PSI Sebut Anggaran TGUPP Rp26,5 Miliar Sebagai Pemborosan

MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana mengatakan kenaikan anggaran TGUPP sebesar Rp26,5 miliar di kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2020 merupakan pemborosan.

"Banyaknya anggaran dan banyaknya personel di TGUPP itu gak mencerminkan kinerja Pak Gubernur sekarang. Jadi, sebenarnya boros-borosin anggaran," ujar William di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).

Baca Juga:

Anies Pastikan Anggaran TGUPP Tahun 2020 Tidak Naik

Anggaran TGUPP tahun 2020 itu naik mencapai Rp7,5 Miliar dari 2019 yang hanya sebesar Rp18,99 Miliar. William pun mempertanyakan anggaran tersebut.

"Peningkatannya sangat tajam. Kalau ga salah target kan 40 dokumen. Jadi, kalau dihitung-hitung dengan anggaran Rp29 Miliar, sekitar Rp500 juta per dokumen," jelasnya.

Anggota DPRD DKI termuda itu juga mengeluhkan kinerja TGUPP yang sulit diawasi oleh Dewan Legislatif Kebon Sirih secara langsung.

"Sudah anggaran besar, hasil gak ada, kita gak bisa mengawasi. Akhirnya bisa jadi TGUPP jadi bagi-bagu kursi jabatan saja," tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah bila anggaran TGUPP di kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2020 naik menjadi Rp26,5 miliar.

"Tidak, tidak ada perubahan. Kita tetap anggaran tetap segitu. Tidak naik," kata Anies.

Anggaran KUAPPAS DKI Jakarta 2020 yang dikirim ke DPRD DKI Jakarta mencatat usulan kenaikan anggaran TGUPP menjadi Rp26,57 miliar atau Rp26.572.982.000.

Baca Juga:

Anies Punya Solusi Atasi Buruknya Polusi Udara di Jakarta

Berdasarkan data dari apbd.jakarta.go.id, anggaran ini jauh lebih tinggi dari anggaran TGUPP pada APBD-Perubahan 2019 yakni Rp18,9 miliar.

Dilihat secara keseluruhan, anggaran TGUPP cenderung mengalami peningkatan. Pada APBD 2017, anggarannya Rp1,69 miliar. Jumlah itu turun menjadi Rp1 miliar dalam APBD-P 2017.

Anggaran TGUPP lantas meroket pada APBD DKI 2018 menjadi Rp19,8 miliar. Pada APBD-P DKI 2018, anggarannya dikoreksi menjadi Rp16,2 miliar. Pada APBD DKI 2019, TGUPP menelan biaya Rp19,8 miliar, yang kemudian direvisi dalam APBD-P DKI 2019 menjadi Rp18,99 miliar.(Asp)

Baca Juga:

PDIP Nilai Anies tak Bisa Bekerja Benahi Jakarta