DPR Ingatkan TNI Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 04 Oktober 2023
DPR Ingatkan TNI Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024

Anggota TNI. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - HUT ke-78 TNI yang mengambil tema 'TNI Patriot NKRI: Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju' akan digelar pada Kamis (5/10) besok.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Christina Aryani mengingatkan pentingnya komitmen TNI menjaga netralitas jelang Pemilu 2024.

Menurut Christina, HUT TNI ke-78 menjadi momentum yang baik untuk kembali memastikan komitmen netralitas TNI tersebut.

"HUT TNI kali ini istimewa karena bersamaan dengan momentum persiapan Pemilu 2024. Maka penting sekali kita ingatkan agar TNI netral, tidak tertarik pada dukung-mendukung kekuatan politik tertentu," kata Christina kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (4/10).

Dia menegaskan, netralitas TNI pada Pemilu 2024 patut menjadi perhatian karena banyaknya purnawirawan yang terjun ke dunia politik menjelang Pemilu 2024.

"TNI harus berada di atas semua kepentingan politik apa pun kecuali politik negara," ujarnya.

Christina khawatir, banyaknya purnawirawan yang terlibat aktif pada kekuatan politik tertentu bisa mengganggu netralitas TNI.

Bagi Christina keputusan tersebut harus diantisipasi agar TNI tetap setia dengan sumpah prajuritnya yang mengutamakan rakyat dan negara daripada partai politik atau kepentingan politik kekuasaan apa pun bentuknya.

"Jangan sampai karena kekuatan purnawirawan di antara parpol atau kandidat Capres/Cawapres lalu TNI ikut terseret. Jangan sampai," tegas Christina.

Apalagi menurut catatan Bawaslu, Indonesia memiliki dimensi Indeks Kerawanan Pemilu 2024, salah satunya terkait antisipasi netralitas aparat baik TNI maupun Polri.

Hal lain adalah antisipasi terjadi kerawanan Pemilu seperti kekerasan, kerusuhan berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang bisa melibatkan tokoh-tokoh politik dan pemerintahan.

"Peran TNI akan lebih baik fokus pada upaya menjamin Pemilu berjalan aman dan damai. Dalam sinerginya dengan Polri kami yakin TNI bisa maksimal menjalankan tugas-tugasnya tetapi bukan untuk menjadi alat mobilisasi kekuatan politik," pungkasnya. (Pon)

#HUT TNI #DPR RI #Komisi I DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Bagikan