Curigai Anggaran Rehab Rumah Dinas Anies, Golkar: Jangan-Jangan...
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco curiga dengan usulan yang dianggaran Pemprov DKI tentang rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur. Anggaran rehabilitasi itu mencapai Rp 2,4 miliar dalam kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
"Kalau anggara Rp 2,4 itu agak mencurigakan. Jangan-jangan ada apa-apanya nih," kata Baco saat dikonfirmasi, Senin (7/10).
Baca Juga
Usulan Anggaran Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sempat Ditolak
Dia mengaku kaget ketika ada anggaran miliaran rupiah yang bakal digunakan untuk merehabilitasi rumah dinas Gubernur.
"Kan lucu di tengah lagi RUU KPK masih aja ada praktek mencurigakan dan membingungkan masyarakat," jelas dia.
Baco pun menyayangkan langkah Pemprov DKI usulkan anggaran renovasi rumah yang terletak di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Terlebih kondisi warga Jakarta saat ini memperhatinkan.
"Masih banyak rakyat Jakarta ini di rumah 2x1 2x3 di bantaran kali. Buang air aja langsung ke selokan. Prihatin bos. Mohon Pemda ikut perhatiannya," tutur dia.
Baca Juga
PSI Lebih Setuju Anggaran Rp2,4 M untuk Warga Grogol Ketimbang Rehab Rumah Gubernur
Harusnya Pemprov DKI memperhatikan warga Ibu Kota dan lebih merakyat. Bukan menunjukan pejabat yang kolonial dan kemewahan.
"Kalau sekarang zamannya pejabat yang merakyat dan prihatin. Jangan menunjukkan gaya pejabat kolonial dan kemewahan di tengah keprihatinan orang banyak," tutup dia. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah