PSI Lebih Setuju Anggaran Rp2,4 M untuk Warga Grogol Ketimbang Rehab Rumah Gubernur

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 06 Oktober 2019
 PSI Lebih Setuju Anggaran Rp2,4 M untuk Warga Grogol Ketimbang Rehab Rumah Gubernur

William Aditya Sarana dari PSI sebut anggaran rehab rumah dinas gubernur belum mendesak ketimbang penyediaan MCK bagi warga Grogol Jakarta Barat(MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan langkah Pemprov DKI yang mengusulkan pengadaan anggaran sebesar Rp2,4 miliar rehab rumah dinas Gubernur DKI Jakarta dalam kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Harusnya, kata anggota PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana Pemprov DKI lebih mementingkan kemaslahatan warga ketimbang anggaran miliaran rupiah dihabiskan untuk perbaikan rumah dinas gubernur.

Baca Juga:

Anggaran Naik Rp26,5 Miliar, PKS Minta Masyarakat Awasi Kinerja TGUPP

Menurut dia, saat ini yang paling mendesak lebih baik uang miliaran rupuah itu dianggarkan untuk sanitasi warga di Grogol, Jakarta Barat.

"Kalau menurut saya lebih penting untuk kita memperbaiki sanitasi warga di daerah Grogol yang sempat diberitakan daripada menganggarkan perbaikan rumah gubernur," kata William saat dikonfirmasi, Minggu (6/10).

Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI Willaim Aditya
Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI William Aditya Sarana (MP/Asropih)

William pun berjanji, akan melakukan kajian yang mendalam terkait alokasi dana Rp 2,4 miliar itu. Karena masih banyak warga yang membutuhkan perhatian dari pemerintah.

"Anggaran spesifik itu harus dikaji lagi urgensi nya seperti apa apakah memang harus dibutuhkan di tengah adanya warga di Grogol yang kurang sanitasi," jelas dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto mengatakan Pemprov DKI sebenarnya sudah mengusulkan anggaran rehabilitasi rumah dinas gubernur sejak beberapa tahun lalu.

Namun, anggaran yang diusulkan itu dibatalkan dan dialihkan untuk program lain saat pembahasan anggaran bersama DPRD DKI.

Baca Juga:

PDIP Bakal Tanyakan Pemprov DKI Usulan Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp2,4 Miliar

Dengan begitu pihaknya kembali mengusulkan anggaran renovasi rumah dinas DKI 1 pada 2020 sebesar Rp 2,4 miliar.

Anggaran Rp2,4 miliar tersebut akan dibahas dan harus disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.

"(Sempat) diajukan, kemudian ditunda," ucap Heru saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (4/10).(Asp)

Baca Juga:

PSI Sebut Anggaran TGUPP Rp26,5 Miliar Sebagai Pemborosan

#PSI #DPRD DKI Jakarta #APBD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Bagikan