Headline

Alasan Kemanusiaan Ketua DPRD DKI Pindahkan Pencari Suaka ke Eks Kodim Kalideres

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 12 Juli 2019
  Alasan Kemanusiaan Ketua DPRD DKI Pindahkan Pencari Suaka ke Eks Kodim Kalideres

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan alasan DPRD dan Pemprov DKI melakukan pemindahan ratusan imigran pencari suaka yang tidur di Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat ke lahan eks Kodim Kalideres, Jakarta Barat.

Kata dia, karena alasan kemanusiaan DPRD dan Pemprov DKI memutuskan untuk menggiring mereka hari ini ke Kalideres.

"Karena kalau ada apa-pa kan ini bukan urusan Pemda, tapi karena ini berketepatan dengan unsur kemanusian, makanya Pemda terpanggil. Makanya hari ini kita mau membantu mereka kita pindahkan," kata Prasetyo di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (11/7).

Politikus PDIP itu menuturkan pihaknya melakukan pemindahan ratusan pencari suaka itu ke Kalideres lantaran jumlahnya terus bertambah di trotoar Kebon Sirih.

Para imigran pencari suaka yang biasa tidur di Kebon Sirih
Ratusan imigran pencari suaka yang tidur di Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat pindah ke lahan eks Kodim Kalideres, Jakarta Barat.(MP/Asropih)

"Memindahkan ornag-orang ini tadinya kan mau di Islamic Center karena jumlahnya makin banyak makanya kita pindahkan di daerah Jakarta Barat, Kalideres. Karena kalau ada apa apa kan ini bukan urusan pemda, tapi karena ini berketepatan dengan unsur kemanusian makanya pemda terpanggil. Makanya hari ini kita mau membantu mereka kita pindahkan," jelas Prasetyo.

Prasetyo juga menargetkan bahwa pemindahan pencari suaka yang berasal dari negara Afghanistan, Pakistan, Somalia, Sudan, dan Palestina itu harus selesai pada hari ini. Nantinya, kata dia, setelah steril trotoar Kebon Sirih itu bakal dijaga ketat oleh petugas Satpol PP DKI.

"Hari ini kita harus bersihkan," cetusnya.

BACA JUGA: BNPB Jamin Kedua Anak Sutopo Dapat Beasisawa Sampai Lulus Kuliah

KPK Belum Terima Salinan Putusan Kasasi Syafruddin dari MA

Lebih lanjut, Prasetyo mengaku pihaknya tak bisa membantu terkait tuntutan mereka ke United Nations High Commissioner for Refugeest (UNHCR) yang meminta untuk dipindahkan ke negara lain. Sebab, sebagai pihaknya hanya bertanggung jawab ke masalah kemanusiaan.

"Masalah mereka meminta suaka politik ke UNHCR itu urusan mereka dengan UNHCR, tapi tidak boleh ada istilahanya tidur dipelataran karena ini daerah ring satu. Istilahnya perkantoran pemerintahan," tutup dia.(Asp)

#Imigran Gelap #Prasetyo Edi Marsudi #Pemprov DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Wajar jika ada yang belum rampung, tapi ini harus menjadi prioritas agar selesai tepat waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Indonesia
Total 30 UMKM Isi Blok M Hub Rubanah atau Basement 1, Secara Bertahap Mulai Buka Oktober 2025
Pemprov DKI Jakarta melalui PT MRT melakukan revitalisasi Terminal dan Mal Blok M sejak Januari 2025, dengan salah satu program punya fokus utama mendukung UMKM guna menjadi daya tarik kawasan tersebut.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Total 30 UMKM Isi Blok M Hub Rubanah atau Basement 1, Secara Bertahap Mulai Buka Oktober 2025
Indonesia
Sidak Parkir Ilegal dan Dugaan Pengemplangan Pajak, Pramono Anung Tegaskan Komitmennya Jadika Jakarta Kota yang Lebih Tertib dan Teratur
Pada Rabu (17/9), Pansus Perparkiran bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI melakukan sidak di dua lokasi parkir ilegal di Jakarta Timur
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Sidak Parkir Ilegal dan Dugaan Pengemplangan Pajak, Pramono Anung Tegaskan Komitmennya Jadika Jakarta Kota yang Lebih Tertib dan Teratur
Indonesia
Ratusan Ribu WNI di AS Belum Lapor Diri, Dubes Indroyono Ingatkan Program Deportasi Trump
Indroyono menyampaikan bahwa persyaratan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat untuk memberikan visa kepada masyarakat di tanah air tidak terlalu berat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
Ratusan Ribu WNI di AS Belum Lapor Diri, Dubes Indroyono Ingatkan Program Deportasi Trump
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga memastikan nasib para nelayan akan tetap diperhatikan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran
Indonesia
'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini
Inisiatif ini muncul setelah sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan penumpang melompati pagar pembatas di Stasiun Cikini
Angga Yudha Pratama - Senin, 15 September 2025
'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini
Indonesia
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Relokasi ini merupakan bagian dari rencana penataan kawasan Barito yang akan diubah menjadi Taman Bendera Pusaka
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Indonesia
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Tanggul beton laut di Cilincing kini menjadi masalah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera memanggil PT KCN.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan