Catatan Hukum dan HAM Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin


Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (ANTARA/HO-Dok Pribadi)
MerahPutih.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin genap berumur setahun pada Selasa (20/10). Sejumlah catatan diberikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni.
Sahroni memberikan catatan dalam bidang hukum dan HAM dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
“Secara garis besar, kami di parlemen tentunya melihat ada banyak catatan maupun pencapaian yang berhasil diraih pemerintah selama satu tahun ini misalnya terkait pengungkapan dan pemberantasan kasus narkoba oleh kepolisian," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (19/10)
Baca Juga
Setahun Jokowi-Ma'ruf, PKS: Penegakkan Hukum dan Kondisi Ekonomi Mengkhawatirkan
Dia menjelaskan, selama satu tahun terakhir ini, Polri telah menunjukkan kinerjanya dengan berhasil mengungkap 29 ribu kasus narkoba. Menurut Sahroni, banyak sindikat narkoba internasional yang ditangkap dan upaya pengungkapan itu tidak terhenti karena adanya pandemi COVID-19.
"Ini membuktikan bahwa kepolisian dan pemerintah tidak main-main soal narkoba," ujarnya dilansir Antara
Sahroni mengatakan dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, pemerintahan Jokowi menghadapi banyak hambatan, namun hingga saat ini situasi keamanan di dalam negeri masih terjaga.
Kondisi itu, menurut dia, tentunya sangat diapresiasi karena di negara lain, adanya pandemi membuat kriminalitas dan kejahatan meningkat tajam.
"Namun kita lihat di Indonesia, kepolisian berhasil menjaga keamanan hingga situasi tetap kondusif," tegasnya.
Tetapi, Sahroni tidak menampik dalam satu tahun terakhir ini, ada juga beberapa aturan terkait hukum dan HAM yang menuai kontroversi dan kritikan publik.
Hal itu, kata dia, tidak masalah karena dalam demokrasi, kritik dan masukan untuk pemerintah itu hal yang normal dan justru harus dihargai.
Baca Juga
"Kami di Komisi III siap bekerja sama dengan pemerintah dalam meningkatkan kinerja di bidang Hukum dan HAM serta akan selalu mendengar aspirasi masyarakat," pungkasnya. (*)
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Libatkan KemenHAM dan Komnas HAM, Komisi III DPR Genjot Partisipasi Publik untuk Revisi KUHAP

Penggunaan Sirine-Strobo di Jalan Jadi Sorotan Tajam, Komisi III DPR: Bisa Lahirkan Budaya Arogansi

Sudah Dibatasi, DPR Dapat Laporan Sirine dan Strobo Pengawalan Pejabat Ganggu Banyak Orang

Marak Sirine dan Strobo Ilegal, DPR Minta Polisi Tindak Tegas Pengguna

Komisi III DPR Setujui 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Mahkamah Agung

Setujui 10 Hakim Agung dan Ad Hoc HAM, Komisi III DPR: Kembalikan Marwah MA!

DPR Restui 9 Hakim Agung dan 1 Hakim HAM Baru di Mahkamah Agung

Bukan Cuma Dasco, Komisi III DPR Juga Bantah Prabowo Kirim Surpres Pergantian Kapolri

Diana Malemita Ginting Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung di Komisi III DPR

Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
