Bencana Melanda, Pemerintah Harus Cermat Bikin Mitigasi


Gunung Semeru. (Foto: Antara).
MerahPutih.com - Pemerintah diminta memantau secara cermat pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam di sejumlah daerah. Langkah mitigasi untuk mengurangi jumlah korban sekaligus penanganan dampak bencana dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
"Kami dapat merasakan duka yang dirasakan warga di beberapa daerah yang menjadi korban atau terdampak bencana alam ini," kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Senin (1/12).
Saat ini beberapa gunung berapi menunjukkan peningkatan aktivitas di antaranya Gunung Semeru di Jawa Timur, dan Gunung Ile Lewotolok di NTT. Peristiwa tersebut membuat ribuan warga mengungsi akibat adanya peningkatan aktivitas di dua gunung tersebut.
Baca Juga:
Luncuran Awan Panas Gunung Semeru Mirip Kejadian 26 Tahun Lalu
Selain itu terjadi juga banjir di Ciemas, Sukabumi; banjir dan longsor di Simalungun, Sumatra Utara; serta daerah rawan bencana longsor dan banjir, seperti di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dan daerah lainnya.
Puan mengatakan, pemerintah pusat harus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mengoptimalkan kewaspadaan, menentukan langkah mitigasi, dan penanganan dampak bencana dan untuk menyiapkan pengungsian dan logistik bagi pengungsi.

"DPR RI meminta pemerintah daerah yang wilayahnya terjadi bencana atau rawan bencana untuk meningkatkan kewaspadaan, perkuat koordinasi agar mitigasi dan penanganan bencana dapat dilakukan dengan baik," ujarnya.
DPR RI, tegas ia, berharap masyarakat korban bencana mendapat asupan nutrisi yang cukup di pengungsian dan mendapat pendampingan psikologis untuk proses pemulihan trauma. (Pon)
Baca Juga:
Gunung IIi Lewotolok Kembali Meletus
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM

Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh

DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek

4 Langkah Pemkab Tangerang Hadapi Bencana Alam Akibat Cuaca Ekstrem

Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik

Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data

Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

Status Tanggap Darurat Bali Dicabut, BPBD Ingatkan Warga Tetap Waspada Bencana

[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
![[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis](https://img.merahputih.com/media/a9/91/49/a991495b03e20378128fb67be1fca0df_182x135.png)
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik
