Bareskrim Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Gerobak UMKM di Kemendag
Andika Pratama - Rabu, 08 Juni 2022
Direktur Tipikor Brigjen Cahyono Wibowo memperlihatkan barang bukti dugaan korupsi dalam ekpose di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (8/6). (ANTARA/Laily Rahmawaty)
MerahPutih.com - Bareskrim Polri tengah melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi pengadaan bantuan gerobak untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2018-2019.
"Kami melihat tujuannya itu mulia, untuk perekonomian di pasar kecil pedagang baks, tapi faktanya ada pengaduan masyarakat, makanya kami dalami, buka seluas-luasnya yang sebenar-benarnya," ucap Direktur Tipikor Bareskrim Polri, Brigjen Cahyono Wibowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (8/6)
Baca Juga
Berdasarkan pengaduan masyarakat, lanjut Cahyono, penyidik melakukan pendalaman dan penelusuran hingga status perkara dinaikkan ke penyidikan pada 16 Mei, dengan total sebanyak 20 orang diperiksa.
"Kami masih melakukan pemeriksaan beberapa pihak guna mendalami fakta-fakta terkait Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 KUHP," sambungnya
Dia menjelaskan pengadaan gerobak untuk Tahun Anggaran 2018 nilainya sebesar Rp 49 miliar, yang ditujukan untuk 7.200 unit gerobak dengan harga satuan gerobak sekitar Rp 7 juta. Sedangkan pengadaan gerobak tahun 2019 sebanyak 3.570 unit dengan harga satuan gerobak Rp 8,6 juta.
Baca Juga
KPK Buka Peluang Panggil Direksi Pengembang Terkait Kasus Eks Walkot Yogyakarta
Total ada 10.700 gerobak yang semula dialokasikan oleh Pemerintah secara gratis untuk disalurkan kepada para pelaku usaha.
Penyidik telah menyita sejumlah gerobak yang belum dikirimkan ke pelaku UMKM sebagai barang bukti, karena terhadap gerobak itu belum dilakukan pembayaran. Namun, faktanya terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 100 persen.
Selain itu, penyidik juga menemukan penurunan kualitas gerobak sebagaimana yang dicatatkan oleh Kementerian.
"Jadi, nilainya digelembungkan dan fiktif. Penerima fiktif, bahkan penerimanya enggak sampai," tambahnya.
Hingga kini, penyidik belum menetapkan tersangka; namun ada indikasi salah satu tersangka berasal dari institusi pemerintahan. Penyidik juga mengendus ada indikasi aliran dana ke sejumlah pejabat negara dan sedang melakukan perhitungan kerugian negara melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Indikasi kuat ada (aliran dana) di tingkat kementerian ada pejabat di tingkat kementerian," pungkasnya. (*)
Baca Juga
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
13 Asosiasi dan 400 Biro Perjalanan Haji Diduga Kasus Korupsi Kuota Haji, Proses Penyidikan Bakal Lama
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Bos Sritex Terseret Kasus Korupsi, Nunggak PBB Rp 1,1 Miliar ke Pemkab Sukoharjo
Bareskrim Coba Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Sebelum Gelar Perkara, Ini Jadwalnya
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua
