Anggota DPR Desak KCIC Tanggung Jawab Terkait Kecelakaan Proyek Kereta Cepat

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 19 Desember 2022
Anggota DPR Desak KCIC Tanggung Jawab Terkait Kecelakaan Proyek Kereta Cepat

Alat-alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi kereta kerja yang anjlok di area proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Senin (19/12). ANTARA/Bagus Ahmad Ri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menanggapi insiden kecelakaan konstruksi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di Kampung Cempaka, Desa Campakamekar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (18/12).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mendesak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk bertanggung jawab atas insiden yang merenggut dua nyawa teknisi asal Tiongkok.

Baca Juga

2 Korban Tewas Kecelakaan Uji Coba Kereta Cepat Teknisi Asal Tiongkok

"“PT. KCIC perlu bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan ini dan ke depannya selalu mengimplementasikan aspek safety, security, health and environment (SSHE) pada setiap aktivitas kerja agar kecelakaan kerja dapat dihindari," ujarnya di Jakarta, Senin (19/12).

Suryadi turut prihatin atas terjadinya kecelakaan tersebut dan juga menyesalkan banyaknya kecelakaan selama pembangunan proyek KCJB ini.

Mulai dari kejadian meledaknya pipa Pertamina, kemudian rubuhnya salah satu tiang penyangga lalu yang terakhir adalah kecelakaan kereta teknis yang terjadi kemarin.

Padahal, kata Suryadi, kereta cepat buatan Tiongkok ini diklaim memiliki sistem keamanan yang tinggi di antaranya disaster monitoring center, disaster monitoring terminal, dan lainnya.

Baca Juga

Layakkah Layanan KA Argo Parahyangan 'Dimatikan' Demi Kereta Cepat?

Namun kenyataannya, lanjut dia, pada bulan Juni 2022 ada kereta cepat di Tiongkok yang mengalami kecelakaan yang menewaskan 1 orang masinis dan melukai 8 orang.

“Kami minta adanya evaluasi menyeluruh terhadap proyek KCJB ini karena kecerobohan dalam membuat perencanaan kereta cepat telah terbukti menyebabkan pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US$1,449 miliar atau Rp 21,74 triliun,” tegas dia.

Atas dasar itu, politikus Partai Dakwah ini mendorong agar PT. KCIC benar-benar memastikan kelayakan dan keselamatan KCJB ini dengan mempertimbangkan segala aspek.

“Jangan sampai menambah kecerobohan lainnya, terutama nanti pada saat KCJB sudah beroperasi secara komersial. Sebab dengan kecepatan hingga 350 km/jam maka berpotensi menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak jika sampai terjadi kecelakaan,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

2 Orang Tewas dalam Kecelakaan Uji Coba Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

#Kereta Cepat Jakarta-Bandung #Kereta Cepat #DPR RI #Komisi V DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Tingkatkan Volume Penumpang, Kereta Cepat Berikan Diskon Hingga Rp 50 Ribu
Adapun peningkatan volume penumpang terus terjadi sejak awal Whoosh beroperasi yang rata-rata sekitar 8.000 penumpang per hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Tingkatkan Volume Penumpang, Kereta Cepat Berikan Diskon Hingga Rp 50 Ribu
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
RUU Pelindungan PRT hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Curah hujan ekstrem ini diperkirakan setara dengan volume hujan satu bulan, namun dapat turun hanya dalam satu hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Indonesia
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Di dalam negeri, tantangan utamanya adalah penurunan kualitas demokrasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Indonesia
Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan
Walaupun kepala sekolah batal dicopot, kasus itu sudah telanjur menjadi sorotan publik.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan
Indonesia
12 Siswa Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung, Legislator Tekankan Pentingnya Keterlibatan Ahli Gizi
Jangan memaksakan bahan yang tidak dicek kelayakannya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
12 Siswa Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung, Legislator Tekankan Pentingnya Keterlibatan Ahli Gizi
Bagikan