Anies Diklaim Tak Terlibat Pembelian Tanah Program Rumah DP 0 Rupiah
Hunian susun DP0 Rupiah Samawa Klapa Village, Jakarta Timur, di malam hari, Kamis (5/12/2019). ANTARA/Andi Firdaus/aa.
MerahPutih.com - Pimpinan Pemprov DKI Jakarta mengklaim tidak terlibat dalam pengadaan lahan program Rumah DP 0 Rupiah di wilayah Muncul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur yang saat ini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pak gubernur (Anies), saya dan jajaran itu tidak masuk wilayah teknis ya," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Jumat (12/3).
Baca Juga:
KPK Geledah Kantor Adonara Propertindo Terkait Korupsi Tanah Program Rumah DP 0 Rupiah
Riza menuturkan, jika dirinya dan Gubernur Anies hanya membuat kebijakan secara umum dari janji kampanye Pilkada DKI 2017 lalu dan di masukan ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) DKI.
"Umpamanya kami targetkan pengendalian banjir, membangun mendukung normalisasi naturalisasi waduk dan sebagainya," papar Riza.
Secara teknis, kata politikus senior Gerindra ini, dinas-dinas terkaitlah yang mengeksekusi program yang telah dirancang Pemprov DKI. Jadi dirinya dan pimpinannya itu tidak masuk dalam pelaksanaan teknis.
"Kemudian kami meminta dinas perumahan, pasar jaya sarana jaya untuk menyiapkan DP 0 persen, masing-masing bekerja," ungkap dia.
Menurut dia, cukup aneh jika gubernur dan wakil gubernur yang turun ke bawah mengurusi hal berkaitan dengan teknis. Seperti contoh soal pengadaan dan pembelian lahan tanah program Rumah tanpa DP.
"Yang besar-besar saja kebijakan besar saja menyita waktu, apalagi masuk wilayah teknis. Itu tugas dinas tugas sudin," tegas dia.
Baca Juga:
KPK Periksa Enam Saksi Terkait Kasus Korupsi Lahan Rumah DP O Rupiah
Pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan ini juga mengungkapkan, meski Direktur Utama (Dirut) Pembangunan Sarana Jaya (PSJ), Yoory C Pinontoan tersandung kasus korupsi program andalam Gubernur Anies tetap berjalan.
"Terkait kasus ini tidak mengganggu program Pemprov, atau program di sarana, karena di sarana itu kan tidak pak Yori senidri, ada direktur yang lain, ada manajer dan jajarannya," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
KPK Duga Legislator NasDem Satori Terima Duit Selain CSR BI-OJK, Dipakai Buat Beli Mobil
Laporkan Kekayaan Rp 3,08 Triliun ke KPK, Denny JA: Keterbukaan Adalah Spirit Kepemimpinan
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid, Lanjutkan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi
Gubernur Riau Pakai Duit Pemerasan Buat Jalan Jalan ke Luar Negeri
KPK Didesak Usut Dugaan Kejanggalan Saham Jiwasraya, Nilai Kerugian Capai Rp 600 Miliar
Rumah Hakim Tipikor Medan Terbakar Jelang Tuntutan Kasus Korupsi Jalan di Sumut, Eks Penyidik KPK: Perlu Penyelidikan Mendalam
Kasus Dugaan Korupsi Whoosh: KPK Jamin Penyelidikan Tetap Jalan, Tak Ada Intervensi Presiden
Kasus Korupsi Gubernur Riau: Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' sampai Rp 7 Miliar
KPK Tetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan 2 Pejabat Sebagai Tersangka Korupsi Pemerasan Anggaran 2025
Staf Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam Serahkan Diri ke KPK Usai OTT