Dampak Perang Dagang AS-China, Komisi XI: Genjot Pasar Ekspor ke Amerika Latin

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 31 Mei 2019
Dampak Perang Dagang AS-China, Komisi XI: Genjot Pasar Ekspor ke Amerika Latin

Politisi Partai Nasdem Donny Imam Priambodo(Foto: priambodo.id)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Perang dagang AS-China diprediksi bakal berlangsung panjang dan tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Karena itu untuk meminimalisir dampak negatifnya pemerintah diminta segera mencari pasar-pasar baru guna menggenjot ekspor produk unggulan.

"Kita harus bisa menyiasati momentum perang dagang ini, jangan lepas begitu saja. Peluang pasar ekspor ke negara-negara non tradisional segera digenjot, termasuk Amerika Latin," kata anggota Komisi XI DPR, Donny Imam Priambodo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/5).

Politisi Nasdem ini menyarankan agar pemerintah segera melakukan survei secara mendetail negara-negara mana saja, yang benar-benar bisa menjadi peluang kerjasama ekspor komoditi dan produk Indonesia.

Politikus Partai NasDem, Donny Imam Priambodo. Foto: ist
Politikus Partai NasDem, Donny Imam Priambodo. (Foto: ist)

Baca Juga:

Banyak Calonkan Artis di Pileg 2019, NasDem: Mereka Juga WNI dan Merasa Terpanggil

"Dari survei itu kemudian bisa dipetakan, pasti ada negara-negara yang bisa dimasukkan ekspor," imbuhnya.

Selain itu, kata Donny, pemerintah perlu menggerakan para duta besar (dubes) dan atase pedagangan di negara-negara tersebut. Sehingga ada sinergi dan koordinasi dalam menggenjot peluang ekspor.

"Dari situ bisa diterungkap, barang-barang atau produk yang kompetitip untuk dijual," ujar dia.

Diakui Donny, baik AS maupun China masih menjadi tujuan ekspor utama Indonesia hingga saat ini. Karena itu, pengaruh perang dagang tersebut, tetap ada.

"Namun tinggal bagiamana menyiasatinya ke depan. Makanya harus tetap menjadi pertumbuhan ekspor. Faktor-faktor yang jadi penghambat segera diselesaikan,," ungkapnya.

Menurut Donny, ketegangan AS-China akan terus berlangsung selama Donald Trump masih memimpin negara Paman SAM. Karena AS melihat banyak kebijakan-kebijakan China yang tak masuk akal.

"AS tetap melihat bahwa kebijakan tenaga kerja murah China jadi persoalan. Karena bagi AS, ini sama sekali tidak logis, tapi bagi China ini strategi yang logis saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melirik Argentina untuk menjadi sasaran ekspor baru. Alasannya dengan kondisi pasar dunia yang sedang lesu, RI dan Argentina cocok untuk melaksanakan perjanjian kerja sama dalam perdagangan.

Enggar mengatakan, kerja sama tersebut dapat membuka pasar baru. Ia membidik Argentina yang saat ini tengah kena dampak dari perang dagang Amerika Serikat (AS)-China.

"Secara keseluruhan market dunia turun, itu kenyataannya. Sehingga kuncinya adalah bagaimana kita membuka pasar baru sementara ini tidak dilirik atau kurang dilirik, contoh dengan Argentina," jelasnya, Senin (27/5).

Lalu, dalam hal ini, kerja sama yang dimaksud adalah buyer to buyer (b2b). Artinya, perdagangan antara Indonesia dengan Argentina ini langsung melibatkan pelaku usaha. Sedangkan, pihak pemerintah hanya sebagai fasilitator.

"Saya tidak minta counter trade G2G (government to government), tapi kami minta blessing untuk melakukan counter trade b2b dan kita fasilitasi," jelas Enggar.

Ia pun mengatakan Argentina harus membeli produk dari Indonesia, sehingga Indonesia dapat mengekspor ke sana. Begitu pun sebaliknya.

"Saya akan beli dari Anda (Argentina tapi Anda juga harus beli dari saya," katanya.

Maksud dari perkataan tersebut adalah pernyataan Enggar kepada Menteri Luar Negeri dan Kepercayaan Argentina, Jorge Marcelo Faurie ketika melakukan kunjungan ke Argentina beberapa waktu lalu.

"Mereka juga ingin kita lebih banyak membeli dari mereka. Saya tidak katakan itu harus ada keseimbangan. Saya bilang Anda butuh juga beberapa produk kita, jadi adil saja. Saya akan serap punya kalian, kalian juga serap punya saya. Jadi mari kita counter trade," lanjutnya.

Dalam implementasinya, Enggar mengajak Argentina untuk membentuk tim kerja sama atau join working group. Nantinya, tim ini akan melakukan studi terkait kerja sama perdagangan yang akan dilakukan, agar tarif ekspor ke masing-masing negara dapat terkendali.

"Mari kita bentuk join working group, permulaannya kita bentuk join feasibility study, perjanjian perdagangan supaya kita sama-sama tarifnya rendah. Lalu join working group untuk bahas case by case untuk bahas counter trade," tandasnya. (Pon)

Baca Juga: Politisi Nasdem Sebut Jokowi Naikan Gaji PNS agar Kinerja Semakin Baik

#DPR #Ekspor
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Tolak Reformasi Polri di Depan Gedung DPR Jakarta
Aksi sejumlah massa menggelar unjuk rasa menolak Reformasi Polri di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 15 September 2025
Aksi Unjuk Rasa Tolak Reformasi Polri di Depan Gedung DPR Jakarta
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR
Aksi sejumlah massa menggelar unjuk rasa menutut sahkan RUU Perampasan Aset di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 15 September 2025
Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR
Berita Foto
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Setujui Pagu Anggaran Tahun 2026 Sebesar 114 Triliun
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 15 September 2025
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Setujui Pagu Anggaran Tahun 2026 Sebesar 114 Triliun
Berita Foto
Raker Mendag dengan Komisi VI DPR Bahas Pagu Anggaran Kemendag Tahun 2026
Menteri Perdagangan Budi Santoso bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 15 September 2025
Raker Mendag dengan Komisi VI DPR Bahas Pagu Anggaran Kemendag Tahun 2026
Berita Foto
Raker Menteri Komdigi dengan Komisi I DPR Bahas Anggaran Tahun 2026
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid (kanan) dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 15 September 2025
Raker Menteri Komdigi dengan Komisi I DPR Bahas Anggaran Tahun 2026
Indonesia
Produk Mi Indonesia Jadi Temuan di Taiwan, BPOM Sebut Bukan Produk Ekspor Resmi Indonesia
BPOM telah berkoordinasi dengan produsen terkait dan otoritas Taiwan, untuk selanjutnya masuk tahap klarifikasi terkait dengan peredaran produk tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Produk Mi Indonesia Jadi Temuan di Taiwan, BPOM Sebut Bukan Produk Ekspor Resmi Indonesia
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sudah Satu Suara Soal RUU Perampasan Aset, Minta Rakyat Sedikit Bersabar
Menkum menyetujui usulan DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk dibahas tahun 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
DPR dan Pemerintah Sudah Satu Suara Soal RUU Perampasan Aset, Minta Rakyat Sedikit Bersabar
Indonesia
Politikus DPR Dukung Pemutaran Video Prabowo di Bioskop, Disebut Langkah Inovatif
penayangan video capaian Presiden RI Prabowo Subianto patut diapresiasi sebagai bentuk inovasi komunikasi publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Politikus DPR Dukung Pemutaran Video Prabowo di Bioskop, Disebut Langkah Inovatif
Indonesia
Menteri Pigai Tagih Janji Mangkrak 10 Tahun DPR Bangun Alun-Alun Demokrasi
Peresmian simbolis 'Alun-Alun Demokrasi' pernah dilakukan di DPR pada 21 Mei 2015, tetapi proyek ini tidak berlanjut
Wisnu Cipto - Senin, 15 September 2025
Menteri Pigai Tagih Janji Mangkrak 10 Tahun DPR Bangun Alun-Alun Demokrasi
Indonesia
Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi
draf RUU Perampasan Aset sudah rampung sejak diinisiasi oleh pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 September 2025
Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi
Bagikan