Dampak Perang Dagang AS-China, Komisi XI: Genjot Pasar Ekspor ke Amerika Latin

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 31 Mei 2019
Dampak Perang Dagang AS-China, Komisi XI: Genjot Pasar Ekspor ke Amerika Latin

Politisi Partai Nasdem Donny Imam Priambodo(Foto: priambodo.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perang dagang AS-China diprediksi bakal berlangsung panjang dan tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Karena itu untuk meminimalisir dampak negatifnya pemerintah diminta segera mencari pasar-pasar baru guna menggenjot ekspor produk unggulan.

"Kita harus bisa menyiasati momentum perang dagang ini, jangan lepas begitu saja. Peluang pasar ekspor ke negara-negara non tradisional segera digenjot, termasuk Amerika Latin," kata anggota Komisi XI DPR, Donny Imam Priambodo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/5).

Politisi Nasdem ini menyarankan agar pemerintah segera melakukan survei secara mendetail negara-negara mana saja, yang benar-benar bisa menjadi peluang kerjasama ekspor komoditi dan produk Indonesia.

Politikus Partai NasDem, Donny Imam Priambodo. Foto: ist
Politikus Partai NasDem, Donny Imam Priambodo. (Foto: ist)

Baca Juga:

Banyak Calonkan Artis di Pileg 2019, NasDem: Mereka Juga WNI dan Merasa Terpanggil

"Dari survei itu kemudian bisa dipetakan, pasti ada negara-negara yang bisa dimasukkan ekspor," imbuhnya.

Selain itu, kata Donny, pemerintah perlu menggerakan para duta besar (dubes) dan atase pedagangan di negara-negara tersebut. Sehingga ada sinergi dan koordinasi dalam menggenjot peluang ekspor.

"Dari situ bisa diterungkap, barang-barang atau produk yang kompetitip untuk dijual," ujar dia.

Diakui Donny, baik AS maupun China masih menjadi tujuan ekspor utama Indonesia hingga saat ini. Karena itu, pengaruh perang dagang tersebut, tetap ada.

"Namun tinggal bagiamana menyiasatinya ke depan. Makanya harus tetap menjadi pertumbuhan ekspor. Faktor-faktor yang jadi penghambat segera diselesaikan,," ungkapnya.

Menurut Donny, ketegangan AS-China akan terus berlangsung selama Donald Trump masih memimpin negara Paman SAM. Karena AS melihat banyak kebijakan-kebijakan China yang tak masuk akal.

"AS tetap melihat bahwa kebijakan tenaga kerja murah China jadi persoalan. Karena bagi AS, ini sama sekali tidak logis, tapi bagi China ini strategi yang logis saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melirik Argentina untuk menjadi sasaran ekspor baru. Alasannya dengan kondisi pasar dunia yang sedang lesu, RI dan Argentina cocok untuk melaksanakan perjanjian kerja sama dalam perdagangan.

Enggar mengatakan, kerja sama tersebut dapat membuka pasar baru. Ia membidik Argentina yang saat ini tengah kena dampak dari perang dagang Amerika Serikat (AS)-China.

"Secara keseluruhan market dunia turun, itu kenyataannya. Sehingga kuncinya adalah bagaimana kita membuka pasar baru sementara ini tidak dilirik atau kurang dilirik, contoh dengan Argentina," jelasnya, Senin (27/5).

Lalu, dalam hal ini, kerja sama yang dimaksud adalah buyer to buyer (b2b). Artinya, perdagangan antara Indonesia dengan Argentina ini langsung melibatkan pelaku usaha. Sedangkan, pihak pemerintah hanya sebagai fasilitator.

"Saya tidak minta counter trade G2G (government to government), tapi kami minta blessing untuk melakukan counter trade b2b dan kita fasilitasi," jelas Enggar.

Ia pun mengatakan Argentina harus membeli produk dari Indonesia, sehingga Indonesia dapat mengekspor ke sana. Begitu pun sebaliknya.

"Saya akan beli dari Anda (Argentina tapi Anda juga harus beli dari saya," katanya.

Maksud dari perkataan tersebut adalah pernyataan Enggar kepada Menteri Luar Negeri dan Kepercayaan Argentina, Jorge Marcelo Faurie ketika melakukan kunjungan ke Argentina beberapa waktu lalu.

"Mereka juga ingin kita lebih banyak membeli dari mereka. Saya tidak katakan itu harus ada keseimbangan. Saya bilang Anda butuh juga beberapa produk kita, jadi adil saja. Saya akan serap punya kalian, kalian juga serap punya saya. Jadi mari kita counter trade," lanjutnya.

Dalam implementasinya, Enggar mengajak Argentina untuk membentuk tim kerja sama atau join working group. Nantinya, tim ini akan melakukan studi terkait kerja sama perdagangan yang akan dilakukan, agar tarif ekspor ke masing-masing negara dapat terkendali.

"Mari kita bentuk join working group, permulaannya kita bentuk join feasibility study, perjanjian perdagangan supaya kita sama-sama tarifnya rendah. Lalu join working group untuk bahas case by case untuk bahas counter trade," tandasnya. (Pon)

Baca Juga: Politisi Nasdem Sebut Jokowi Naikan Gaji PNS agar Kinerja Semakin Baik

#DPR #Ekspor
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Komisi XI DPR RI menilai rendahnya literasi keuangan memicu jebakan pinjaman online ilegal dan rentenir.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Indonesia
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Komisi X DPR RI memilih pendekatan kodifikasi untuk RUU Sisdiknas, melebur UU Pendidikan Tinggi dan Sisdiknas 2003 menjadi satu payung hukum sistematis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Indonesia
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Dasco soroti dugaan pengaruh media sosial dan bullying di balik ledakan bom molotov SMAN 72 Jakarta yang melukai 54 siswa.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
Satgasus OPN Bongkar Modus Baru Penghindaran Ekspor Produk Turunan Sawit, Potensi Kerugian Negara Mencapai Rp 140 Miliar
Satgasus OPN Polri bersama DJBC dan DJP Kemenkeu mengungkap modus baru penghindaran kewajiban ekspor produk turunan sawit oleh PT MMS. Potensi kerugian negara mencapai Rp 140 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Satgasus OPN Bongkar Modus Baru Penghindaran Ekspor Produk Turunan Sawit, Potensi Kerugian Negara Mencapai Rp 140 Miliar
Berita Foto
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Massa buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) tuntut sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh di depang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 November 2025
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Bagikan