Zulhas: MPR Sepakati Amandemen UUD Hidupkan Kembali GBHN

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2019
Zulhas: MPR Sepakati Amandemen UUD Hidupkan Kembali GBHN

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berjalan bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan (ketiga kiri) setibanya di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan rencana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah disepakati. Poin rekomendasi yang telah disepakati tentang perlu sistem perencanaan pembangunan nasional model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Haluan itu menjadi peta jalan bagi seluruh komponen bangsa termasuk lembaga negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional," kata Zulhas, sapaan akrabnya, saat sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (16/8).

Baca Juga: PAN Minta GBHN Kembali Dihidupkan

Zulhas menyampaikan rekomendasi MPR periode saat ini akan ditindaklanjuti MPR periode selanjutnya. Targetnya, agar penghidupan kembali GBHN dapat berjalan lancar, dan membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia.

"Melalui serangkaian diskusi dan penyerapan aspirasi masyarakat dengan berbagai kalangan, termasuk para pakar, akademisi, dan tokoh-tokoh masyarakat, telah dihasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh MPR periode 2019 - 2024," tutur Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sampaikan Tiga Kali Pidato di Sidang Tahunan MPR

MPR
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (tengah) dan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla berfoto bersama para pimpinan lembaga tinggi MPR, DPR dan DPD RI sebelum memasuki ruang Sidang Tahuna

Zulhas yang berpidato tepat sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini juga menyatakan pertimbangan ini sudah dikaji melalui Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR.

MPR juga sudah menggelar diskusi dan penyerapan aspirasi masyarakat dengan berbagai kalangan, termasuk para pakar atau akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat. (Knu)

#Amandemen UUD #Zulkifli Hasan
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Beredar informasi yang menyebut Zulkifli Hasan meminta dana tambahan untuk program Kopdes Merah Putih. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 24 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Indonesia
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Harga Minyakita di Pulau Jawa dan Sumatera, diklaim relatif telah sesuai harga eceran tertinggi (HET), sedangkan sejumlah wilayah timur Indonesia masih menghadapi disparitas harga.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Indonesia
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Langkah tersebut perlu segera dilakukan karena peternak telur menghadapi tekanan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Indonesia
Pemerintah Tegaskan tak Ada Jalur 'Ordal' Rekrutmen Koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih
Pemerintah menutup ruang bagi calon pelamar yang ingin masuk melalui koneksi pihak tertentu atau jalur tidak resmi lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Pemerintah Tegaskan tak Ada Jalur 'Ordal' Rekrutmen Koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih
Indonesia
Lowongan 30 Ribu Manajer Koperasi Merah Putih Dibuka 24 April, Statusnya PKWT 2 Tahun!
Pemerintah resmi membuka rekrutmen besar-besaran untuk mengisi 30 ribu posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 April 2026
Lowongan 30 Ribu Manajer Koperasi Merah Putih Dibuka 24 April, Statusnya PKWT 2 Tahun!
Indonesia
Pemerintah Klaim 61,2 Juta di 38 Provinsi Terima Makan Bergizi Gratis
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjamin mutu layanan, mempercepat penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), serta menjaga stabilitas pasokan pangan lokal.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Maret 2026
Pemerintah Klaim 61,2 Juta di 38 Provinsi Terima Makan Bergizi Gratis
Indonesia
Dianggap Pencitraan saat Panggul Beras, Zulhas Santai Tanggapi Hujatan Netizen
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menanggapi santai hujatan netizen terhadap dirinya. Ia dianggap pencitraan saat memanggul beras.
Soffi Amira - Selasa, 09 Desember 2025
Dianggap Pencitraan saat Panggul Beras, Zulhas Santai Tanggapi Hujatan Netizen
Indonesia
Dihujat Pencitraan Saat Bencana, Zulhas: 1 Karung Beras pun Penting
Zulhas mengungkapkan aksi panggul beras yang dilakukannya kini menjadi bahan candaan warga.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Dihujat Pencitraan Saat Bencana, Zulhas: 1 Karung Beras pun Penting
Indonesia
Presiden Prabowo Kasi Peringatan, Eddy Soeparno Tegaskan Menteri PAN Bekerja dengan Baik
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang juga menjabat Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan menjadi salah satu menteri yang paling banyak menerima instruksi presiden (inpres) maupun keputusan presiden (keppres).
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Presiden Prabowo Kasi Peringatan, Eddy Soeparno Tegaskan Menteri PAN Bekerja dengan Baik
Indonesia
Menkeu Purbaya Respons Zulhas soal Anggaran MBG tak Bisa Dialihkan
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, merespons pernyataan Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, soal anggaran MBG tak bisa dialihkan siapapun.
Soffi Amira - Selasa, 14 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Respons Zulhas soal Anggaran MBG tak Bisa Dialihkan
Bagikan