PSI Lebih Setuju Anggaran Rp2,4 M untuk Warga Grogol Ketimbang Rehab Rumah Gubernur
William Aditya Sarana dari PSI sebut anggaran rehab rumah dinas gubernur belum mendesak ketimbang penyediaan MCK bagi warga Grogol Jakarta Barat(MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan langkah Pemprov DKI yang mengusulkan pengadaan anggaran sebesar Rp2,4 miliar rehab rumah dinas Gubernur DKI Jakarta dalam kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Harusnya, kata anggota PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana Pemprov DKI lebih mementingkan kemaslahatan warga ketimbang anggaran miliaran rupiah dihabiskan untuk perbaikan rumah dinas gubernur.
Baca Juga:
Anggaran Naik Rp26,5 Miliar, PKS Minta Masyarakat Awasi Kinerja TGUPP
Menurut dia, saat ini yang paling mendesak lebih baik uang miliaran rupuah itu dianggarkan untuk sanitasi warga di Grogol, Jakarta Barat.
"Kalau menurut saya lebih penting untuk kita memperbaiki sanitasi warga di daerah Grogol yang sempat diberitakan daripada menganggarkan perbaikan rumah gubernur," kata William saat dikonfirmasi, Minggu (6/10).
William pun berjanji, akan melakukan kajian yang mendalam terkait alokasi dana Rp 2,4 miliar itu. Karena masih banyak warga yang membutuhkan perhatian dari pemerintah.
"Anggaran spesifik itu harus dikaji lagi urgensi nya seperti apa apakah memang harus dibutuhkan di tengah adanya warga di Grogol yang kurang sanitasi," jelas dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto mengatakan Pemprov DKI sebenarnya sudah mengusulkan anggaran rehabilitasi rumah dinas gubernur sejak beberapa tahun lalu.
Namun, anggaran yang diusulkan itu dibatalkan dan dialihkan untuk program lain saat pembahasan anggaran bersama DPRD DKI.
Baca Juga:
PDIP Bakal Tanyakan Pemprov DKI Usulan Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp2,4 Miliar
Dengan begitu pihaknya kembali mengusulkan anggaran renovasi rumah dinas DKI 1 pada 2020 sebesar Rp 2,4 miliar.
Anggaran Rp2,4 miliar tersebut akan dibahas dan harus disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.
"(Sempat) diajukan, kemudian ditunda," ucap Heru saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (4/10).(Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah