Zulhas Sebut Semua Partai Setuju Amendemen UUD 1945

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 26 Agustus 2019
Zulhas Sebut Semua Partai Setuju Amendemen UUD 1945

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. (Rangga)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa semua partai setuju untuk melakukan amendemen terbatas Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

"Semua partai, termasuk DPD (Dewan Perwakilan Daerah)," kata Zulkifli saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai partai mana saja yang menyetujui amendemen UUD 1945 di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/8).

Baca Juga:

Fadli Zon Kritik Keras Wacana Amandemen UUD 1945

Zulkifli pun menegaskan bahwa Partai Golkar sepakat dengan amendemen tersebut. "Semua (partai mendukung). Kalau tidak mana bisa? Sudah yang sekarang," ungkapnya seperti dilansir Antara.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. (Antaranews)
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. (Antaranews)

MPR sebelumnya telah menyepakati perlunya haluan negara seperti Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dimasukkan dalam konstitusi lewat amendemen terbatas UUD.

"Nah model GBHN bukan detail, dia sifatnya filosofis ideologis. Itu diperlukan, baru itu disepakati. Maka namanya amendemen terbatas. Jadi bagaimana visi? Visi misi presiden tetap pilihan langsung. Semua tetap, yang berubah cuman satu saja," tambah Zulkifli.

Zulkifli menyatakan bahwa amendemen UUD 1945 khusus mengenai GBHN itu sudah berdasarkan kajian.

Baca Juga:

Politisi PDI Perjuangan Bantah Usulan Amandemen UUD 1945 Inisiatif Partainya

"Sudah ada bahannya, bahannya ini diserahkan pada MPR yang besok nih. Jadi atau tidak terserah MPR yang besok, kalau tiga perempat setuju mereka bisa sidang tidak setuju ya mereka gak bisa sidang. Jadi akhirnya nanti putusan politik," jelas Zulkifli.

Badan Pengkajian MPR sudah menyiapkan amandemen terbatas mengenai pokok-pokok haluan negara yang telah disempurnakan dan konsepnya akan dibagi ke fraksi-fraksi untuk disempurnakan lebih lanjut.

Konsep itu nantinya akan diserahkan dalam rapat gabungan yang berlangsung 28 Agustus 2019 kemudian dibawa ke Rapat Paripurna MPR yang terakhir pada 27 September 2019. (*)

Baca Juga:

Zulhas: MPR Sepakati Amandemen UUD Hidupkan Kembali GBHN

#Amendemen UUD 1945 #Zulkifli Hasan #KMP
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
4 Provinsi Bakal Dipilih Jadi Tempat Swasembada Pangan, Air dan Energi, Rp 8 Triliun Buat Cetak Sawah Baru
"Nanti kita tetapkan, mana yang menjadi kawasan prioritas untuk proyek strategis ini. Yang sudah ada (opsi) yaitu di Wanam, Merauke, Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan,” ujar Zulhas
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Agustus 2025
4 Provinsi Bakal Dipilih Jadi Tempat Swasembada Pangan, Air dan Energi, Rp 8 Triliun Buat Cetak Sawah Baru
Indonesia
DPR RI Bongkar Borok Pelabuhan Ketapang Pasca Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya
Inspeksi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan DPR untuk meningkatkan keselamatan transportasi laut dan mencegah terulangnya insiden fatal di masa depan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 23 Juli 2025
DPR RI Bongkar Borok Pelabuhan Ketapang Pasca Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya
Indonesia
80.000 Kopdes Diresmikan, Zulhas Sebut ini Wajah Baru Koperasi Indonesia
Memastikan peresmian Koperasi Desa Merah Putih menjadi tonggak awal gerakan koperasi modern efektif digital.
Dwi Astarini - Senin, 21 Juli 2025
80.000 Kopdes Diresmikan, Zulhas Sebut ini Wajah Baru Koperasi Indonesia
Indonesia
Peresmian 80.000 Kopdes Merah Putih, Zulhas: Wajah Baru Koperasi Indonesia
Sebanyak 108 koperasi desa (kopdes) Merah Putih sudah siap beroperasi.
Frengky Aruan - Senin, 21 Juli 2025
Peresmian 80.000 Kopdes Merah Putih, Zulhas: Wajah Baru Koperasi Indonesia
Indonesia
Banyak Korban Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya Belum Ditemukan, Operasi Pencarian Diperpanjang 7 Hari
Saat ini bangkai kapal tersebut masih berada di kedalaman 40-50 meter
Angga Yudha Pratama - Selasa, 15 Juli 2025
Banyak Korban Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya Belum Ditemukan, Operasi Pencarian Diperpanjang 7 Hari
Indonesia
Tinjau Koperasi Merah Putih di Klaten, Zulhas: Presiden Prabowo Siap Resmikan 21 Juli 2025
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meninjau kesiapan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 13 Juli 2025
Tinjau Koperasi Merah Putih di Klaten, Zulhas: Presiden Prabowo Siap Resmikan 21 Juli 2025
Indonesia
Update Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya: 31 Orang Selamat dan 5 Tewas
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Muhammad Masyhud merinci kapal mengangkut 53 penumpang, 12 kru atau anak buah kapal (ABK), dan 22 kendaraan saat berlayar.
Frengky Aruan - Kamis, 03 Juli 2025
Update Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya: 31 Orang Selamat dan 5 Tewas
Indonesia
TNI 'Stand By' di Sepanjang Garis Pantai, Bersiap Evakuasi Korban Hanyut KMP Tunu Pratama Jaya yang Terdampar
Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan 80 prajurit dari Kodim 1617/Jembrana untuk mempercepat pencarian dan evakuasi korban.
Frengky Aruan - Kamis, 03 Juli 2025
TNI 'Stand By' di Sepanjang Garis Pantai, Bersiap Evakuasi Korban Hanyut KMP Tunu Pratama Jaya yang Terdampar
Indonesia
Belasan Ribu Koperasi Merah Putih Belum Miliki Legalitas Badan Hukum, Target Beres Akhir Juni
Ada sekitar 15 ribuan Koperasi Merah Putih belum memiliki legalitas dari Kementerian Hukum.
Wisnu Cipto - Rabu, 25 Juni 2025
Belasan Ribu Koperasi Merah Putih Belum Miliki Legalitas Badan Hukum, Target Beres Akhir Juni
Indonesia
Presiden Prabowo Bentuk Satgas Koperasi Merah Putih, Permudah Pasok Pangan ke Desa
Untuk mempercepat implementasi Koperasi Desa Merah Putih, Prabowo memanggil 12 menteri Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Hambalang.
Dwi Astarini - Selasa, 24 Juni 2025
Presiden Prabowo Bentuk Satgas Koperasi Merah Putih, Permudah Pasok Pangan ke Desa
Bagikan