DPR Dorong Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Tekan Inflasi
Beras. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Pengendalian inflasi memerlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat membutuhkan peran pemerintah daerah dalam menjaga inflasi melalui kebijakan yang mendukung pengendalian harga komoditas bahan pokok.
"Kemampuan pemerintah pusat di bawah Presiden Jokowi dalam mengendalikan inflasi secara nasional harus diapresiasi. Saat ini, Inflasi April 2023 tetap terkendali di tengah periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)," kata Anggota Komisi XI DPR RI Andi Achmad Dara, Selasa (27/6).
Baca Juga:
Dia mengungkapkan, terdapat beberapa strategi pengendalian inflasi daerah yang disebut 4K. Pertama, Ketersediaan pasokan, yang berarti menjaga kestabilan harga barang/jasa untuk produksi. Kedua, Keterjangkauan harga, yang berarti menjaga kestabilan harga barang/jasa untuk dikonsumsi masyarakat.
Ketiga, Kelancaran distribusi, yang berarti menjaga keterjangkauan masyarakat dan pelaku usaha atas barang/jasa. Keempat, Komunikasi efektif, yang berarti terjalinnya komunikasi yang baik di antara semua pemangku kepentingan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) April 2023 tercatat sebesar 0,33 persen, sehingga secara tahunan menjadi 4,33 persen turun dari level bulan sebelumnya yang sebesar 4,97 persen. Angka inflasi ini terus mengalami penurunan dibanding beberapa bulan sebelumnya yang mencapai 5 persen lebih.
“Presiden Jokowi membawa Indonesia bergerak maju dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik dan tingkat inflasi yang terjaga, kemajuan luar biasa dan harus diapresiasi, angka inflasi terus menurun dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik. Padahal, ekonomi dunia masih dilanda krisis dan ketidakpastian serius," ujar Andi.
Politikus Partai Golkar ini juga mengapresiasi kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dinilai sangat meyakinkan. Menurutnya, agenda pemulihan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, bergerak positif dan menunjukkan kinerja yang sangat baik.
Baca Juga:
Mendagri Ancam Copot Penjabat yang Daerahnya Inflasi di Atas Nasional
“Menteri Koordinator Perekonomian juga patut diacungi jempol, di bawah tangan dingin Airlangga Hartarto, ekonomi Indonesia tumbuh positif dengan pengendalian inflasi yang sangat terjaga, Indonesia semakin membaik dan lebih baik dari banyak negara, termasuk dengan negara tetangga di Asia Tenggara” tegas Andi.
Karena itu, Andi mengatakan bahwa momentum kebangkitan ekonomi yang positif harus terus dipelihara, dengan terus menjaga kerja sama pemerintah pusat dan daerah.
Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, inflasi daerah dapat terkontrol dengan baik jika ada keseimbangan dan keberlangsungan produksi dan pasokan dengan ongkos transportasi yang terkontrol.
Selain itu, anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga sangat penting untuk menjadi fasilitator kerja sama antar daerah dan memetakan wilayah surplus dan defisit agar dapat mengendalikan inflasi di daerah.
“Presiden sudah sering mengingatkan agar pemerintah daerah dengan TPID nya harus saling kerja sama untuk menjaga keseimbangan keberlangsungan produksi dan pasokan, ongkos transportasi juga harus bisa dikontrol, faktor-faktor itu yang banyak mempengaruhi inflasi," tutup Andi. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Advokat Usul RUU KUHAP Atur Hak Tersangka dan Sumpah Hakim sebelum Putusan Dibacakan
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah