DPR Ingatkan TNI Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024
Anggota TNI. Foto: ANTARA
MerahPutih.com - HUT ke-78 TNI yang mengambil tema 'TNI Patriot NKRI: Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju' akan digelar pada Kamis (5/10) besok.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Christina Aryani mengingatkan pentingnya komitmen TNI menjaga netralitas jelang Pemilu 2024.
Menurut Christina, HUT TNI ke-78 menjadi momentum yang baik untuk kembali memastikan komitmen netralitas TNI tersebut.
"HUT TNI kali ini istimewa karena bersamaan dengan momentum persiapan Pemilu 2024. Maka penting sekali kita ingatkan agar TNI netral, tidak tertarik pada dukung-mendukung kekuatan politik tertentu," kata Christina kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (4/10).
Dia menegaskan, netralitas TNI pada Pemilu 2024 patut menjadi perhatian karena banyaknya purnawirawan yang terjun ke dunia politik menjelang Pemilu 2024.
"TNI harus berada di atas semua kepentingan politik apa pun kecuali politik negara," ujarnya.
Christina khawatir, banyaknya purnawirawan yang terlibat aktif pada kekuatan politik tertentu bisa mengganggu netralitas TNI.
Bagi Christina keputusan tersebut harus diantisipasi agar TNI tetap setia dengan sumpah prajuritnya yang mengutamakan rakyat dan negara daripada partai politik atau kepentingan politik kekuasaan apa pun bentuknya.
"Jangan sampai karena kekuatan purnawirawan di antara parpol atau kandidat Capres/Cawapres lalu TNI ikut terseret. Jangan sampai," tegas Christina.
Apalagi menurut catatan Bawaslu, Indonesia memiliki dimensi Indeks Kerawanan Pemilu 2024, salah satunya terkait antisipasi netralitas aparat baik TNI maupun Polri.
Hal lain adalah antisipasi terjadi kerawanan Pemilu seperti kekerasan, kerusuhan berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang bisa melibatkan tokoh-tokoh politik dan pemerintahan.
"Peran TNI akan lebih baik fokus pada upaya menjamin Pemilu berjalan aman dan damai. Dalam sinerginya dengan Polri kami yakin TNI bisa maksimal menjalankan tugas-tugasnya tetapi bukan untuk menjadi alat mobilisasi kekuatan politik," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026