DPR Janji Awasi dan Kawal Pemerintah Dalam Penanganan COVID-19


Ketua DPR RI periode 2019-2024, Puan Maharani. (ANTARA FOTO/Istimewa)
MerahPutih.Com - Ketua DPR Puan Maharani memastikan, setelah reses, lembaga yang dipimpinnya bisa bekerja melakukan fungsi pengawasan, budgeting, dan legislasi terutama di saat darurat wabah COVId-19 sekarang ini.
Menurut Puan, dalam masa darurat, semua kegiatan DPR akan diarahkan untuk membantu atasi wabah corona.
Baca Juga:
Pemerintah Gandeng Telemedik Bantu Pasien COVID-19 Isolasi Mandiri
Selain akan fokus pada penanganan wabah virus Covid-19, DPR juga akan mencari formulasi untuk membantu pemerintah mengatasi dampak-dampak wabah Corona, terutama dampak sosial ekonominya.

Misalnya, disain APBN sudah tidak sesuai asumsi-asumsi yang digunakan, sehingga butuh penyesuaian dan perubahan.
"Baik dari sisi penerimaan, belanja dan pembiayaan yang fokusnya pada penanganan wabah corona serta penanggulangan dampak sosial dan ekonominya,” kata Puan kepada wartawan, Senin (30/3).
Ia akan memberikan dukungan penanganan pandemic virus Covid-19 melalui fungsi-fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan.
"Agar masyarakat terlindungi dari aspek kesehatan maupun ekonomi," tandasnya.
Selain akan berfokus pada penanganan wabah virus Corona, DPR akan mencari formulasi untuk membantu pemerintah mengatasi dampak sosial ekonomi yang muncul.
Baca Juga:
Cegah Penyebaran COVID-19, Pemerintah Minta Masyarakat Tunda Mudik Lebaran
Ia mencontohkan desain APBN sudah tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang digunakan.
"Karena itu dibutuhkan penyesuaian dan perubahan baik dari sisi penerimaan, belanja dan pembiayaan yang fokusnya pada penanganan wabah Corona serta penanggulangan dampak sosial dan ekonominya," pungkas politisi PDIP ini.(Knu)
Baca Juga:
Mudik Lebaran Harus Distop, Pengamat: Kalau Tidak, Pandemi Corona Kian Meluas
Bagikan
Berita Terkait
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT

DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM

Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh

DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek

Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data

Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan

12 Siswa Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung, Legislator Tekankan Pentingnya Keterlibatan Ahli Gizi

Momen Keakraban Sufmi Dasco Ahmad dan Sjafrie Sjamsoeddin saat Bertemu di DPR, Bahas Apa?
