DPR Minta Bulog Gelar Operasi Pasar Serentak
Mula Akmal - Jumat, 25 Maret 2022
Beras Bulog. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Gejolak harga pangan menjelang Ramadan belum juga reda meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap minyak goreng curah, dan pencabutan HET terhadap minyak goreng kemasan.
Menurut Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Subardi, negara tidak boleh bertumpu pada satu solusi. Apalagi, sejauh ini kebijakan tersebut belum efektif.
Baca Juga:
Sampaikan Duplik, Munarman Bantah Terlibat dalam Perkara Terorisme
Politikus ini mengusulkan perlunya operasi pasar oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mempercepat stabilisasi harga.
"Sebaiknya jangan bertumpu pada satu kebijakan. Bulog perlu berperan dengan menggelar operasi pasar serentak dan sinergis," kata Subardi dalam keterangannya, Jumat (25/3).
Dia menilai, operasi pasar penting untuk menjalankan fungsi stabilisasi harga pangan sekaligus langkah antisipasi seandainya terjadi kekurangan stok maupun terjadi kekacauan distribusi.
"Usulan operasi pasar perlu digelar serentak dan sinergi karena sejauh ini operasi pasar masih berjalan parsial di beberapa daerah," ujarnya.
Pola serentak dan sinergis, kata Subardi, melibatkan banyak sektor yakni PT RNI sebagai BUMN holding pangan dan Kementerian Perdagangan sebagai regulator.
"Mengapa perlu serentak? Tujuannya agar lebih efektif, karena Bulog memiliki infrastruktur merata hingga ke daerah mulai dari kontroling rantai pasok, produksi, penyerapan dari petani, pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga penjualan," jelas dia.
Operasi pasar dibutuhkan karena Bulog bertugas menstabilkan stok pangan. Dengan pola serentak dan sinergis, Subardi yakin kontrol terhadap mekanisme pasar akan efektif.
Di sisi lain, menurut Subardi, sinergitas dapat mencegah para spekulan pasar bermain harga yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen.
"Mekanisme pasar tidak boleh dilepas begitu saja, karena negara belum menguasai cabang produksi pangan yang menguasai hajat hidup orang banyak," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Kejagung Duga Beberapa Perusahaan Terlibat Kasus Ekspor Minyak Goreng
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan
