Pilpres 2019

Politisi Nasdem Sebut Jokowi Naikan Gaji PNS agar Kinerja Semakin Baik

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 12 Maret 2019
 Politisi Nasdem Sebut Jokowi Naikan Gaji PNS agar Kinerja Semakin Baik

Politisi Partai Nasdem Donny Imam Priambodo(Foto: priambodo.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Politisi Partai Nasdem Donny Imam Priambodo mendukung penuh langkah Presiden Jokowi yang akan menaikan gaji dan uang pensiun bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta anggota TNI, Polri, serta para pensiunan, pada April 2019 mendatang.

"Jadi begini pemerintah Jokowi-JK ini sejak memerintah kan baru sekarang ini menaikkan gaji PNS, dan kenaikan 5 persen gaji pokok, menurut saya wajar saja, dengan harapan kinerja meningkat, khususnya pelayanan pada masyarakat," kata Donny kepada wartawan, Senin, (11/3).

Menurut anggota Komisi XI DPR ini, kebijakan tersebut tidak akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Mengenai apakah tidak membebani APBN, namanya belanja negara itu beban APBN, tidak naikpun itu juga beban APBN, tetapi yang paling penting adalah 'how to manage the risk'," jelas Donny.

Presiden Jokowi umumkan kenaikan gaji PNS dan Pensiunan
Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden dan sejumlah menteri mengumumkan THR dan gaji ke-13, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Dengan demikian, kata calon anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III ini, jika semua ada di dalam koridor UU APBN tidak akan menjadi masalah.

"Semua kan sudah diperhitungkan. Dan UU APBN itu sudah dibahas bersama DPR tentunya," tandas Donny.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjanjikan realisasi kenaikan gaji dan uang pensiun bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta anggota TNI, Polri, serta para pensiunan, pada April 2019 mendatang.

Jika terlaksana, ini untuk pertama kalinya Jokowi menaikkan gaji para abdi negara itu. Janji realisasi kenaikan gaji dan uang pensiun mulai April mendatang, disampaikan Jokowi saat meresmikan Tol Bakauheni- Terbanggi Besar, Jumat (8/3) lalu.

“Ini PP-nya baru disiapkan. Saya kira ini Maret ini akan selesai, sehingga awal april nanti sudah bisa diberikan kenaikan itu kepada Bapak Ibu sekalian. Dirapel plus gaji 13 dan 14, tapi bulan berikutnya menjelang lebaran,” kata Jokowi di Natar, Kabupaten Lampung Selatan.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Fadli Zon dan Neno Warisman Kompak Mangkir dari Panggilan Bawaslu Terkait Aksi Munajat 212

#Partai Nasdem #PNS #Presiden Jokowi #Gaji
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah juga mendorong pemerintah daerah menjaga porsi belanja pegawai agar tidak terlalu mendominasi APBD.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Indonesia
Pemerintah Pusat Butuh Rp 31,1 Triliun Ambil Alih Gaji PPPK Paruh Waktu dari Pemda
Peawai pemerintah daerah yang PPPK yang dibayar dari daerah, nanti akan diberikan kesempatan menjadi pegawai negeri (PNS) yang dibayar oleh pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 September 2026
Pemerintah Pusat Butuh Rp 31,1 Triliun Ambil Alih Gaji PPPK Paruh Waktu dari Pemda
Indonesia
Fakta Mengejutkan Skandal Video Viral Kepsek dan Guru SD Pekalongan, CCTV Sengaja Dipasang?
Penasaran dengan kelanjutan video viral kasus asusila kepsek dan guru SD di Pekalongan? Dindikbud Kabupaten Pekalongan sudah turun tangan. Cek fakta lengkap, motif CCTV, dan sanksi tegasnya di sini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 09 September 2026
Fakta Mengejutkan Skandal Video Viral Kepsek dan Guru SD Pekalongan, CCTV Sengaja Dipasang?
Dunia
PM Singapura Naik Gaji Rp 19,4 Miliar padahal sudah Jadi Pemimpin Politik Bergaji Tertinggi, Janji Sumbang ke Badan Amal
Penaikan gaji para menteri diperlukan untuk menarik orang-orang dengan kemampuan terbaik.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
PM Singapura Naik Gaji Rp 19,4 Miliar padahal sudah Jadi Pemimpin Politik Bergaji Tertinggi, Janji Sumbang ke Badan Amal
Indonesia
DPR Desak Pengangkatan PNS Harus Utamakan Buat Guru, Termasuk Pengelola Perpustakaan
Terdapat rencana pengalihan lebih dari 230.000 PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Selain itu sekitar 900.000 PPPK penuh waktu akan mengikuti proses seleksi pada awal tahun 2027
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 31 Agustus 2026
DPR Desak Pengangkatan PNS Harus Utamakan Buat Guru, Termasuk Pengelola Perpustakaan
Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp31 Triliun Ubah Status PPPK ke Pegawai Pemerintah Pusat
Pemerintah memastikan kebijakan penambahan alokasi belanja pegawai tetap berada dalam koridor kehati-hatian fiskal yang ketat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Agustus 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp31 Triliun Ubah Status PPPK ke Pegawai Pemerintah Pusat
Indonesia
Kesempatan Guru PPPK Jadi PNS Terbuka Lebar, DPR dan Pemerintah Sepakati Skema UU ASN
Proses pengangkatan guru PPPK menjadi PNS mencakup cakupan luas, meliputi guru sekolah umum, guru madrasah negeri, hingga pendidik Taman Kanak-Kanak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Agustus 2026
Kesempatan Guru PPPK Jadi PNS Terbuka Lebar, DPR dan Pemerintah Sepakati Skema UU ASN
Indonesia
Prabowo Ungkap Penghasilan Hakim Junior Naik 280 Persen, Lampaui Rata-rata Negara ASEAN
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengungkapkan gaji hakim junior naik 280 persen. Jumlah itu melampaui rata-rata negara ASEAN.
Soffi Amira - Jumat, 14 Agustus 2026
Prabowo Ungkap Penghasilan Hakim Junior Naik 280 Persen, Lampaui Rata-rata Negara ASEAN
Indonesia
DPR Dukung 3 Skema Anggaran Untuk Pembayaran Gaji PPPK, Biar Segera Akhiri Keresahan Pegawai
Persoalan tersebut harus segera ditangani karena keterlambatan pembayaran gaji bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut keberlangsungan kehidupan keluarga para pegawai.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR Dukung 3 Skema Anggaran Untuk Pembayaran Gaji PPPK, Biar Segera Akhiri Keresahan Pegawai
Indonesia
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Kebijakan tersebut perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat keluarga sebagai fondasi pembangunan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Bagikan