Alasan Kemanusiaan Ketua DPRD DKI Pindahkan Pencari Suaka ke Eks Kodim Kalideres

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan alasan DPRD dan Pemprov DKI melakukan pemindahan ratusan imigran pencari suaka yang tidur di Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat ke lahan eks Kodim Kalideres, Jakarta Barat.
Kata dia, karena alasan kemanusiaan DPRD dan Pemprov DKI memutuskan untuk menggiring mereka hari ini ke Kalideres.
"Karena kalau ada apa-pa kan ini bukan urusan Pemda, tapi karena ini berketepatan dengan unsur kemanusian, makanya Pemda terpanggil. Makanya hari ini kita mau membantu mereka kita pindahkan," kata Prasetyo di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (11/7).
Politikus PDIP itu menuturkan pihaknya melakukan pemindahan ratusan pencari suaka itu ke Kalideres lantaran jumlahnya terus bertambah di trotoar Kebon Sirih.

"Memindahkan ornag-orang ini tadinya kan mau di Islamic Center karena jumlahnya makin banyak makanya kita pindahkan di daerah Jakarta Barat, Kalideres. Karena kalau ada apa apa kan ini bukan urusan pemda, tapi karena ini berketepatan dengan unsur kemanusian makanya pemda terpanggil. Makanya hari ini kita mau membantu mereka kita pindahkan," jelas Prasetyo.
Prasetyo juga menargetkan bahwa pemindahan pencari suaka yang berasal dari negara Afghanistan, Pakistan, Somalia, Sudan, dan Palestina itu harus selesai pada hari ini. Nantinya, kata dia, setelah steril trotoar Kebon Sirih itu bakal dijaga ketat oleh petugas Satpol PP DKI.
"Hari ini kita harus bersihkan," cetusnya.
BACA JUGA: BNPB Jamin Kedua Anak Sutopo Dapat Beasisawa Sampai Lulus Kuliah
KPK Belum Terima Salinan Putusan Kasasi Syafruddin dari MA
Lebih lanjut, Prasetyo mengaku pihaknya tak bisa membantu terkait tuntutan mereka ke United Nations High Commissioner for Refugeest (UNHCR) yang meminta untuk dipindahkan ke negara lain. Sebab, sebagai pihaknya hanya bertanggung jawab ke masalah kemanusiaan.
"Masalah mereka meminta suaka politik ke UNHCR itu urusan mereka dengan UNHCR, tapi tidak boleh ada istilahanya tidur dipelataran karena ini daerah ring satu. Istilahnya perkantoran pemerintahan," tutup dia.(Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu

Total 30 UMKM Isi Blok M Hub Rubanah atau Basement 1, Secara Bertahap Mulai Buka Oktober 2025

Sidak Parkir Ilegal dan Dugaan Pengemplangan Pajak, Pramono Anung Tegaskan Komitmennya Jadika Jakarta Kota yang Lebih Tertib dan Teratur

Ratusan Ribu WNI di AS Belum Lapor Diri, Dubes Indroyono Ingatkan Program Deportasi Trump

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran

'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini

Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang

Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
