Dampak Perang Dagang AS-China, Komisi XI: Genjot Pasar Ekspor ke Amerika Latin

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 31 Mei 2019
Dampak Perang Dagang AS-China, Komisi XI: Genjot Pasar Ekspor ke Amerika Latin

Politisi Partai Nasdem Donny Imam Priambodo(Foto: priambodo.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perang dagang AS-China diprediksi bakal berlangsung panjang dan tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Karena itu untuk meminimalisir dampak negatifnya pemerintah diminta segera mencari pasar-pasar baru guna menggenjot ekspor produk unggulan.

"Kita harus bisa menyiasati momentum perang dagang ini, jangan lepas begitu saja. Peluang pasar ekspor ke negara-negara non tradisional segera digenjot, termasuk Amerika Latin," kata anggota Komisi XI DPR, Donny Imam Priambodo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/5).

Politisi Nasdem ini menyarankan agar pemerintah segera melakukan survei secara mendetail negara-negara mana saja, yang benar-benar bisa menjadi peluang kerjasama ekspor komoditi dan produk Indonesia.

Politikus Partai NasDem, Donny Imam Priambodo. Foto: ist
Politikus Partai NasDem, Donny Imam Priambodo. (Foto: ist)

Baca Juga:

Banyak Calonkan Artis di Pileg 2019, NasDem: Mereka Juga WNI dan Merasa Terpanggil

"Dari survei itu kemudian bisa dipetakan, pasti ada negara-negara yang bisa dimasukkan ekspor," imbuhnya.

Selain itu, kata Donny, pemerintah perlu menggerakan para duta besar (dubes) dan atase pedagangan di negara-negara tersebut. Sehingga ada sinergi dan koordinasi dalam menggenjot peluang ekspor.

"Dari situ bisa diterungkap, barang-barang atau produk yang kompetitip untuk dijual," ujar dia.

Diakui Donny, baik AS maupun China masih menjadi tujuan ekspor utama Indonesia hingga saat ini. Karena itu, pengaruh perang dagang tersebut, tetap ada.

"Namun tinggal bagiamana menyiasatinya ke depan. Makanya harus tetap menjadi pertumbuhan ekspor. Faktor-faktor yang jadi penghambat segera diselesaikan,," ungkapnya.

Menurut Donny, ketegangan AS-China akan terus berlangsung selama Donald Trump masih memimpin negara Paman SAM. Karena AS melihat banyak kebijakan-kebijakan China yang tak masuk akal.

"AS tetap melihat bahwa kebijakan tenaga kerja murah China jadi persoalan. Karena bagi AS, ini sama sekali tidak logis, tapi bagi China ini strategi yang logis saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melirik Argentina untuk menjadi sasaran ekspor baru. Alasannya dengan kondisi pasar dunia yang sedang lesu, RI dan Argentina cocok untuk melaksanakan perjanjian kerja sama dalam perdagangan.

Enggar mengatakan, kerja sama tersebut dapat membuka pasar baru. Ia membidik Argentina yang saat ini tengah kena dampak dari perang dagang Amerika Serikat (AS)-China.

"Secara keseluruhan market dunia turun, itu kenyataannya. Sehingga kuncinya adalah bagaimana kita membuka pasar baru sementara ini tidak dilirik atau kurang dilirik, contoh dengan Argentina," jelasnya, Senin (27/5).

Lalu, dalam hal ini, kerja sama yang dimaksud adalah buyer to buyer (b2b). Artinya, perdagangan antara Indonesia dengan Argentina ini langsung melibatkan pelaku usaha. Sedangkan, pihak pemerintah hanya sebagai fasilitator.

"Saya tidak minta counter trade G2G (government to government), tapi kami minta blessing untuk melakukan counter trade b2b dan kita fasilitasi," jelas Enggar.

Ia pun mengatakan Argentina harus membeli produk dari Indonesia, sehingga Indonesia dapat mengekspor ke sana. Begitu pun sebaliknya.

"Saya akan beli dari Anda (Argentina tapi Anda juga harus beli dari saya," katanya.

Maksud dari perkataan tersebut adalah pernyataan Enggar kepada Menteri Luar Negeri dan Kepercayaan Argentina, Jorge Marcelo Faurie ketika melakukan kunjungan ke Argentina beberapa waktu lalu.

"Mereka juga ingin kita lebih banyak membeli dari mereka. Saya tidak katakan itu harus ada keseimbangan. Saya bilang Anda butuh juga beberapa produk kita, jadi adil saja. Saya akan serap punya kalian, kalian juga serap punya saya. Jadi mari kita counter trade," lanjutnya.

Dalam implementasinya, Enggar mengajak Argentina untuk membentuk tim kerja sama atau join working group. Nantinya, tim ini akan melakukan studi terkait kerja sama perdagangan yang akan dilakukan, agar tarif ekspor ke masing-masing negara dapat terkendali.

"Mari kita bentuk join working group, permulaannya kita bentuk join feasibility study, perjanjian perdagangan supaya kita sama-sama tarifnya rendah. Lalu join working group untuk bahas case by case untuk bahas counter trade," tandasnya. (Pon)

Baca Juga: Politisi Nasdem Sebut Jokowi Naikan Gaji PNS agar Kinerja Semakin Baik

#DPR #Ekspor
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
Indonesia Belum Siap Ekspor Listrik ke Singapura
Airlangga mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan evaluasi teknis bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
Indonesia Belum Siap Ekspor Listrik ke Singapura
Indonesia
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Institusi kepolisian harus terlindungi dari intervensi politik maupun pengaruh kelompok oligarki.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Diduga Terapkan Praktik Kerja Paksa, Indonesia Bakal Dikenakan Tarif Tambahan Ekspor ke AS
Pemerintah akan menindaklanjuti proses yang telah disiapkan USTR, termasuk penyampaian tanggapan tertulis (written comment)
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 Juni 2026
Diduga Terapkan Praktik Kerja Paksa, Indonesia Bakal Dikenakan Tarif Tambahan Ekspor ke AS
Bagikan