DPR Bantah Minta Jatah Kursi Kelas Bisnis untuk Naik Haji
Jemaah tengah berada di Masjidil Haram. ANTARA/Nur Istibsaroh
MerahPutih.com - DPR RI menuai kritik publik lantaran meminta Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi kelas bisnis bagi anggota dewan yang akan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.
Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid membantah kabar tersebut.
Dia menyebut, DPR tidak pernah meminta maskapai plat merah itu untuk mengalokasikan sejumlah tempat duduk untuk para legislator.
Baca Juga:
DPR Minta 80 Kursi Kelas Bisnis untuk Ibadah Haji, KPK Ingatkan Potensi Gratifikasi
"Persoalan jatah kursi bisnis, kami tidak pernah minta," kata Abdul Wachid kepada wartawan, Jumat (16/6)
Politikus Partai Gerindra ini mengaku secara pribadi dirinya memang mendapat amanat dari partainya untuk melaksanakan fungsi pengawasan ibadah haji tahun ini.
"Kalau saya dapat tugas dari Partai sebagai pengawasan, betul," ucap Wachid.
Baca Juga:
Kemenag Minta Jemaah Jaga Fisik dan Utamakan Ibadah Puncak Haji
Wachid menjelaskan, pihaknya tidak secara terperinci mengurusi urusan soal fasilitas maupun akomodasi perjalanan ibadah haji.
Sebab, kata anak buah Ketum Gerindra Prabowo Subianto ini, penyediaan fasilitas bagi jemaah haji menjadi tanggung jawab pihak agen perjalanan.
"Persoalan pesawat hotel dan kemah di Arofah, komisi 8 menyerahkan kepada pihak travel yang ditunjuk oleh Sekjen DPR," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Calon Jemaah Haji Asal Klaten Meninggal Dunia di Pesawat
Bagikan
Berita Terkait
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan