Mudik Lebaran Harus Distop, Pengamat: Kalau Tidak, Pandemi Corona Kian Meluas

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 27 Maret 2020
 Mudik Lebaran Harus Distop, Pengamat: Kalau Tidak, Pandemi Corona Kian Meluas

Pengamat Transportasi Muslich Zainal Asikin (Foto: Dok Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat Transportasi, Muslich Zainal Asikin mengusulkan pemerintah pusat untuk membuat aturan yang melarang warga untuk melakukan tradisi mudik lebaran di tengah darurat virus corona.

"Undang-undang tentang karantina karena adanya penyakit menular ditetapkan aja dong. Lalu ditentukan daerah tertentu misalnya jakarta, jakarta itu dilakukan sebagai kota yang penduduknya dikarantina secara terbatas. UUD karantina kan ada," kata Muslich saat dihubungi merahputih.com, Jumat (27/3).

Baca Juga:

Daerah-Daerah Mulai Berlakukan Lockdown Tanpa Koordinasi, Pemerintah Pusat Bertindak

Menurut dia, bila aturan itu sudah diketok dan disahkan pemerintah bisa menindak masyarakat yang masih membandel pulang kampung disaat wabah COVID-19.

Pengamat transportasi desak pemerintah hentikan mudik lebaran tahun ini
Pengamat transportasi Muslich Zainal Asikin setuju mudik lebaran tahun ini ditiadakan (Foto: Dok Pribadi)

"Ia dong harus ditindak (kalau mudik), kalau ga ditindak nanti repot kan. Kalau orang bolos dan tidak beda perlakuannya, jika sama kan nanti lama-lama orang pada bolos semua," jelas Muslich.

Ia pun mengimbau masyarakat yang ingin pulang kampung tau mudik diurungkan dahulu niatnya karena saat ini Indonesia masuk dalam darurat corona.

Menurut dia, bila hal ini dilakukan dikhawatirkan virus mematikan yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok menyebar luas.

"Ya baiknya Jangan mudik ya, kalau mudik kan tersebar ke seluruh indonesia. Karena yang terpapar paling parah kan jakarta mudik terbesar kan jakarta," tuturnya.

Pemerintah juga, kata dia, harus menghapus kebijakan yang kerap dilakukan tahun-tahun sebelumnya seperti menghapus subsidi mudik gratis bagi masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar warga memikirkan beberapa kali untuk mudik karena biaya mahal.

Baca Juga:

Cegah Penyebaran COVID-19, Pemerintah Minta Masyarakat Tunda Mudik Lebaran

Meski demikian, Muslich mengusulkan, pemerintah untuk membuat larangan tradisi mudik supaya penyakit corona ini tak menular ke orang lain di kampung.

"Harus distop. Kalau engga distop kan menjalar, kalau menjalar kan ga berhneti-berhenti. Kita bisa setahun nih kalau gini," pungkasnya.(Asp)

Baca Juga:

Pakar Kesehatan Ungkap Pasien Corona Meninggal Tidak Tulari Virus ke Orang Lain

#Mudik Lebaran #Virus Corona #Pengamat Kebijakan Publik #Penyakit Corona
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat tak Terima Pasar di Jakarta Kumuh, Sebut Perbaikan Sudah Terlihat Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto Emik, tak setuju dengan pernyataan bawah pasar di Jakarta kumuh.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Pengamat tak Terima Pasar di Jakarta Kumuh, Sebut Perbaikan Sudah Terlihat Jelas
Indonesia
Gubernur Pramono Ubah Status Hukum PAM Jaya Jadi Perseroda, Pengamat Kebijakan Publik: Tidak Betentangan dengan ketentuan Hukum
Rencana perubahan status PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda serta pelaksanaan IPO berawal dari inisiatif Gubernur DKI Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Gubernur Pramono Ubah Status Hukum PAM Jaya Jadi Perseroda, Pengamat Kebijakan Publik: Tidak Betentangan dengan ketentuan Hukum
Indonesia
Pemprov DKI Wajib Hadir Terkait Tanggul Beton di Perairan Cilincing, Pengamat: Jangan Sampai Nelayan Dirugikan
Pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam. Legalitas, izin, dan dampak sosial-ekonomi dari keberadaan tanggul harus segera diklarifikasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Wajib Hadir Terkait Tanggul Beton di Perairan Cilincing, Pengamat: Jangan Sampai Nelayan Dirugikan
Indonesia
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Tunjangan rumah anggota DPRD kini menuai kritik. Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto Emik, meminta Mendagri mengambil sikap tegas.
Soffi Amira - Rabu, 10 September 2025
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Pakai Drone Thermal, Rata-Rata Respons Situasi Darurat Basarnas 2 Kali Lebih Cepat Jadi 15,7 Menit
Saat lebaran 2024 lalu, Basarnas mencatatkan rata-rata waktu respons untuk kondisi darurat, baik di darat maupun perairan mencapai 30 menit atau setengah jam.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 April 2025
Pakai Drone Thermal, Rata-Rata Respons Situasi Darurat Basarnas 2 Kali Lebih Cepat Jadi 15,7 Menit
Indonesia
Realisasi Pemudik Lebaran 2025 Turun Tipis, Menhub Sebut Bukan Tanda Darurat Ekonomi
Angka penurunan pemudik yang masih berada di bawah 10 persen tersebut tidak dapat dijadikan dasar kuat untuk menarik kesimpulan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 13 April 2025
Realisasi Pemudik Lebaran 2025 Turun Tipis, Menhub Sebut Bukan Tanda Darurat Ekonomi
Indonesia
Selama Masa Angkutan Lebaran 2025, Ketepatan Waktu Kereta Api Belum Capai 100% On Time
OTP keberangkatan kereta api mencapai 99,69 persen, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 99,50 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 12 April 2025
Selama Masa Angkutan Lebaran 2025, Ketepatan Waktu Kereta Api Belum Capai 100% On Time
Indonesia
Serangan Siber Bikin Layanan Bank DKI Terganggu, Cuma Penegak Hukum yang Bisa Simpulkan
Serangan siber disebut jadi penyebab layanan Bank DKI terganggu. Namun, pakar menyebutkan bahwa hanya penegak hukum yang bisa menyimpulkan.
Soffi Amira - Rabu, 09 April 2025
Serangan Siber Bikin Layanan Bank DKI Terganggu, Cuma Penegak Hukum yang Bisa Simpulkan
Indonesia
Okupansi Keberangkatan Kereta Api Capai 104 Persen selama Mudik Lebaran 2025
Okupansi keberangkatan kereta api mencapai 104 persen selama mudik Lebaran 2025.
Soffi Amira - Rabu, 09 April 2025
Okupansi Keberangkatan Kereta Api Capai 104 Persen selama Mudik Lebaran 2025
Bagikan