COVID-19 Meningkat, Kunker Anggota DPR Dihentikan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 03 Februari 2022
COVID-19 Meningkat, Kunker Anggota DPR Dihentikan

Gedung DPR RI. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Virus COVID-19 kembali mewabah di Gedung Parlemen, Jakarta. Hingga Rabu (2/2) terdapat sembilan anggota DPR, 80 pegawai PNS DPR dan tenaga ahli dewan terpapar virus corona.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, pihaknya menghentikan sementara kunjungan kerja (kunker) bagi anggota dewan.

Baca Juga:

Jadi Epicentrum COVID-19, Pemprov Minta Penerapan PPKM Level 3 di Jakarta

"Jadi sekarang ini tentu kita akan perketat terus. Berkaitan dengan kegiatan Kunker-kunker, oleh pimpinan DPR juga akan diperketat, bahkan sementara akan dilakukan stop dulu," kata Indra kepada wartawan, Rabu (2/2).

Larangan kunker bagi anggota dewan tersebut bakal diputuskan dalam rapat badan musyawarah (Bamus) DPR RI. Rapat Bamus akan digelar dalam satu atau dua hari mendatang.

"Jadi ini bagian dari pengendalian semua kegiatan dewan," imbuhnya.

Rapat DPR. (Foto: Antara)
Rapat DPR. (Foto: Antara)

DPR melakukan lockdown di beberapa ruang di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Di antaranya ruang kerja pimpinan DPR Puan Maharani Cs hingga ruang Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat angka kasus positif COVID-19 harian di Indonesia pada Rabu mencapai 17.895 dan Provinsi DKI Jakarta masih menjadi penyumbang kasus terbanyak.

DKI Jakarta masih menjadi provinsi penyumbang terbanyak dengan 9.132 kasus COVID-19 harian diikuti oleh Provinsi Jawa Barat dengan 3.739 kasus, Provinsi Banten 2.451 kasus, Provinsi Bali 771 kasus dan Provinsi Jawa Timur sebanyak 565 kasus.

Dengan tambahan 17.895 kasus baru, jumlah akumulatif kasus COVID-19 di Indonesia sejak kasus pertama diumumkan pada Maret 2020 sampai sekarang seluruhnya 4.387.286 kasus.

Penderita COVID-19 yang sudah sembuh tercatat 4.148.804 orang, bertambah 5.110 orang dari hari sebelumnya. Dengan tambahan paling banyak berasal dari DKI Jakarta 4.185 orang, Jawa Timur 301 orang, Banten 224 orang, Jawa Barat 164 orang dan Jawa Tengah 66 orang.

Kasus kematian akibat COVID-19 juga masih terus terjadi. Jumlah pasien yang meninggal dunia hingga Rabu kembali bertambah 25 menjadi seluruhnya 144.373 jiwa. Kemudian Satgas turut melaporkan jika pada angka kasus aktif, tercatat bertambah 12.760 menjadi total menjadi 94.109 kasus.

Sedangkan sebanyak 354.191 spesimen dari beragam tes COVID-19 dinyatakan sudah diperiksa, dan 12.482 orang menjadi suspek. Positivity rate spesimen harian 10,38 persen dan tingkat positivity rate orang harian 7,88 persen. (Pon)

Baca Juga:

1.040 Hunian di Rusun Daan Mogot Disiapkan Jadi Tempat Isoman Pasien COVID-19

#DPR #COVID-19 #Kasus COVID-19 #Omicron
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Saat ini terdapat tiga skenario utama dalam pembentukan BUK yang tertuang dalam naskah akademik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Indonesia
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Komisi IX DPR RI berencana memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan dalam rapat kerja mendatang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Indonesia
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Salah satu yang sangat dipentingkan adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji melalui keamanan dan keselamatan daripada keuangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Indonesia
Arief Hidayat Resmi Pensiun Dari Hakim Konstitusi MK
DPR RI dalam rapat paripurna pada Selasa (27/1) menetapkan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi menggantikan posisi Arief.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
Arief Hidayat Resmi Pensiun Dari Hakim Konstitusi MK
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Berita Foto
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 03 Februari 2026
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
Berita Foto
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Korban pelanggaran HAM Saudah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 Februari 2026
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Indonesia
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
Forum rakornas memberikan kesempatan bagi para kepala daerah untuk mendengar secara langsung arahan Presiden terkait dengan program prioritas pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
Indonesia
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Kondisi ini menuntut penanganan komprehensif dari pemerintah agar produk domestik bisa berjaya di pasar global
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 31 Januari 2026
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Indonesia
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Rentang waktu tiga tahun sejak pengesahan regulasi merupakan durasi yang lebih dari cukup untuk proses sosialisasi dan pemahaman substansi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Bagikan