Dampak Perang Dagang AS-China, Komisi XI: Genjot Pasar Ekspor ke Amerika Latin

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 31 Mei 2019
Dampak Perang Dagang AS-China, Komisi XI: Genjot Pasar Ekspor ke Amerika Latin

Politisi Partai Nasdem Donny Imam Priambodo(Foto: priambodo.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perang dagang AS-China diprediksi bakal berlangsung panjang dan tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Karena itu untuk meminimalisir dampak negatifnya pemerintah diminta segera mencari pasar-pasar baru guna menggenjot ekspor produk unggulan.

"Kita harus bisa menyiasati momentum perang dagang ini, jangan lepas begitu saja. Peluang pasar ekspor ke negara-negara non tradisional segera digenjot, termasuk Amerika Latin," kata anggota Komisi XI DPR, Donny Imam Priambodo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/5).

Politisi Nasdem ini menyarankan agar pemerintah segera melakukan survei secara mendetail negara-negara mana saja, yang benar-benar bisa menjadi peluang kerjasama ekspor komoditi dan produk Indonesia.

Politikus Partai NasDem, Donny Imam Priambodo. Foto: ist
Politikus Partai NasDem, Donny Imam Priambodo. (Foto: ist)

Baca Juga:

Banyak Calonkan Artis di Pileg 2019, NasDem: Mereka Juga WNI dan Merasa Terpanggil

"Dari survei itu kemudian bisa dipetakan, pasti ada negara-negara yang bisa dimasukkan ekspor," imbuhnya.

Selain itu, kata Donny, pemerintah perlu menggerakan para duta besar (dubes) dan atase pedagangan di negara-negara tersebut. Sehingga ada sinergi dan koordinasi dalam menggenjot peluang ekspor.

"Dari situ bisa diterungkap, barang-barang atau produk yang kompetitip untuk dijual," ujar dia.

Diakui Donny, baik AS maupun China masih menjadi tujuan ekspor utama Indonesia hingga saat ini. Karena itu, pengaruh perang dagang tersebut, tetap ada.

"Namun tinggal bagiamana menyiasatinya ke depan. Makanya harus tetap menjadi pertumbuhan ekspor. Faktor-faktor yang jadi penghambat segera diselesaikan,," ungkapnya.

Menurut Donny, ketegangan AS-China akan terus berlangsung selama Donald Trump masih memimpin negara Paman SAM. Karena AS melihat banyak kebijakan-kebijakan China yang tak masuk akal.

"AS tetap melihat bahwa kebijakan tenaga kerja murah China jadi persoalan. Karena bagi AS, ini sama sekali tidak logis, tapi bagi China ini strategi yang logis saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melirik Argentina untuk menjadi sasaran ekspor baru. Alasannya dengan kondisi pasar dunia yang sedang lesu, RI dan Argentina cocok untuk melaksanakan perjanjian kerja sama dalam perdagangan.

Enggar mengatakan, kerja sama tersebut dapat membuka pasar baru. Ia membidik Argentina yang saat ini tengah kena dampak dari perang dagang Amerika Serikat (AS)-China.

"Secara keseluruhan market dunia turun, itu kenyataannya. Sehingga kuncinya adalah bagaimana kita membuka pasar baru sementara ini tidak dilirik atau kurang dilirik, contoh dengan Argentina," jelasnya, Senin (27/5).

Lalu, dalam hal ini, kerja sama yang dimaksud adalah buyer to buyer (b2b). Artinya, perdagangan antara Indonesia dengan Argentina ini langsung melibatkan pelaku usaha. Sedangkan, pihak pemerintah hanya sebagai fasilitator.

"Saya tidak minta counter trade G2G (government to government), tapi kami minta blessing untuk melakukan counter trade b2b dan kita fasilitasi," jelas Enggar.

Ia pun mengatakan Argentina harus membeli produk dari Indonesia, sehingga Indonesia dapat mengekspor ke sana. Begitu pun sebaliknya.

"Saya akan beli dari Anda (Argentina tapi Anda juga harus beli dari saya," katanya.

Maksud dari perkataan tersebut adalah pernyataan Enggar kepada Menteri Luar Negeri dan Kepercayaan Argentina, Jorge Marcelo Faurie ketika melakukan kunjungan ke Argentina beberapa waktu lalu.

"Mereka juga ingin kita lebih banyak membeli dari mereka. Saya tidak katakan itu harus ada keseimbangan. Saya bilang Anda butuh juga beberapa produk kita, jadi adil saja. Saya akan serap punya kalian, kalian juga serap punya saya. Jadi mari kita counter trade," lanjutnya.

Dalam implementasinya, Enggar mengajak Argentina untuk membentuk tim kerja sama atau join working group. Nantinya, tim ini akan melakukan studi terkait kerja sama perdagangan yang akan dilakukan, agar tarif ekspor ke masing-masing negara dapat terkendali.

"Mari kita bentuk join working group, permulaannya kita bentuk join feasibility study, perjanjian perdagangan supaya kita sama-sama tarifnya rendah. Lalu join working group untuk bahas case by case untuk bahas counter trade," tandasnya. (Pon)

Baca Juga: Politisi Nasdem Sebut Jokowi Naikan Gaji PNS agar Kinerja Semakin Baik

#DPR #Ekspor
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Yahya menyatakan aset bernilai ekonomis hasil pembiayaan uang rakyat harus mendatangkan manfaat optimal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Indonesia
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Gus Rivqy menilai setiap pemadaman listrik dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang bersifat sistemik
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Berita Foto
Pimpinan DPR Temui Massa Aksi Demonstrasi Mahasiswa Trisakti di Gedung DPR
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bertemu Mahasiswa pengujukrasa di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 19 Juni 2026
Pimpinan DPR Temui Massa Aksi Demonstrasi Mahasiswa Trisakti di Gedung DPR
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR RI dengan Mahasiswa Trisakti, Esa Unggul, dan Mercu Buana
Wakil Ketua DPR, Saan utofa bersama Sufmi Dasco Ahmad dan perwakilan Mahasiswa Trisakti, Esa Unggul dan Mercu Buana di Jakarta, Jum'at (19/6/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 19 Juni 2026
Audiensi Pimpinan DPR RI dengan Mahasiswa Trisakti, Esa Unggul, dan Mercu Buana
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah: Perdamaian AS–Iran Bukan Euforia, Rakyat Butuh BBM Murah
DPR minta pemerintah manfaatkan momentum perdamaian AS–Iran untuk menurunkan harga BBM dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
DPR Ingatkan Pemerintah: Perdamaian AS–Iran Bukan Euforia, Rakyat Butuh BBM Murah
Indonesia
DPR Tekankan Transparansi ESDM, Publik Berhak Nikmati Penurunan Harga BBM
Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim minta pemerintah transparan soal harga BBM pasca MoU AS–Iran. Dorong kemandirian energi nasional agar Indonesia tak rentan gejolak global.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
DPR Tekankan Transparansi ESDM, Publik Berhak Nikmati Penurunan Harga BBM
Berita Foto
Pimpinan DPR Terima Audiensi OJK Terkait Penetapan Direksi Baru BEI Periode 2026-2030
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 18 Juni 2026
Pimpinan DPR Terima Audiensi OJK Terkait Penetapan Direksi Baru BEI Periode 2026-2030
Berita Foto
Raker Menag, Mensos dan Menteri Haji dengan Komisi VIII DPR Bahas Anggaran Tahun 2027
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 17 Juni 2026
Raker Menag, Mensos dan Menteri Haji dengan Komisi VIII DPR Bahas Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Polri Butuh Anggaran Rp 184,1 Triliun, Rp 40 Triliun Buat Belanja Modal
Usulan penambahan anggaran itu adalah upaya berkelanjutan untuk mengakselerasi Polri menuju institusi yang semakin profesional menuntut kita memiliki kepekaan terhadap dinamika strategis.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Juni 2026
Polri Butuh Anggaran Rp 184,1 Triliun, Rp 40 Triliun Buat Belanja Modal
Berita Foto
Raker Komisi III DPR Bahas Arah Kebijakan dan Program KPK-BNN dalam RKP 2027
Ketua KPK Setyo Budiyanto (kanan) dan Kepala BNN Suyudi Ario Seto (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 17 Juni 2026
Raker Komisi III DPR Bahas Arah Kebijakan dan Program KPK-BNN dalam RKP 2027
Bagikan