Curigai Anggaran Rehab Rumah Dinas Anies, Golkar: Jangan-Jangan...
Angga Yudha Pratama - Senin, 07 Oktober 2019
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco curiga dengan usulan yang dianggaran Pemprov DKI tentang rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur. Anggaran rehabilitasi itu mencapai Rp 2,4 miliar dalam kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
"Kalau anggara Rp 2,4 itu agak mencurigakan. Jangan-jangan ada apa-apanya nih," kata Baco saat dikonfirmasi, Senin (7/10).
Baca Juga
Usulan Anggaran Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sempat Ditolak
Dia mengaku kaget ketika ada anggaran miliaran rupiah yang bakal digunakan untuk merehabilitasi rumah dinas Gubernur.
"Kan lucu di tengah lagi RUU KPK masih aja ada praktek mencurigakan dan membingungkan masyarakat," jelas dia.
Baco pun menyayangkan langkah Pemprov DKI usulkan anggaran renovasi rumah yang terletak di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Terlebih kondisi warga Jakarta saat ini memperhatinkan.
"Masih banyak rakyat Jakarta ini di rumah 2x1 2x3 di bantaran kali. Buang air aja langsung ke selokan. Prihatin bos. Mohon Pemda ikut perhatiannya," tutur dia.
Baca Juga
PSI Lebih Setuju Anggaran Rp2,4 M untuk Warga Grogol Ketimbang Rehab Rumah Gubernur
Harusnya Pemprov DKI memperhatikan warga Ibu Kota dan lebih merakyat. Bukan menunjukan pejabat yang kolonial dan kemewahan.
"Kalau sekarang zamannya pejabat yang merakyat dan prihatin. Jangan menunjukkan gaya pejabat kolonial dan kemewahan di tengah keprihatinan orang banyak," tutup dia. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
