DPR Dorong Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Tekan Inflasi

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 27 Juni 2023
DPR Dorong Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Tekan Inflasi

Beras. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengendalian inflasi memerlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat membutuhkan peran pemerintah daerah dalam menjaga inflasi melalui kebijakan yang mendukung pengendalian harga komoditas bahan pokok.

"Kemampuan pemerintah pusat di bawah Presiden Jokowi dalam mengendalikan inflasi secara nasional harus diapresiasi. Saat ini, Inflasi April 2023 tetap terkendali di tengah periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)," kata Anggota Komisi XI DPR RI Andi Achmad Dara, Selasa (27/6).

Baca Juga:

Laju Inflasi Pada 2023 Masih Akan Lebih Tinggi

Dia mengungkapkan, terdapat beberapa strategi pengendalian inflasi daerah yang disebut 4K. Pertama, Ketersediaan pasokan, yang berarti menjaga kestabilan harga barang/jasa untuk produksi. Kedua, Keterjangkauan harga, yang berarti menjaga kestabilan harga barang/jasa untuk dikonsumsi masyarakat.

Ketiga, Kelancaran distribusi, yang berarti menjaga keterjangkauan masyarakat dan pelaku usaha atas barang/jasa. Keempat, Komunikasi efektif, yang berarti terjalinnya komunikasi yang baik di antara semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) April 2023 tercatat sebesar 0,33 persen, sehingga secara tahunan menjadi 4,33 persen turun dari level bulan sebelumnya yang sebesar 4,97 persen. Angka inflasi ini terus mengalami penurunan dibanding beberapa bulan sebelumnya yang mencapai 5 persen lebih.

“Presiden Jokowi membawa Indonesia bergerak maju dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik dan tingkat inflasi yang terjaga, kemajuan luar biasa dan harus diapresiasi, angka inflasi terus menurun dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik. Padahal, ekonomi dunia masih dilanda krisis dan ketidakpastian serius," ujar Andi.

Politikus Partai Golkar ini juga mengapresiasi kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dinilai sangat meyakinkan. Menurutnya, agenda pemulihan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, bergerak positif dan menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Baca Juga:

Mendagri Ancam Copot Penjabat yang Daerahnya Inflasi di Atas Nasional

“Menteri Koordinator Perekonomian juga patut diacungi jempol, di bawah tangan dingin Airlangga Hartarto, ekonomi Indonesia tumbuh positif dengan pengendalian inflasi yang sangat terjaga, Indonesia semakin membaik dan lebih baik dari banyak negara, termasuk dengan negara tetangga di Asia Tenggara” tegas Andi.

Karena itu, Andi mengatakan bahwa momentum kebangkitan ekonomi yang positif harus terus dipelihara, dengan terus menjaga kerja sama pemerintah pusat dan daerah.

Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, inflasi daerah dapat terkontrol dengan baik jika ada keseimbangan dan keberlangsungan produksi dan pasokan dengan ongkos transportasi yang terkontrol.

Selain itu, anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga sangat penting untuk menjadi fasilitator kerja sama antar daerah dan memetakan wilayah surplus dan defisit agar dapat mengendalikan inflasi di daerah.

“Presiden sudah sering mengingatkan agar pemerintah daerah dengan TPID nya harus saling kerja sama untuk menjaga keseimbangan keberlangsungan produksi dan pasokan, ongkos transportasi juga harus bisa dikontrol, faktor-faktor itu yang banyak mempengaruhi inflasi," tutup Andi. (Pon)

Baca Juga:

Konser di Swedia, Beyonce Picu Inflasi

#Inflasi #DPR RI #Partai Golkar #Pemerintah Daerah #Pemerintah RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis
Meski penggunaan patwal atau sirene dan strobo hanya dibolehkan bagi pimpinan lembaga negara, dia meminta agar Polri tetap memperketat penggunaannya.
Frengky Aruan - 14 menit lalu
Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis
Indonesia
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Yahya mendesak pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran dan menyarankan BGN membuka kanal pengaduan publik
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 58 menit lalu
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Indonesia
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Sandi menyarankan Kementerian Kesehatan, BGN, dan BPJPH, untuk segera menarik food tray yang terindikasi non-halal dan menggantinya dengan produk yang terjamin kehalalannya
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 10 menit lalu
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Indonesia
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Kesepakatan antara Pertamina dan SPBU swasta mencakup empat hal
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Sekadar informasi, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membekukan sementara penggunaan sirene dan strobo saat pengawalan kendaraan pejabat negara.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Indonesia
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Masifnya gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" yang ramai di masyarakat mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
RUU Pelindungan PRT hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Bagikan