Dinas Perumahan Tidak Tahu Lahan Munjul Dijadikan Rumah DP 0 Rupiah


Rumah DP Nol Rupiah. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Dinas Perumahan DKI mengaku tidak mengetahui informasi jika tanah di kawasan Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur dijadikan program Rumah DP 0 Rupiah.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan DKI Sarjoko mengatakan, program DP 0 persen andalan Gubernur Anies itu baru direncanakan 3 lokasi oleh BUMD Pembangunan Sarana Jaya (PSJ), yakni Cilangkap, Pondok Kelapa, serta Pulo Gebang.
Baca Juga:
Wagub DKI Ungkap Nasib Proyek Rumah DP 0 Rupiah Pasca-Dugaan Korupsi
"Kalau kaitan dengan lokasi yang di Pondok Ranggon, sampai saat ini kita belum terinformasikan apakah itu nanti akan dimanfaatkan untuk apa, kita juga belum tahu," ujar Sarjoko di Jakarta, Minggu (14/3).
Sarjoko mengklaim, pihaknya belum tahu secara detail lahan di Munjul, Pondok Ranggon, mau diapakan setelah berujung bermasalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Artinya, selama ini, itu belum terinfromasi kepada kami secara resmi akan digunakan untuk hunian DP nol misalnya, itu belum pernah," jelas dia.
Anak buah Anies ini mengungkapkan, bahwa baru dua lahan yakni di Cilangkap dan Pondok Kelapa yang sudah dibangun untuk dirombak menjadi program rumah tanpa DP. Sedangkan lahan Pulo Gebang belum ada progres.
"Baru di Cilangkap, sama di Pondok Kelapa. Terus satu lagi di Pulo Gebang, tetapi Pulo Gembang ini belum mulai," ungkap Sarjoko.
Nasib pembangunan lahan Pulo Gebang, kata Sarjoko, masih dalam tahap pembuatan proposal. Berdasarkan informasi yang didapatnya pembangunan Rumah DP Nol Rupiah itu akan tertunda.

"Untuk saat ini Pulo Gebang mundur, tidak di 2022. Rencana semula kan di tahun 2020, tetapi karena tahun ini 2021, 2022, Sarana Jaya targetnya Cilangkap dulu," paparnya.
Ia pun meminta, kepada BUMD Sarana Jaya untuk selalu berkoordinasi dengan Dinas Perumahan soal pembelian lahan DP 0 Rupiah agar program andalan Anies itu tidak lagi menimbulkan kasus.
"Terkait misalnya dia punya lahan, pingin bangun hunian dp nol di mana, itu diinformasikan ke kami," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Anies Diklaim Tak Terlibat Pembelian Tanah Program Rumah DP 0 Rupiah
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Sita Uang dari Khalid Basalamah

Percepat Penyerapan Rumah Subsidi, Presiden Bakal Luncurkan 25 Ribu Unit Rumah di Bogor

KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji

PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar

Hotman Klaim Kasus Nadiem Mirip Tom Lembong, Kejagung: Itu Kan Pendapat Pengacara

KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut

Apartemen Nadiem Makarim Digeledah, Kejagung Temukan Barang Bukti Penting

Kakak-Adik Bos Sritex Jadi Tersangka Kasus Pencucian Uang, Negara Rugi Rp 1 Triliun!

Presiden Nepal Yakinkan Semua Pihak, Tuntutan Pengunjuk Rasa Akan Dipenuhi

KPK Menggali Keterangan Khalid Basalamah Terkait Perolehan Kuota Haji Khusus
