Yusril Nilai Pemerintah tak Serius Atasi Virus Corona

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 13 Maret 2020
Yusril Nilai Pemerintah tak Serius Atasi Virus Corona

Ketua Umum DPP PBB, Yusril Ihza Mahendra, saat menghadiri Muktamar Pemuda PBB, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat malam (28/2/2020). ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra sepertinya kurang puas dengan langkah pemerintah dalam menanggulangi virus corona yang sudah menjadi pandemi di dunia internasional.

Yusril lantas membandingkan langkah Presiden Filipina Rodrigo Duterte dengan sikap Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah virus corona. Dia mengatakan, pemerintah Indonesia selama ini hanya mengimbau warga tetap tenang sementara makin hari korban semakin banyak.

Baca Juga

Ini Peringatan kepada WNI yang Bakal Pergi ke Luar Negeri

"Apakah kita harus menunggu sampai kita tidak mampu lagi melakukan penanggulangan?" papar Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/2).

Yusril menilai, pemerintah sejauh ini belum begitu serius dan maksimal antisipasi keadaan akibat virus corona yang makin hari makin memburuk.

"Hal yang menakutkan antara lain adalah masih santainya sekolah-sekolah di negara kita. Kegiatan ekstra kurikuler dan massif masih saja berlangsung, seolah-olah keadaan kita normal," imbuh pria yang kebetulan memiliki istri asal Filipina ini.

Yusril Ihza Mahendra. (MP/Ponco Sulaksono)
Yusril Ihza Mahendra. (MP/Ponco Sulaksono)

Yusril menyinggung langkah tegas Rodrigo Duterte untuk menetapkan kawasan metro Manila sebagai wilayah karantina virus corona

"Mereka berprinsip mencegah lebih penting daripada mengobati," kata Yusril yang juga pakar hukum tata negara ini.

Baca Juga

Penderita Corona yang Tertular Secara Misterius Rupanya Terjangkit dari Pasien ke-20

Mantan advokat Presiden Joko Widodo ini menyebut, pemerintah harus jujur dan berani seperti Duterte yang mengakui bahwa rumah sakit di negaranya belum siap menampung korban yang tiba-tiba melonjak, sehingga ia mengambil langkah pencegahan yang maksimal.

"Pemerintah kita harus berpikir dan bertindak cepat lakukan pencegahan dan siapkan fasilitas RS," jelas Yusril.

Untuk itu, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri ini menyarankan pemerintah tangani virus corona seperti tanggap darurat menghadapi bencana alam.

"Saya menyarankan agar Pemerintah menangani wabah Covid-19 mirip seperti kita melakukan tanggap darurat ketika kita menghadapi bencana alam. Kalau dana kesehatan tidak cukup, maka perlu dilakukan pembahasan untuk alokasikan dana tanggap darurat bencana alam untuk atasi wabah ini," jelasnya.

Ia juga berharap, langkah tegas pemerintah penting untuk menyelamatkan ratusan juta rakyat Indonesia.

Sementara itu, pemerintah menyebut opsi me-lockdown wilayah yang ditemukan kasus positif virus corona (Covid-19) justru akan meningkatkan peluang penyebaran virus di wilayah itu sendiri.

Baca Juga

Puluhan Ribu Alat Uji dan Jutaan Masker Disiapkan Hadapi Pandemi Corona

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Corona Achmad Yurianto menyebut, jika di-lockdown, membuat semua elemen tidak bisa berbuat apa-apa.

"Konsekuensinya, kasus (Covid-19) di wilayah itu bisa jadi naik dengan cepat," ujar Yuri.

Yusril mencontohkan lockdown pada kapal pesiar Diamond Princess. Rupanya, cara itu kurang ampuh dalam mencegah penularan virus corona di antara manusia di dalam kapal.

"Begitu di-lockdown (karantina di dalam kapal), (jumlah positif Covid-19) naik angkanya. Ya karena orang tidak ke mana-mana, di situ," lanjut Yuri.

Sejumlah negara, kata Yuri, memang menerapkan penguncian pada wilayahnya yang ditemukan kasus positif virus corona. Denmark dan Amerika Serikat adalah salah satunya. Yusril pun memastikan, Indonesia tidak akan memilih opsi lockdown wilayah yang ditemukan kasus Covid-19.

Baca Juga

Empat Warga Banten Positif Virus Corona Setelah dari Luar Negeri

"Lockdown itu supaya tidak ada pergerakan orang sakit keluar atau orang sakit masuk ke dalam. Kita tidak akan memakai opsi lockdown," lanjut dia.

Saat ini terdapat 34 kasus pasien positif virus corona di Indonesia. Tiga dari 34 pasien tersebut dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Sementara, satu orang dinyatakan meninggal dunia yakni pasien 25. Selain itu, ada dua pasien yang masih harus menunggu hasil uji laboratorium kedua. (Knu)

#Yusril Ihza Mahendra #Virus Corona
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Menko Yusril Ihza Mahendra pastikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo oleh Pati Polri (LSP) tak terindikasi makar. Cek pasal UU ITE & KUHP di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Pemahaman sejarah sangat penting karena sebuah peraturan tidak muncul tiba-tiba serta praktik penerapannya harus dievaluasi dengan kritis di mana kekuatan dan di mana kelemahannya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Indonesia
Tok! Negara Larang Konser Israel di Jakarta 24 Oktober: Uang Tiket Wajib Dikembalikan!
Pemerintah resmi melarang konser penyanyi gospel AS Israel Houghton pada 24 Oktober 2026 di Jakarta demi keamanan dan menolak motif politik pro-Israel.
Wisnu Cipto - Senin, 05 Oktober 2026
Tok! Negara Larang Konser Israel di Jakarta 24 Oktober: Uang Tiket Wajib Dikembalikan!
Indonesia
Alasan Indonesia Legowo Mary Jane Veloso Dapat Pengampunan Mutlak dari Filipina
Kasus Mary Jane Veloso akhirnya menemui titik terang setelah Presiden Filipina memberikan pengampunan mutlak. Simak alasan Pemerintah RI menghormati keputusan ini dan kesepakatan di baliknya!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Alasan Indonesia Legowo Mary Jane Veloso Dapat Pengampunan Mutlak dari Filipina
Indonesia
Ombudsman Temukan Sel Mewah di Lapas Cibinong, Yusril: Jangan Ada Dusta di Antara Kita
Menko Yusril tegaskan sanksi berat bagi oknum terkait dugaan sel mewah Lapas Cibinong temuan Ombudsman. "Jangan ada dusta!" Cek selengkapnya!
Wisnu Cipto - Kamis, 24 September 2026
Ombudsman Temukan Sel Mewah di Lapas Cibinong, Yusril: Jangan Ada Dusta di Antara Kita
Indonesia
Menko Yusril Persilakan Media Liput Lapas Cibinong Buktikan Sendiri Tuduhan Sel Napi Sultan
Menko Yusril Ihza Mahendra persilakan media buktikan temuan Ombudsman soal sel mewah berfasilitas apartemen di Lapas Cibinong. Cek selengkapnya!
Wisnu Cipto - Kamis, 24 September 2026
Menko Yusril Persilakan Media Liput Lapas Cibinong Buktikan Sendiri Tuduhan Sel Napi Sultan
Indonesia
Hukum Tidak Pandang Bulu, Menko Yusril Persilakan KPK Periksa Menteri Nusron Wahid
Menko Yusril Ihza Mahendra persilakan KPK periksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan suap HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 September 2026
Hukum Tidak Pandang Bulu, Menko Yusril Persilakan KPK Periksa Menteri Nusron Wahid
Bagikan