Yudi Latief: GBHN Penting untuk Pembangunan

Ana AmaliaAna Amalia - Senin, 18 April 2016
Yudi Latief: GBHN Penting untuk Pembangunan

Yudi Latief saat ditemui dalam diskusi bertajuk "Menanti Kehancuran Negara Republik Indonesia?" di daerah Prapanca, Jakarta selatan. (Foto: MerahPutih/Arie Majorca)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Nasional - Dalam menjaga stabilitas serta keselarasan visi dan misi pemerintahan, Yudi Latief selaku anggota Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR) RI mengatakan pentingnya untuk kembali menerapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh MPR.

"Dalam hal ini, GBHN diperlukan untuk pembangunan terarah," kata Yudi Latief dalam seminar "Kaji Ulang Empat Kali Amandemen UUD 1945" yang diselenggarakan Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Senin (18/4). 

Berdasarkan pemantauannya, selama ini segala arah kebijakan pemerintah masih belum jelas. Bahkan, ia menyebutkan bahwa di setiap manuver pemerintah terselip beberapa kepentingan politik yang membuat arah semakin tak keruan.

"Saat ini, banyak kepentingan yang bermain. Seperti misalnya, kereta cepat Jakarta-Bandung," paparnya. (Ard)

BACA JUGA:

  1. Konsolidasi PPP Dilempari Molotov
  2. Dua Petugas Pajak Tewas, Presiden Jokowi: Usut Tuntas dan Hukum Pelakunya
  3. Jokowi Bakal Temui Ibu-ibu Pendemo Cor Kaki 
  4. Setelah 55 Tahun, Waduk Jatigede Mengairi 90 Ribu Hektare Sawah
  5. Buronan BLBI Samadikun Hartono Ditangkap di Singapura
#Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) #Amendemen UUD 1945 #Yudi Latief #GBHN
Bagikan
Ditulis Oleh

Ana Amalia

Happy life happy me

Berita Terkait

Indonesia
GMNI Layangkan Lima Tuntutan Rakyat, Desak Pemecatan Sahroni hingga Reformasi Polri
Pernyataan kontroversial Sahroni yang dinilai provokatif dianggap memperkeruh situasi.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Agustus 2025
GMNI Layangkan Lima Tuntutan Rakyat, Desak Pemecatan Sahroni hingga Reformasi Polri
Indonesia
Ajukan Banding, DPP GMNI Ajak Penggugat Dialog dan Mediasi
Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, DPP GMNI secara terbuka mengundang pihak penggugat untuk kembali ke meja perundingan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 16 Juli 2025
Ajukan Banding, DPP GMNI Ajak Penggugat Dialog dan Mediasi
Indonesia
Geruduk KPK, GMNI Desak Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi
GMNI menagih KPK menjalankan perannya menindaklanjuti laporan dugaan korupsi keluarga Jokowi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Januari 2025
Geruduk KPK, GMNI Desak Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi
Indonesia
GMNI Jaksel Tantang KPK Periksa Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu
Nama Bobby dan Kahiyang muncul dalam sidang kasus dugaan korupsi terkait izin tambang yang menjerat Abdul Gani Kasuba.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Agustus 2024
GMNI Jaksel Tantang KPK Periksa Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu
Indonesia
GMNI Sampaikan Aspirasi agar Prabowo Berpasangan dengan Gibran
GMNI mengapresiasi bakal calon presiden Prabowo Subianto karena keterbukaan komunikasinya kepada anak-anak muda.
Zulfikar Sy - Minggu, 15 Oktober 2023
GMNI Sampaikan Aspirasi agar Prabowo Berpasangan dengan Gibran
Berita
Jimly Sebut Amandemen UUD 1945 Harus Perkuat Sistem Presidensial
Pakar Hukum Tata Negara yang juga Anggota DPD RI Periode 2019–2014 Prof. Jimly Asshiddiqie menilai usulan amendemen UUD 1945 harus dipahami sebagai kesempatan memperbaiki sistem ketatanegaraan sekaligus sistem presidensial di Indonesia.
Mula Akmal - Sabtu, 19 Agustus 2023
Jimly Sebut Amandemen UUD 1945 Harus Perkuat Sistem Presidensial
Indonesia
DPD Siap Kawal UUD 1945 Kembali ke Naskah Asli
DPD RI siap mengawal amendemen mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli.
Zulfikar Sy - Minggu, 11 Desember 2022
DPD Siap Kawal UUD 1945 Kembali ke Naskah Asli
Bagikan