Dieng Kini Berstatus Geopark Nasional, Pemerintah Didorong Fokus Kejar Pengakuan UNESCO Demi Cuan Global

Merahputih.com - DPR RI menegaskan bahwa pengembangan Geopark Dieng harus menjadi prioritas bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Penegasan ini disampaikan tak lama setelah kawasan Dieng resmi ditetapkan sebagai Geopark Nasional.

Menurut Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, status Geopark Nasional yang baru diperoleh Dieng perlu diperkuat sebagai langkah awal untuk meraih status yang lebih tinggi, yaitu di tingkat global.

Dorongan Menjadi UNESCO Global Geopark

“Di sini ada Geopark yang baru saja diresmikan untuk skala nasional. Saya rasa ini harus didukung hingga tingkat dunia. Harus bisa dikuatkan, terlebih ini menyangkut provinsi dan beberapa kabupaten. Jadi bisa diajukan untuk menjadi UNESCO Global Geopark,” ujar Heryawan dalam keterangannya, Rabu (3/12).

Baca juga:

Rencana Pembangunan 600 Vila di Pulau Padar Komodo, Menhut Tunggu Aprisal UNESCO

Menurut Legislator asal Jawa Barat ini, pencapaian status UNESCO Global Geopark akan membuka peluang yang jauh lebih besar bagi kawasan Dieng.

Peluang tersebut mencakup perhatian internasional yang lebih luas serta potensi dukungan pendanaan dari lembaga-lembaga global.

“Agar Geopark Dieng ini mendapat perhatian dunia dan mendapatkan dana bantuan dari luar negeri. Tentu ada indikator-indikatornya, namun jika hal itu bisa terpenuhi dengan kerja sama, maka perhatian dunia bisa berada di Geopark Dieng ini,” tambahnya.

Tantangan Sinergi dan Keberlanjutan

Baca juga:

Kartu Kuning 2 Tahun Berakhir, Geopark Kaldera Toba Kembali Raih Status Kartu Hijau UNESCO

Dalam dialog dengan masyarakat dan pemerintah daerah, BAM mencatat beberapa isu strategis. Fokus utama adalah memastikan bahwa pembangunan kawasan dilakukan secara berkelanjutan dan selaras dengan penetapan Dieng sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) oleh pemerintah.

BAM menekankan pentingnya sinergi lintas daerah mengingat kawasan Dieng mencakup beberapa wilayah administrasi. Sinergi ini dianggap krusial untuk menyatukan arah kebijakan, menyelesaikan persoalan fundamental, dan memperkuat daya tarik kawasan secara terpadu.