Catatan Hukum dan HAM Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 20 Oktober 2020
Catatan Hukum dan HAM Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (ANTARA/HO-Dok Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin genap berumur setahun pada Selasa (20/10). Sejumlah catatan diberikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni.

Sahroni memberikan catatan dalam bidang hukum dan HAM dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

“Secara garis besar, kami di parlemen tentunya melihat ada banyak catatan maupun pencapaian yang berhasil diraih pemerintah selama satu tahun ini misalnya terkait pengungkapan dan pemberantasan kasus narkoba oleh kepolisian," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (19/10)

Baca Juga

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PKS: Penegakkan Hukum dan Kondisi Ekonomi Mengkhawatirkan

Dia menjelaskan, selama satu tahun terakhir ini, Polri telah menunjukkan kinerjanya dengan berhasil mengungkap 29 ribu kasus narkoba. Menurut Sahroni, banyak sindikat narkoba internasional yang ditangkap dan upaya pengungkapan itu tidak terhenti karena adanya pandemi COVID-19.

"Ini membuktikan bahwa kepolisian dan pemerintah tidak main-main soal narkoba," ujarnya dilansir Antara

Sahroni mengatakan dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, pemerintahan Jokowi menghadapi banyak hambatan, namun hingga saat ini situasi keamanan di dalam negeri masih terjaga.

Kondisi itu, menurut dia, tentunya sangat diapresiasi karena di negara lain, adanya pandemi membuat kriminalitas dan kejahatan meningkat tajam.

"Namun kita lihat di Indonesia, kepolisian berhasil menjaga keamanan hingga situasi tetap kondusif," tegasnya.

Tetapi, Sahroni tidak menampik dalam satu tahun terakhir ini, ada juga beberapa aturan terkait hukum dan HAM yang menuai kontroversi dan kritikan publik.

Hal itu, kata dia, tidak masalah karena dalam demokrasi, kritik dan masukan untuk pemerintah itu hal yang normal dan justru harus dihargai.

Baca Juga

Setahun Jokowi-Ma'ruf, 5 Ribu Mahasiswa Bakal Kepung Istana

"Kami di Komisi III siap bekerja sama dengan pemerintah dalam meningkatkan kinerja di bidang Hukum dan HAM serta akan selalu mendengar aspirasi masyarakat," pungkasnya. (*)

#Jokowi-Ma'ruf Amin #Komisi III DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Aset hasil tindak pidana investasi bodong diharapkan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban, bukan justru masuk ke kas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Indonesia
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memuji penegakan hukum yang dilakukan Polri.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Keterlibatan langsung pemimpin Polri menjadi bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Indonesia
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Komisi III DPR mendukung usulan Kapolri untuk melarang total vape di Indonesia. Hal itu terkait temuan narkoba dalam liquid vape.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Indonesia
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Soedeson Tandra mengungkap alasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto perlu segera menata internal Polri, termasuk perombakan sejumlah Kapolda.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Berita Foto
Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR
Komjen Pol Suyudi Ario Seto saat menjalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR
Indonesia
Profil Komjen Suyudi, Jagoan Reserse yang Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal Kapolri guna menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Profil Komjen Suyudi, Jagoan Reserse yang Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Bagikan