DPR Desak Pemerintah Segera Tangani Wabah PMK agar Peternak Tak Merugi


Hewan Ternak. (Foto: Humas Kota Bandung)
Merahputih.com - Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menimpa ratusan ribu hewan ternak berdampak bagi masyarakat.
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyarankan, Pemerintah untuk memberikan insentif ganti rugi bagi para masyarakat yang memelihara beberapa ekor hewan ternak.
Baca Juga:
“Dengan hadirnya wabah ini akan mengurangi daya jual dari hewan ternak itu sendiri, yang tentunya sangat merugikan," ujar Sukamta, Kamis (7/7).
Ia khawatir, jika tak ditangani maksimal, akan semakin besar kerugian yang didapatkan.
Selain itu, Sukamta mengungkapkan bahwa yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya sekedar struktural siapa yang memimpin penanganan wabah ini. Melainkan, ketersediaan dari vaksin dan obat-obatan bagi para masyarakat rumahan yang memelihara beberapa hewan ternak di area rumahnya.
Baca Juga:
“Sudah seharusnya menjadi evaluasi bersama-sama untuk mengatasi dampak PMK yang semakin besar, " ujar politisi PKS ini.
Sekedar informasi, wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak telah menyebar ke 21 provinsi dan 236 kabupaten/kota di Indonesia. Mengutip laman siagapmk.id pada Kamis (7/7) pukul 16.23 WIB, total kasus PMK secara kumulatif di Indonesia sebanyak 334.213 ekor hewan ternak. (Knu)
Baca Juga:
Pemerintah Sebut Sudah Ada 3 Juta Dosis Vaksin PMK di Indonesia dan Segera Disuntikkan
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
DPR RI Setujui Perubahan Besar Prolegnas 2025-2029, RUU Perampasan Aset hingga Pemilu Resmi Masuk Prioritas

DPR Sahkan APBN 2026 Senilai Rp 3.842 Triliun, Berikut Rinciannya

DPR Terima 5 Surat dari Prabowo, Bahas Calon Anggota LPS hingga RUU BUMN

Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, PKB Optimistis Bisa Tingkatkan Layanan Pendidikan di Indonesia

Reformasi Polri tengah Berjalan, DPR Ibaratkan Sembuhkan ‘Penyakit’ agar Sehat Kembali

Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis

DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah

DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal

Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
