Bencana Melanda, Pemerintah Harus Cermat Bikin Mitigasi
Gunung Semeru. (Foto: Antara).
MerahPutih.com - Pemerintah diminta memantau secara cermat pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam di sejumlah daerah. Langkah mitigasi untuk mengurangi jumlah korban sekaligus penanganan dampak bencana dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
"Kami dapat merasakan duka yang dirasakan warga di beberapa daerah yang menjadi korban atau terdampak bencana alam ini," kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Senin (1/12).
Saat ini beberapa gunung berapi menunjukkan peningkatan aktivitas di antaranya Gunung Semeru di Jawa Timur, dan Gunung Ile Lewotolok di NTT. Peristiwa tersebut membuat ribuan warga mengungsi akibat adanya peningkatan aktivitas di dua gunung tersebut.
Baca Juga:
Luncuran Awan Panas Gunung Semeru Mirip Kejadian 26 Tahun Lalu
Selain itu terjadi juga banjir di Ciemas, Sukabumi; banjir dan longsor di Simalungun, Sumatra Utara; serta daerah rawan bencana longsor dan banjir, seperti di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dan daerah lainnya.
Puan mengatakan, pemerintah pusat harus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mengoptimalkan kewaspadaan, menentukan langkah mitigasi, dan penanganan dampak bencana dan untuk menyiapkan pengungsian dan logistik bagi pengungsi.
"DPR RI meminta pemerintah daerah yang wilayahnya terjadi bencana atau rawan bencana untuk meningkatkan kewaspadaan, perkuat koordinasi agar mitigasi dan penanganan bencana dapat dilakukan dengan baik," ujarnya.
DPR RI, tegas ia, berharap masyarakat korban bencana mendapat asupan nutrisi yang cukup di pengungsian dan mendapat pendampingan psikologis untuk proses pemulihan trauma. (Pon)
Baca Juga:
Gunung IIi Lewotolok Kembali Meletus
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Sejumlah Wilayah Kota Kabupaten di Sumatera Selatan Berstatus Waspada Curah Hujan Tinggi, BMKG Ingatkan Potensi Bencana Hidrometeorologi
Bencana Alam di Ciamis Terjadi di 12 Titik pada Minggu, Paling Banyak Tanah Longsor
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Topan Kalmaegi Akibatkan 114 Orang Meninggal dan 127 Orang Hilang di Filipina
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah