Yusril: 17 Tahun Reformasi Harusnya Bangsa Ini Lebih Maju

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Kamis, 21 Mei 2015
Yusril: 17 Tahun Reformasi Harusnya Bangsa Ini Lebih Maju

Yusril Ihza Mahendra kuasa hukum partai Golkar kubu Aburizal Bakrie saat menghadiri keputusan PTUN di Jakarta, Senin (18/5). (Foto: MerahPutih/Venansius Fortunatus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (YIM) mengaku sedih melihat capaian 17 tahun reformasi.

Pakar hukum tata negara yang akrab disapa YIM itu menilai belum ada perbaikan signifikan di era reformasi. Ia berharap bangsa Indonesia lebih baik dan maju usai meninggalkan Orde Baru. Namun demikian harapan itu tidak kunjung datang sampai saat ini.

"Harusnya bangsa ini lebih maju dan lebih baik pasca Orde Baru. Tapi kelihatannya belum dan saya sangat khawatir akan hal itu," kata YIM dalam akun twitternya @Yusrilihza_Mhd, Kamis (21/5).

Bekas Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu itu masih ingat betul perihal kronik reformasi dan jatuhnya kekuasaan Orde Baru.

Jatuhnya rezim Orde Baru dimulai pada tahun 1997, krisis ekonomi berkepanjangan menjadi pemicu terjadinya krisis politik yang pada akhirnya menumbangkan Presiden Suharto dari tampuk kekuasaanya. Tepat pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Suharto resmi mundur dari jabatannya.

Namun demikian YIM masih bersyukur bahwa krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 berakhir dengan damai tanpa pertumpahan darah dan perpecahan.

"Andai peristiwanya tidak berakhir seperti itu nasib bangsa kita mungkin akan sama dengan Irak, Syiria, Mesir dan Lybia," sambung YIM.

Masih kata YIM, hingga kini peristiwa reformasi tahun 1998 dan tumbangnya kekuasaan Orde Baru masih segar dalam kenangan dan ingatannya.

"Masih segar dalam ingatan saya peristiwa2 penting sejak akhir tahun 1997 sampai 21 Mei 1998. Semoga kita tdk lupa belajar dari sejarah," tandas YIM. (bhd)

BACA JUGA:

Kehidupan Rakyat Semakin Sulit, Prabowo Prihatin 

Dituntut Mundur Ribuan Mahasiswa, Jokowi Kabur ke Malang 

"Meme" Kritis Hujat Akun Facebook Ketua BEM UI 

17 Tahun Reformasi, Hutang Negara Capai Rp 4.000 Triliun 

Agenda Reformasi 98 Dibajak Mafia Pemilik Modal

 

#Reformasi 1998 #Yusril Ihza Mahendra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Menko Yusril Ihza Mahendra pastikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo oleh Pati Polri (LSP) tak terindikasi makar. Cek pasal UU ITE & KUHP di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Pemahaman sejarah sangat penting karena sebuah peraturan tidak muncul tiba-tiba serta praktik penerapannya harus dievaluasi dengan kritis di mana kekuatan dan di mana kelemahannya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Bagikan