Bertemu Ketua KPK, La Nyalla Sebut PT 20 Persen Lahirkan Calon Presiden Boneka
Andika Pratama - Selasa, 14 Desember 2021
Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, bertemu dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, di Ruang Kerja Ketua DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (14/12).
MerahPutih.com - Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti bertemu dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, di Ruang Kerja Ketua DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (14/12).
La Nyalla menyampaikan jika DPD sedang menggugat soal ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold 20 persen agar diturunkan menjadi 0 persen.
Baca Juga
Pakar Hukum Paparkan Tiga Cara Perjuangkan Presidential Threshold 0 Persen
"Presidential Treshold setinggi itu akan membuka lahirnya calon presiden boneka. Kemudian pasti akan ada kompromi-kompromi politik," ujarnya.
La Nyalla meyakini hal itu karena faktanya sudah ada tujuh partai politik berkoalisi, yang jumlahnya sudah menguasai 82 persen kursi di DPR.
"Tentu saja tidak mungkin akan muncul calon presiden selain yang mereka ajukan. Bisa jadi kemudian yang ada calon boneka. Yang kalah pada akhirnya dapat posisi, Menteri Pertahanan atau Parekraf. Kayak gitulah,” kelakar La Nyalla.
Selain kompromi tak sehat, menurut Senator Jawa Timur ini, presidential threshold 20 persen juga menyebabkan konflik yang tajam di masyarakat.
"Karena calonnya cuma dua. Membelanya sampai mati-matian. Yang terjadi kemudian berantem, berselisih. Dan itu masih terjadi sampai detik ini," imbuhnya.
Baca Juga
Senator Daftarkan Gugatan Presidential Threshold Nol Persen ke MK
Belum lagi dengan ambang batas yang tinggi, semakin sedikit juga calon pemimpin yang bisa diusung. Padahal, kata dia, ada banyak anak-anak bangsa yang mampu sebagai pemimpin.
"Tapi karena ada ambang batas itu jadi tidak bisa. Jadi tertutup sudah," tutup dia.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK hadir bersama tiga Wakil Ketua KPK, yakni Nurul Ghufron, Alexander Marwata dan Nawawi Pomolango.
Sedangkan Ketua DPD didampingi Ketua Komite I DPD Fachrul Razi; Senator Lampung Bustami Zainudin; Senator Kalsel Habib Abdurrahman Bahasyim; Senator Sumsel Jialyka Maharani, Senator Sumut, Senator Bengkulu Ahmad Kanedi dan Sekjen DPD Rahman Hadi. (Pon)
Baca Juga
Presidential Threshold 20 Persen Jadi PR Besar Demokrasi Indonesia
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal
