beberapa Perusahaan Terlibat Kasus Ekspor Minyak Goreng

#Bulog #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Gus Rivqy menilai setiap pemadaman listrik dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang bersifat sistemik
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 5 menit lalu
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Indonesia
Stok Cadangan MinyaKita Sebanyak 29 Ribu Ton
Rata-rata kebutuhan minyak goreng masyarakat tercatat berada di kisaran 254 ribu ton per bulan dan dapat dipenuhi.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Juni 2026
Stok Cadangan MinyaKita Sebanyak 29 Ribu Ton
Indonesia
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan setiap aset yang berhasil kembali dari para koruptor bermanfaat optimal bagi negara dan pelayanan publik.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Indonesia
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Apabila benar kendaraan tersebut belum dilengkapi sensor pendeteksi objek di sekitar kendaraan, Polri perlu segera melakukan pembenahan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Indonesia
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dan menyuarakan penolakan terhadap keputusan Israel tersebut di berbagai forum internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Indonesia
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Kebutuhan anggaran PPATK pada 2027 mencapai Rp 769,8 miliar.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Indonesia
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal.
Frengky Aruan - Senin, 15 Juni 2026
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Indonesia
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Seluruh pihak harus mendukung penuh kesepakatan penghentian perang tersebut demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Indonesia
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang harus dibangun dengan perencanaan matang agar mampu menjadi sarana pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Indonesia
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Komcad bukanlah aparat yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Bagikan