COVID-19 Meningkat, Kunker Anggota DPR Dihentikan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 03 Februari 2022
COVID-19 Meningkat, Kunker Anggota DPR Dihentikan

Gedung DPR RI. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Virus COVID-19 kembali mewabah di Gedung Parlemen, Jakarta. Hingga Rabu (2/2) terdapat sembilan anggota DPR, 80 pegawai PNS DPR dan tenaga ahli dewan terpapar virus corona.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, pihaknya menghentikan sementara kunjungan kerja (kunker) bagi anggota dewan.

Baca Juga:

Jadi Epicentrum COVID-19, Pemprov Minta Penerapan PPKM Level 3 di Jakarta

"Jadi sekarang ini tentu kita akan perketat terus. Berkaitan dengan kegiatan Kunker-kunker, oleh pimpinan DPR juga akan diperketat, bahkan sementara akan dilakukan stop dulu," kata Indra kepada wartawan, Rabu (2/2).

Larangan kunker bagi anggota dewan tersebut bakal diputuskan dalam rapat badan musyawarah (Bamus) DPR RI. Rapat Bamus akan digelar dalam satu atau dua hari mendatang.

"Jadi ini bagian dari pengendalian semua kegiatan dewan," imbuhnya.

Rapat DPR. (Foto: Antara)
Rapat DPR. (Foto: Antara)

DPR melakukan lockdown di beberapa ruang di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Di antaranya ruang kerja pimpinan DPR Puan Maharani Cs hingga ruang Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat angka kasus positif COVID-19 harian di Indonesia pada Rabu mencapai 17.895 dan Provinsi DKI Jakarta masih menjadi penyumbang kasus terbanyak.

DKI Jakarta masih menjadi provinsi penyumbang terbanyak dengan 9.132 kasus COVID-19 harian diikuti oleh Provinsi Jawa Barat dengan 3.739 kasus, Provinsi Banten 2.451 kasus, Provinsi Bali 771 kasus dan Provinsi Jawa Timur sebanyak 565 kasus.

Dengan tambahan 17.895 kasus baru, jumlah akumulatif kasus COVID-19 di Indonesia sejak kasus pertama diumumkan pada Maret 2020 sampai sekarang seluruhnya 4.387.286 kasus.

Penderita COVID-19 yang sudah sembuh tercatat 4.148.804 orang, bertambah 5.110 orang dari hari sebelumnya. Dengan tambahan paling banyak berasal dari DKI Jakarta 4.185 orang, Jawa Timur 301 orang, Banten 224 orang, Jawa Barat 164 orang dan Jawa Tengah 66 orang.

Kasus kematian akibat COVID-19 juga masih terus terjadi. Jumlah pasien yang meninggal dunia hingga Rabu kembali bertambah 25 menjadi seluruhnya 144.373 jiwa. Kemudian Satgas turut melaporkan jika pada angka kasus aktif, tercatat bertambah 12.760 menjadi total menjadi 94.109 kasus.

Sedangkan sebanyak 354.191 spesimen dari beragam tes COVID-19 dinyatakan sudah diperiksa, dan 12.482 orang menjadi suspek. Positivity rate spesimen harian 10,38 persen dan tingkat positivity rate orang harian 7,88 persen. (Pon)

Baca Juga:

1.040 Hunian di Rusun Daan Mogot Disiapkan Jadi Tempat Isoman Pasien COVID-19

#DPR #COVID-19 #Kasus COVID-19 #Omicron
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum
Pakar hukum menyoroti soal keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset. Rektor Universitas Dharma Indonesia, Agus Prihartono mengatakan, RUU tersebut bisa menutup celah hukum.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum
Indonesia
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Momentum saat ini tepat untuk menyempurnakan substansi RUU tersebut, agar penyusunan norma hukum dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Indonesia
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
DPR RI juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, meliputi biaya listrik, biaya jasa telpon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
Indonesia
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Poin tersebut, ditandatangani oleh Pimpinan DPR RI Ibu Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Pak Saan Mustopa, dan Pak Cucun Ahmad Syamsurizal.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Berita Foto
Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR
Peserta aksi membawa poster saat mengikuti Aksi Piknik Nasional Rakyat di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Didik Setiawan - Sabtu, 06 September 2025
Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR
Berita Foto
Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta
Tiga orang Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan tanggapan atas 17+8 Tuntutan Rakyat, dalam Konferensi Pers, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 05 September 2025
Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta
Indonesia
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Tuntutan Rakyat 17+8 yang disampaikan itu terbagi dalam dua bagian. Pertama, sebanyak 17 tuntutan diminta untuk dipenuhi dalam jangka pendek, yakni paling lambat 5 September 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Alasan pembekuan karena DPR tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset koruptor.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Indonesia
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Puan Kembali menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Indonesia
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Herman mendesak Kemendag untuk menetapkan harga yang rasional
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Bagikan