DPR Ingatkan TNI Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024
Anggota TNI. Foto: ANTARA
MerahPutih.com - HUT ke-78 TNI yang mengambil tema 'TNI Patriot NKRI: Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju' akan digelar pada Kamis (5/10) besok.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Christina Aryani mengingatkan pentingnya komitmen TNI menjaga netralitas jelang Pemilu 2024.
Menurut Christina, HUT TNI ke-78 menjadi momentum yang baik untuk kembali memastikan komitmen netralitas TNI tersebut.
"HUT TNI kali ini istimewa karena bersamaan dengan momentum persiapan Pemilu 2024. Maka penting sekali kita ingatkan agar TNI netral, tidak tertarik pada dukung-mendukung kekuatan politik tertentu," kata Christina kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (4/10).
Dia menegaskan, netralitas TNI pada Pemilu 2024 patut menjadi perhatian karena banyaknya purnawirawan yang terjun ke dunia politik menjelang Pemilu 2024.
"TNI harus berada di atas semua kepentingan politik apa pun kecuali politik negara," ujarnya.
Christina khawatir, banyaknya purnawirawan yang terlibat aktif pada kekuatan politik tertentu bisa mengganggu netralitas TNI.
Bagi Christina keputusan tersebut harus diantisipasi agar TNI tetap setia dengan sumpah prajuritnya yang mengutamakan rakyat dan negara daripada partai politik atau kepentingan politik kekuasaan apa pun bentuknya.
"Jangan sampai karena kekuatan purnawirawan di antara parpol atau kandidat Capres/Cawapres lalu TNI ikut terseret. Jangan sampai," tegas Christina.
Apalagi menurut catatan Bawaslu, Indonesia memiliki dimensi Indeks Kerawanan Pemilu 2024, salah satunya terkait antisipasi netralitas aparat baik TNI maupun Polri.
Hal lain adalah antisipasi terjadi kerawanan Pemilu seperti kekerasan, kerusuhan berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang bisa melibatkan tokoh-tokoh politik dan pemerintahan.
"Peran TNI akan lebih baik fokus pada upaya menjamin Pemilu berjalan aman dan damai. Dalam sinerginya dengan Polri kami yakin TNI bisa maksimal menjalankan tugas-tugasnya tetapi bukan untuk menjadi alat mobilisasi kekuatan politik," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor