DPR Bantah Minta Jatah Kursi Kelas Bisnis untuk Naik Haji
Zulfikar Sy - Jumat, 16 Juni 2023
Jemaah tengah berada di Masjidil Haram. ANTARA/Nur Istibsaroh
MerahPutih.com - DPR RI menuai kritik publik lantaran meminta Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi kelas bisnis bagi anggota dewan yang akan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.
Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid membantah kabar tersebut.
Dia menyebut, DPR tidak pernah meminta maskapai plat merah itu untuk mengalokasikan sejumlah tempat duduk untuk para legislator.
Baca Juga:
DPR Minta 80 Kursi Kelas Bisnis untuk Ibadah Haji, KPK Ingatkan Potensi Gratifikasi
"Persoalan jatah kursi bisnis, kami tidak pernah minta," kata Abdul Wachid kepada wartawan, Jumat (16/6)
Politikus Partai Gerindra ini mengaku secara pribadi dirinya memang mendapat amanat dari partainya untuk melaksanakan fungsi pengawasan ibadah haji tahun ini.
"Kalau saya dapat tugas dari Partai sebagai pengawasan, betul," ucap Wachid.
Baca Juga:
Kemenag Minta Jemaah Jaga Fisik dan Utamakan Ibadah Puncak Haji
Wachid menjelaskan, pihaknya tidak secara terperinci mengurusi urusan soal fasilitas maupun akomodasi perjalanan ibadah haji.
Sebab, kata anak buah Ketum Gerindra Prabowo Subianto ini, penyediaan fasilitas bagi jemaah haji menjadi tanggung jawab pihak agen perjalanan.
"Persoalan pesawat hotel dan kemah di Arofah, komisi 8 menyerahkan kepada pihak travel yang ditunjuk oleh Sekjen DPR," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Calon Jemaah Haji Asal Klaten Meninggal Dunia di Pesawat
Bagikan
Berita Terkait
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan
