DPR Bantah Minta Jatah Kursi Kelas Bisnis untuk Naik Haji
Zulfikar Sy - Jumat, 16 Juni 2023
Jemaah tengah berada di Masjidil Haram. ANTARA/Nur Istibsaroh
MerahPutih.com - DPR RI menuai kritik publik lantaran meminta Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi kelas bisnis bagi anggota dewan yang akan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.
Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid membantah kabar tersebut.
Dia menyebut, DPR tidak pernah meminta maskapai plat merah itu untuk mengalokasikan sejumlah tempat duduk untuk para legislator.
Baca Juga:
DPR Minta 80 Kursi Kelas Bisnis untuk Ibadah Haji, KPK Ingatkan Potensi Gratifikasi
"Persoalan jatah kursi bisnis, kami tidak pernah minta," kata Abdul Wachid kepada wartawan, Jumat (16/6)
Politikus Partai Gerindra ini mengaku secara pribadi dirinya memang mendapat amanat dari partainya untuk melaksanakan fungsi pengawasan ibadah haji tahun ini.
"Kalau saya dapat tugas dari Partai sebagai pengawasan, betul," ucap Wachid.
Baca Juga:
Kemenag Minta Jemaah Jaga Fisik dan Utamakan Ibadah Puncak Haji
Wachid menjelaskan, pihaknya tidak secara terperinci mengurusi urusan soal fasilitas maupun akomodasi perjalanan ibadah haji.
Sebab, kata anak buah Ketum Gerindra Prabowo Subianto ini, penyediaan fasilitas bagi jemaah haji menjadi tanggung jawab pihak agen perjalanan.
"Persoalan pesawat hotel dan kemah di Arofah, komisi 8 menyerahkan kepada pihak travel yang ditunjuk oleh Sekjen DPR," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Calon Jemaah Haji Asal Klaten Meninggal Dunia di Pesawat
Bagikan
Berita Terkait
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
Baleg DPR Kaji Potensi Kratom Masuk RUU Komoditas Strategis
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Baleg DPR Targetkan Harmonisasi RUU Hak Cipta Rampung sebelum Akhir 2025
