Diduga Libatkan Dirut Pertamina, KPK Diminta Usut Tuntas Kasus PLTU Riau 1

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 08 April 2019
Diduga Libatkan Dirut Pertamina, KPK Diminta Usut Tuntas Kasus PLTU Riau 1

Forum Studi Anti Korupsi. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Puluhan massa yang menamakan diri Forum Studi Anti Korupsi (Forsak) menyambangi Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (8/4). Kedatangan mereka, guna meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus PLTU Riau 1 yang diduga melibatkan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati.

"KPK harus mengusut pejabat lain yang terlibat kasus PLTU Riau 1. Kalau sudah terbukti, Bareskrim harus segera menetapkan pejabat tinggi Pertamina tersebut sebagai tersangka," kata Kordinator Lapangan, Ardi Syahputra.

Ardi melanjutkan tuntutan tersebut agar Pertamina menjadi perseroan yang berkembang dan bersih. "Maka Pertamina harus dipimpin oleh orang yang bersih dari setiap dugaan korupsi maupun hal yang sifatnya melawan hukum," tegasnya.

Gedung Merah Putih KPK (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Gedung Merah Putih KPK (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Selain itu Ardi menuturkan Forsak juga mendesak KPK membongkar kasus pengurusan tender-tender di SKK Migas yang diduga melibatkan pejabat-pejabat SKK Migas. Diantaranya, Sudirman Said mantan mentrri ESDM, Mantan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi serta Direktur Jendral Migas Kementrian ESDM Djoko Siswanto.

Ardi mengungkapkan, kasus dugaan korupsi tersebut berawal saat SKK Migas memiliki proyek Shorebasw Supply Service di Lamongan dan Gresik, Jawa Timur dengan nilai proyek sebesar Rp541 milar yang dikerjakan PT Petrosea Tbk. Namun, dibatalkan sepihak oleh SKK Migas dengan alasan telah menerbitkan persetujuan tender di Sorong, Papua pada Juni 2017.

"Pada tender tersebut, diduga kuat mengarahkan PT Petrosea untuk jadi pemenang tender. Indikasinya ada dugaan pihak Petrosea melaksanakan konstruksi fasilitas Shorebase kurang lebih setahun lebih awal," imbuhnya.

Ardi menerangkan, nilai proyek yang diajukan Petrosea lebih mahal yaitu Rp734 milyar dibandingkan dengan Shorebase Supply Service yang berlokasi di Jawa Timur yang tengah digarap senilai Rp541 milyar.

"Diduga dalam proyek Shorebase Supply Service di Sorong Papua berpotensi menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit yaitu senilai Rp193 milyar," ucap Ardi.

Sebelumnya, Forsak telah menggelar aksi unjuk rasa menyambangi gedung Bareskrim Polri pada, Kamis (4/4/2019).

Kedatangan mereka, guna meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus PLTU Riau 1 yang diduga melibatkan Dirut Pertamina Nicke Widyawati. (Pon)

Baca Juga: KPK Jebloskan Terpidana Suap PLTU Riau-1 Eni Saragih ke Lapas Tangerang

#Kasus Korupsi #Komisi Pemberantasan Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR
KPK mendalami Sudewo terkait dengan lelang proyek pembangunan rel kereta api dan dugaan adanya fee dari proyek tersebut ke DPR RI.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR
Indonesia
Riza Chalid Diduga ‘Bersembunyi’ di Malaysia, Mabes Polri Segera Terbitkan Red Notice
Dipastikan, tidak ada kendala dalam proses tersebut.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
Riza Chalid Diduga ‘Bersembunyi’ di Malaysia, Mabes Polri Segera Terbitkan Red Notice
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Sudewo sebelumnya juga pernah terseret kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Indonesia
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
KPK kembali memeriksa Bupati Pati, Sudewo, Senin (22/9). Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi DJKA di Kementerian Perhubungan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
RUU Perampasan Aset versi April 2023 mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture yang memungkinkan aset dirampas tanpa putusan pidana.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK juga telah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
Indonesia
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Asep menjelaskan bahwa oknum Kemenag tersebut menjanjikan Khalid Basalamah dan ratusan jemaahnya tetap bisa berangkat haji pada tahun yang sama melalui jalur haji khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Indonesia
Bos Sritex Terseret Kasus Korupsi, Nunggak PBB Rp 1,1 Miliar ke Pemkab Sukoharjo
Pengambilalihan PT Sritex oleh kurator setelah putusan pailit ternyata berdampak besar pada kewajiban PBB di Kabupaten Sukoharjo.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Bos Sritex Terseret Kasus Korupsi, Nunggak PBB Rp 1,1 Miliar ke Pemkab Sukoharjo
Bagikan