Dampak Perang Dagang AS-China, Komisi XI: Genjot Pasar Ekspor ke Amerika Latin

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 31 Mei 2019
Dampak Perang Dagang AS-China, Komisi XI: Genjot Pasar Ekspor ke Amerika Latin

Politisi Partai Nasdem Donny Imam Priambodo(Foto: priambodo.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perang dagang AS-China diprediksi bakal berlangsung panjang dan tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Karena itu untuk meminimalisir dampak negatifnya pemerintah diminta segera mencari pasar-pasar baru guna menggenjot ekspor produk unggulan.

"Kita harus bisa menyiasati momentum perang dagang ini, jangan lepas begitu saja. Peluang pasar ekspor ke negara-negara non tradisional segera digenjot, termasuk Amerika Latin," kata anggota Komisi XI DPR, Donny Imam Priambodo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/5).

Politisi Nasdem ini menyarankan agar pemerintah segera melakukan survei secara mendetail negara-negara mana saja, yang benar-benar bisa menjadi peluang kerjasama ekspor komoditi dan produk Indonesia.

Politikus Partai NasDem, Donny Imam Priambodo. Foto: ist
Politikus Partai NasDem, Donny Imam Priambodo. (Foto: ist)

Baca Juga:

Banyak Calonkan Artis di Pileg 2019, NasDem: Mereka Juga WNI dan Merasa Terpanggil

"Dari survei itu kemudian bisa dipetakan, pasti ada negara-negara yang bisa dimasukkan ekspor," imbuhnya.

Selain itu, kata Donny, pemerintah perlu menggerakan para duta besar (dubes) dan atase pedagangan di negara-negara tersebut. Sehingga ada sinergi dan koordinasi dalam menggenjot peluang ekspor.

"Dari situ bisa diterungkap, barang-barang atau produk yang kompetitip untuk dijual," ujar dia.

Diakui Donny, baik AS maupun China masih menjadi tujuan ekspor utama Indonesia hingga saat ini. Karena itu, pengaruh perang dagang tersebut, tetap ada.

"Namun tinggal bagiamana menyiasatinya ke depan. Makanya harus tetap menjadi pertumbuhan ekspor. Faktor-faktor yang jadi penghambat segera diselesaikan,," ungkapnya.

Menurut Donny, ketegangan AS-China akan terus berlangsung selama Donald Trump masih memimpin negara Paman SAM. Karena AS melihat banyak kebijakan-kebijakan China yang tak masuk akal.

"AS tetap melihat bahwa kebijakan tenaga kerja murah China jadi persoalan. Karena bagi AS, ini sama sekali tidak logis, tapi bagi China ini strategi yang logis saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melirik Argentina untuk menjadi sasaran ekspor baru. Alasannya dengan kondisi pasar dunia yang sedang lesu, RI dan Argentina cocok untuk melaksanakan perjanjian kerja sama dalam perdagangan.

Enggar mengatakan, kerja sama tersebut dapat membuka pasar baru. Ia membidik Argentina yang saat ini tengah kena dampak dari perang dagang Amerika Serikat (AS)-China.

"Secara keseluruhan market dunia turun, itu kenyataannya. Sehingga kuncinya adalah bagaimana kita membuka pasar baru sementara ini tidak dilirik atau kurang dilirik, contoh dengan Argentina," jelasnya, Senin (27/5).

Lalu, dalam hal ini, kerja sama yang dimaksud adalah buyer to buyer (b2b). Artinya, perdagangan antara Indonesia dengan Argentina ini langsung melibatkan pelaku usaha. Sedangkan, pihak pemerintah hanya sebagai fasilitator.

"Saya tidak minta counter trade G2G (government to government), tapi kami minta blessing untuk melakukan counter trade b2b dan kita fasilitasi," jelas Enggar.

Ia pun mengatakan Argentina harus membeli produk dari Indonesia, sehingga Indonesia dapat mengekspor ke sana. Begitu pun sebaliknya.

"Saya akan beli dari Anda (Argentina tapi Anda juga harus beli dari saya," katanya.

Maksud dari perkataan tersebut adalah pernyataan Enggar kepada Menteri Luar Negeri dan Kepercayaan Argentina, Jorge Marcelo Faurie ketika melakukan kunjungan ke Argentina beberapa waktu lalu.

"Mereka juga ingin kita lebih banyak membeli dari mereka. Saya tidak katakan itu harus ada keseimbangan. Saya bilang Anda butuh juga beberapa produk kita, jadi adil saja. Saya akan serap punya kalian, kalian juga serap punya saya. Jadi mari kita counter trade," lanjutnya.

Dalam implementasinya, Enggar mengajak Argentina untuk membentuk tim kerja sama atau join working group. Nantinya, tim ini akan melakukan studi terkait kerja sama perdagangan yang akan dilakukan, agar tarif ekspor ke masing-masing negara dapat terkendali.

"Mari kita bentuk join working group, permulaannya kita bentuk join feasibility study, perjanjian perdagangan supaya kita sama-sama tarifnya rendah. Lalu join working group untuk bahas case by case untuk bahas counter trade," tandasnya. (Pon)

Baca Juga: Politisi Nasdem Sebut Jokowi Naikan Gaji PNS agar Kinerja Semakin Baik

#DPR #Ekspor
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
RUU ini mengadopsi dua metode perampasan aset, yakni conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Indonesia
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Bencana banjir dan longsor merusak lahan pertanian juga menghancurkan hasil panen, benih yang telah ditanam, serta sarana produksi pertanian lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Indonesia
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset dirancang agar perampasan dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Indonesia
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Kritik itu bukan untuk ditutup, tetapi untuk diuji secara objektif sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Berita Foto
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 13 Januari 2026
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Indonesia
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Pada saat itu, pembentuk UUD tidak menemukan kata sepakat untuk satu model pemilihan kepala daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Bagikan