Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia tetap melanjutkan pembangunan di Taman Nasional Komodo (TNK).Hal ini karena pembangunan diklaim telah memenuhi persyaratan yang ada dalam Environment Impact Assesment (EIA).
"Kita koordinasi intens dengan UNESCO bahwa persyaratan yang ada di EIA itu sudah ada semua," kata Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina di Labuan Bajo, Sabtu (7/8).
Baca Juga:
Aksi Dugaan Mafia Tanah Resahkan Warga Pemilik Hak Tanah di Kawasan Pulau Komodo
Ia menjelaskan, saat pertama kali mendapatkan surat dari UNESCO, koordinasi telah dilakukan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dirjen KSDAE KLHK Wiratno, semua komponen dalam EIA sudah disesuaikan dengan kebutuhan UNESCO. Tapi, hal itu baru bisa ditinjau pada Februari 2022.
Menurut dia, dalam EIA tersebut telah tertuang dampak dari pembangunan tersebut. Sehingga, pihaknya memastikan pembangunan dalam kawasan TNK tidak akan mengganggu nilai universal luar biasa.
Shana menekankan, semua pembangunan di dalam Taman Nasional Komodo itu ada prosedur dan koridornya.
"Pada intinya adalah kehati-hatian dalam melakukan pembangunan dan menjamin OUV tidak terganggu. Itu sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk pembangunan fasilitas di Loh Buaya," katanya.
Komite Warisan Dunia (World Heritage Committee/WHC) UNESCO pada 16-31 Juli 2021 menghasilkan dokumen WHC/21/44.COM/7B yang salah satu poinnya merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk menghentikan proyek infrastruktur yang berpotensi berdampak pada outstanding universal values (OUV) yang merupakan salah satu kriteria penilaian UNESCO untuk menetapkan TN Komodo sebagai warisan dunia.
UNESCO, meminta sampai AMDAL direvisi dan diserahkan untuk ditinjau Uni Internasional untuk Konservasi Alam (International Union for Conservation of Nature/IUCN). (*)
Baca Juga:
Proyek Wisata Super Premium Berpotensi Musnahkan Komodo
