Eddy Flo
MerahPutih.Com - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan langkah Pemprov DKI yang mengusulkan pengadaan anggaran sebesar Rp2,4 miliar rehab rumah dinas Gubernur DKI Jakarta dalam kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Harusnya, kata anggota PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana Pemprov DKI lebih mementingkan kemaslahatan warga ketimbang anggaran miliaran rupiah dihabiskan untuk perbaikan rumah dinas gubernur.
Baca Juga:
Anggaran Naik Rp26,5 Miliar, PKS Minta Masyarakat Awasi Kinerja TGUPP
Menurut dia, saat ini yang paling mendesak lebih baik uang miliaran rupuah itu dianggarkan untuk sanitasi warga di Grogol, Jakarta Barat.
"Kalau menurut saya lebih penting untuk kita memperbaiki sanitasi warga di daerah Grogol yang sempat diberitakan daripada menganggarkan perbaikan rumah gubernur," kata William saat dikonfirmasi, Minggu (6/10).
William pun berjanji, akan melakukan kajian yang mendalam terkait alokasi dana Rp 2,4 miliar itu. Karena masih banyak warga yang membutuhkan perhatian dari pemerintah.
"Anggaran spesifik itu harus dikaji lagi urgensi nya seperti apa apakah memang harus dibutuhkan di tengah adanya warga di Grogol yang kurang sanitasi," jelas dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto mengatakan Pemprov DKI sebenarnya sudah mengusulkan anggaran rehabilitasi rumah dinas gubernur sejak beberapa tahun lalu.
Namun, anggaran yang diusulkan itu dibatalkan dan dialihkan untuk program lain saat pembahasan anggaran bersama DPRD DKI.
Baca Juga:
PDIP Bakal Tanyakan Pemprov DKI Usulan Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp2,4 Miliar
Dengan begitu pihaknya kembali mengusulkan anggaran renovasi rumah dinas DKI 1 pada 2020 sebesar Rp 2,4 miliar.
Anggaran Rp2,4 miliar tersebut akan dibahas dan harus disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.
"(Sempat) diajukan, kemudian ditunda," ucap Heru saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (4/10).(Asp)
Baca Juga:
