Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

COVID-19 Meningkat, Kunker Anggota DPR Dihentikan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 03 Februari 2022
COVID-19 Meningkat, Kunker Anggota DPR Dihentikan

Gedung DPR RI. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Virus COVID-19 kembali mewabah di Gedung Parlemen, Jakarta. Hingga Rabu (2/2) terdapat sembilan anggota DPR, 80 pegawai PNS DPR dan tenaga ahli dewan terpapar virus corona.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, pihaknya menghentikan sementara kunjungan kerja (kunker) bagi anggota dewan.

Baca Juga:

Jadi Epicentrum COVID-19, Pemprov Minta Penerapan PPKM Level 3 di Jakarta

"Jadi sekarang ini tentu kita akan perketat terus. Berkaitan dengan kegiatan Kunker-kunker, oleh pimpinan DPR juga akan diperketat, bahkan sementara akan dilakukan stop dulu," kata Indra kepada wartawan, Rabu (2/2).

Larangan kunker bagi anggota dewan tersebut bakal diputuskan dalam rapat badan musyawarah (Bamus) DPR RI. Rapat Bamus akan digelar dalam satu atau dua hari mendatang.

"Jadi ini bagian dari pengendalian semua kegiatan dewan," imbuhnya.

Rapat DPR. (Foto: Antara)
Rapat DPR. (Foto: Antara)

DPR melakukan lockdown di beberapa ruang di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Di antaranya ruang kerja pimpinan DPR Puan Maharani Cs hingga ruang Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat angka kasus positif COVID-19 harian di Indonesia pada Rabu mencapai 17.895 dan Provinsi DKI Jakarta masih menjadi penyumbang kasus terbanyak.

DKI Jakarta masih menjadi provinsi penyumbang terbanyak dengan 9.132 kasus COVID-19 harian diikuti oleh Provinsi Jawa Barat dengan 3.739 kasus, Provinsi Banten 2.451 kasus, Provinsi Bali 771 kasus dan Provinsi Jawa Timur sebanyak 565 kasus.

Dengan tambahan 17.895 kasus baru, jumlah akumulatif kasus COVID-19 di Indonesia sejak kasus pertama diumumkan pada Maret 2020 sampai sekarang seluruhnya 4.387.286 kasus.

Penderita COVID-19 yang sudah sembuh tercatat 4.148.804 orang, bertambah 5.110 orang dari hari sebelumnya. Dengan tambahan paling banyak berasal dari DKI Jakarta 4.185 orang, Jawa Timur 301 orang, Banten 224 orang, Jawa Barat 164 orang dan Jawa Tengah 66 orang.

Kasus kematian akibat COVID-19 juga masih terus terjadi. Jumlah pasien yang meninggal dunia hingga Rabu kembali bertambah 25 menjadi seluruhnya 144.373 jiwa. Kemudian Satgas turut melaporkan jika pada angka kasus aktif, tercatat bertambah 12.760 menjadi total menjadi 94.109 kasus.

Sedangkan sebanyak 354.191 spesimen dari beragam tes COVID-19 dinyatakan sudah diperiksa, dan 12.482 orang menjadi suspek. Positivity rate spesimen harian 10,38 persen dan tingkat positivity rate orang harian 7,88 persen. (Pon)

Baca Juga:

1.040 Hunian di Rusun Daan Mogot Disiapkan Jadi Tempat Isoman Pasien COVID-19

#DPR #COVID-19 #Kasus COVID-19 #Omicron
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
DPR RI sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Regulasi ini atur struktur kelembagaan, pengawasan, dan pengadilan khusus. Apa efeknya bagi rakyat?
Wisnu Cipto - 23 menit lalu
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
Indonesia
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
DPR RI instruksikan polisi mengusut motif bentrokan maut di Adonara, Flores Timur, NTT. Tiga orang tewas, lima luka, dan 20 rumah terbakar. TNI-Polri siaga.
Wisnu Cipto - 1 jam, 56 menit lalu
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
Indonesia
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
usulan itu disiapkan sebagai langkah menyelamatkan operasional perguruan tinggi swasta, terutama kampus-kampus kecil yang berpotensi tutup akibat tekanan dalam ekosistem pendidikan tinggi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Juli 2026
 Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
Berita Foto
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wamendag Dyah Roro Esti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Berita Foto
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025
Indonesia
DPR Kebut Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk segera membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
DPR Kebut Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Penggunaan Hak Angket tidak dimaksudkan untuk mencampuri proses penyidikan maupun memengaruhi penanganan perkara yang sedang berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR: Menkeu Beri Tanggapan atas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2025
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan tanggapan pemerintah ke Wakil Ketua DPR Sari Yuliati saat Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 14 Juli 2026
Rapat Paripurna DPR: Menkeu Beri Tanggapan atas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2025
Indonesia
DPR Bantah Hentikan Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026 dan saat ini Komisi III DPR RI pun sedang dalam tahap penyusunan menghimpun aspirasi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
DPR Bantah Hentikan Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset
Berita Foto
Komisi III DPR Berikan Keterangan soal Kelanjutan RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat menyampaikan keterangan pers terkait RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Didik Setiawan - Senin, 13 Juli 2026
Komisi III DPR Berikan Keterangan soal Kelanjutan RUU Perampasan Aset
Bagikan