DPR Ingatkan TNI Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 04 Oktober 2023
DPR Ingatkan TNI Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024

Anggota TNI. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - HUT ke-78 TNI yang mengambil tema 'TNI Patriot NKRI: Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju' akan digelar pada Kamis (5/10) besok.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Christina Aryani mengingatkan pentingnya komitmen TNI menjaga netralitas jelang Pemilu 2024.

Menurut Christina, HUT TNI ke-78 menjadi momentum yang baik untuk kembali memastikan komitmen netralitas TNI tersebut.

"HUT TNI kali ini istimewa karena bersamaan dengan momentum persiapan Pemilu 2024. Maka penting sekali kita ingatkan agar TNI netral, tidak tertarik pada dukung-mendukung kekuatan politik tertentu," kata Christina kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (4/10).

Dia menegaskan, netralitas TNI pada Pemilu 2024 patut menjadi perhatian karena banyaknya purnawirawan yang terjun ke dunia politik menjelang Pemilu 2024.

"TNI harus berada di atas semua kepentingan politik apa pun kecuali politik negara," ujarnya.

Christina khawatir, banyaknya purnawirawan yang terlibat aktif pada kekuatan politik tertentu bisa mengganggu netralitas TNI.

Bagi Christina keputusan tersebut harus diantisipasi agar TNI tetap setia dengan sumpah prajuritnya yang mengutamakan rakyat dan negara daripada partai politik atau kepentingan politik kekuasaan apa pun bentuknya.

"Jangan sampai karena kekuatan purnawirawan di antara parpol atau kandidat Capres/Cawapres lalu TNI ikut terseret. Jangan sampai," tegas Christina.

Apalagi menurut catatan Bawaslu, Indonesia memiliki dimensi Indeks Kerawanan Pemilu 2024, salah satunya terkait antisipasi netralitas aparat baik TNI maupun Polri.

Hal lain adalah antisipasi terjadi kerawanan Pemilu seperti kekerasan, kerusuhan berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang bisa melibatkan tokoh-tokoh politik dan pemerintahan.

"Peran TNI akan lebih baik fokus pada upaya menjamin Pemilu berjalan aman dan damai. Dalam sinerginya dengan Polri kami yakin TNI bisa maksimal menjalankan tugas-tugasnya tetapi bukan untuk menjadi alat mobilisasi kekuatan politik," pungkasnya. (Pon)

#HUT TNI #DPR RI #Komisi I DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Indonesia
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Demo buruh sedang berlangsung di sekitar MPR/DPR RI. Sejumlah rute Transjakarta pun harus dialihkan akibat aksi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
Beredar unggahan konten di media sosial yang menyebut Presiden Prabowo segera membubarkan DPR, cak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
Indonesia
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
Oleh karena itu, permohonan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atau setidaknya ditolak secara keseluruhan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 05 November 2025
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
Bagikan