3000 Polisi Amankan Demo Penolakan RUU Cipta Kerja dan HIP

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Juli 2020
3000 Polisi Amankan Demo Penolakan RUU Cipta Kerja dan HIP

Pengamanan demo di DPR.(Foto: Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sudah menyiapkan rangkaian rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Gedung DPR/MPR, saat ada dua elemen masyarakat yang mengadakan unjuk rasa.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo mengatakan, dua elemen Persaudaraan Alumni 212 dengan organisasi buruh tersebut, akan dipisahkan menggunakan barier agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan.

"Kedua massa itu kita akan pisahkan baik sebelah kiri dari DPR MPR maupun sebelah kanan dari Mandala Wanabakti," ujar Sambodo kepada wartawan, Kamis, 16 Juli 2020.

Sambodo melanjutkan, ketika sudah ada masa unjuk rasa di sekitar DPR, maka arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju ke DPR, akan dibelokan ke kiri di bawah jembatan layang ke arah pintu 10 atau hotel Mulia. Kemudian, di depan hotel Mulia itu akan dibelokan ke kanan ke arah pintu belakang DPR, lurus sampai Lampu Merah Palmerah.

Baca Juga:

WP KPK: Harapan Keadilan Kasus Teror Novel Baswedan Ada di Tangan Hakim

"Itu nanti dia baru bisa ke kanan untuk menuju ke arah Slipi maupun ke kiri ke arah Permata Hijau," terang dia.

Kemudian, bagi yang ingin melintas di Mandala Wanabakti, pengendara sepeda motor ataupun mobil diminta untuk menghindari ruas jalan tersebut. Anggota kepolisian bakal melakukan contra flow di area tersebut.

"Ya di speutaran di depan Stasiun Palmerah sehingga arus dari arah Pejompongan akan kita bagi dua di depan stasiun Palmerah," tegas dia.

Pengamanan demo di DPR.
Pengamanan demo di DPR. (Foto: Kanugrahan)

Sementara, sebanyak 3.000 personel lebih disiagakan guna mengawal jalannya demo ini. Polisi mengimbau kepada para peserta aksi untum bisa tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam aksinya. Hal itu tak lain guna mencegah upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19.

Hari ini, Gedung DPR/MPR bakal dikepung dua elemen massa beda kepentingan. Dua kelompok ini menyuarakan penolakan terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila yang dimotori Front Pembela Islam serta Penolakan Pada RUU Cipta Kerja yang dimotori Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK). (Knu)

Baca Juga:

Selain Prasetijo, Propam Cari Keterlibatan Anggota Lain Terkait Djoko Tjandra

#RUU Cipta Kerja #RUU HIP #DPR #Omnibus Law
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - 36 menit lalu
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan
Pemerintah sudah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta, serta menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar  Aturan
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Baleg DPR menilai partisipasi publik sangat penting dalam proses pembahasan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Indonesia
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Curah hujan ekstrem ini diperkirakan setara dengan volume hujan satu bulan, namun dapat turun hanya dalam satu hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Indonesia
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Di dalam negeri, tantangan utamanya adalah penurunan kualitas demokrasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
PBB menemukan anggota dewan terlibat dalam korupsi.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
Indonesia
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik
Ada 5.000 unit dapur proyek MBG yang belum ada dapur fisiknya atau fiktif.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik
Bagikan