PSI Lebih Setuju Anggaran Rp2,4 M untuk Warga Grogol Ketimbang Rehab Rumah Gubernur


William Aditya Sarana dari PSI sebut anggaran rehab rumah dinas gubernur belum mendesak ketimbang penyediaan MCK bagi warga Grogol Jakarta Barat(MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan langkah Pemprov DKI yang mengusulkan pengadaan anggaran sebesar Rp2,4 miliar rehab rumah dinas Gubernur DKI Jakarta dalam kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Harusnya, kata anggota PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana Pemprov DKI lebih mementingkan kemaslahatan warga ketimbang anggaran miliaran rupiah dihabiskan untuk perbaikan rumah dinas gubernur.
Baca Juga:
Anggaran Naik Rp26,5 Miliar, PKS Minta Masyarakat Awasi Kinerja TGUPP
Menurut dia, saat ini yang paling mendesak lebih baik uang miliaran rupuah itu dianggarkan untuk sanitasi warga di Grogol, Jakarta Barat.
"Kalau menurut saya lebih penting untuk kita memperbaiki sanitasi warga di daerah Grogol yang sempat diberitakan daripada menganggarkan perbaikan rumah gubernur," kata William saat dikonfirmasi, Minggu (6/10).

William pun berjanji, akan melakukan kajian yang mendalam terkait alokasi dana Rp 2,4 miliar itu. Karena masih banyak warga yang membutuhkan perhatian dari pemerintah.
"Anggaran spesifik itu harus dikaji lagi urgensi nya seperti apa apakah memang harus dibutuhkan di tengah adanya warga di Grogol yang kurang sanitasi," jelas dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto mengatakan Pemprov DKI sebenarnya sudah mengusulkan anggaran rehabilitasi rumah dinas gubernur sejak beberapa tahun lalu.
Namun, anggaran yang diusulkan itu dibatalkan dan dialihkan untuk program lain saat pembahasan anggaran bersama DPRD DKI.
Baca Juga:
PDIP Bakal Tanyakan Pemprov DKI Usulan Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp2,4 Miliar
Dengan begitu pihaknya kembali mengusulkan anggaran renovasi rumah dinas DKI 1 pada 2020 sebesar Rp 2,4 miliar.
Anggaran Rp2,4 miliar tersebut akan dibahas dan harus disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.
"(Sempat) diajukan, kemudian ditunda," ucap Heru saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (4/10).(Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam

Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas

Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta
