COVID-19 Meningkat, Kunker Anggota DPR Dihentikan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 03 Februari 2022
COVID-19 Meningkat, Kunker Anggota DPR Dihentikan

Gedung DPR RI. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Virus COVID-19 kembali mewabah di Gedung Parlemen, Jakarta. Hingga Rabu (2/2) terdapat sembilan anggota DPR, 80 pegawai PNS DPR dan tenaga ahli dewan terpapar virus corona.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, pihaknya menghentikan sementara kunjungan kerja (kunker) bagi anggota dewan.

Baca Juga:

Jadi Epicentrum COVID-19, Pemprov Minta Penerapan PPKM Level 3 di Jakarta

"Jadi sekarang ini tentu kita akan perketat terus. Berkaitan dengan kegiatan Kunker-kunker, oleh pimpinan DPR juga akan diperketat, bahkan sementara akan dilakukan stop dulu," kata Indra kepada wartawan, Rabu (2/2).

Larangan kunker bagi anggota dewan tersebut bakal diputuskan dalam rapat badan musyawarah (Bamus) DPR RI. Rapat Bamus akan digelar dalam satu atau dua hari mendatang.

"Jadi ini bagian dari pengendalian semua kegiatan dewan," imbuhnya.

Rapat DPR. (Foto: Antara)
Rapat DPR. (Foto: Antara)

DPR melakukan lockdown di beberapa ruang di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Di antaranya ruang kerja pimpinan DPR Puan Maharani Cs hingga ruang Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat angka kasus positif COVID-19 harian di Indonesia pada Rabu mencapai 17.895 dan Provinsi DKI Jakarta masih menjadi penyumbang kasus terbanyak.

DKI Jakarta masih menjadi provinsi penyumbang terbanyak dengan 9.132 kasus COVID-19 harian diikuti oleh Provinsi Jawa Barat dengan 3.739 kasus, Provinsi Banten 2.451 kasus, Provinsi Bali 771 kasus dan Provinsi Jawa Timur sebanyak 565 kasus.

Dengan tambahan 17.895 kasus baru, jumlah akumulatif kasus COVID-19 di Indonesia sejak kasus pertama diumumkan pada Maret 2020 sampai sekarang seluruhnya 4.387.286 kasus.

Penderita COVID-19 yang sudah sembuh tercatat 4.148.804 orang, bertambah 5.110 orang dari hari sebelumnya. Dengan tambahan paling banyak berasal dari DKI Jakarta 4.185 orang, Jawa Timur 301 orang, Banten 224 orang, Jawa Barat 164 orang dan Jawa Tengah 66 orang.

Kasus kematian akibat COVID-19 juga masih terus terjadi. Jumlah pasien yang meninggal dunia hingga Rabu kembali bertambah 25 menjadi seluruhnya 144.373 jiwa. Kemudian Satgas turut melaporkan jika pada angka kasus aktif, tercatat bertambah 12.760 menjadi total menjadi 94.109 kasus.

Sedangkan sebanyak 354.191 spesimen dari beragam tes COVID-19 dinyatakan sudah diperiksa, dan 12.482 orang menjadi suspek. Positivity rate spesimen harian 10,38 persen dan tingkat positivity rate orang harian 7,88 persen. (Pon)

Baca Juga:

1.040 Hunian di Rusun Daan Mogot Disiapkan Jadi Tempat Isoman Pasien COVID-19

#DPR #COVID-19 #Kasus COVID-19 #Omicron
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan
Pemerintah sudah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta, serta menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar  Aturan
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Baleg DPR menilai partisipasi publik sangat penting dalam proses pembahasan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Indonesia
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Curah hujan ekstrem ini diperkirakan setara dengan volume hujan satu bulan, namun dapat turun hanya dalam satu hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Indonesia
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Di dalam negeri, tantangan utamanya adalah penurunan kualitas demokrasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
PBB menemukan anggota dewan terlibat dalam korupsi.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
Indonesia
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik
Ada 5.000 unit dapur proyek MBG yang belum ada dapur fisiknya atau fiktif.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik
Indonesia
DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
Perdebatan soal istilah “orang hilang” atau “orang yang belum kembali” tidaklah penting, karena yang utama adalah memastikan mereka kembali ke keluarganya.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
Bagikan