Andika Pratama
MerahPutih.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo menggratiskan listrik golongan 450 VA dan diskon 50% untuk 900 VA secara nasional.
Menurut Ketua YLKI Tulus Abadi, penggratisan listrik ini cenderung salah sasaran karena dilakukan di seluruh tempat bahkan yang tak terkena dampak COVID-19 pun.
Baca Juga
PLN Siap Gratiskan Listrik dan Beri Diskon di Masa Sulit COVID-19
Kata Tulus, pertimbangannya soal dampak ekonomi COVID-19 seharusnya yang diprioritaskan adalah kelompok konsumen yang tinggal di perkotaan. Sebab, faktanya merekalah yang terdampak langsung, karena tidak bisa bekerja, atau aktivitas ekonominya berhenti (UMKM).
"Sebab mayoritas konsumennya bekerja dari rumah," jelas Tulus dalam keterangannya, Rabu (1/4).
Tulus menambahkan, sejatinya yang sangat membutuhkan kompensasi dan dispensasi adalah kelompok konsumen perkotaan, dan seharusnya tidak hanya kelompok 900 VA saja. Tetapi, juga kelompok konsumen 1300 VA, yang juga secara ekonomi sangat terdampak.
"Apalagi banyak masyarakat perkotaan yang di PHK, atau potong gaji; karena perusahaannya bangkrut," terang Tulus.
Dan faktanya, masyarakat perdesaan masih bisa bekerja seperti biasa, karena tidak terdampak secara langsung atas wabah Covid-19. Apalagi jika tidak termasuk zona merah.
Sebaliknya, yang tinggal diperkotaan, aktivitas ekonominya nyaris lumpuh, dikarenakan stop bekerja. Jadi penggratisan listrik yang berlaku secara nasional kurang tepat sasaran.
"Dan kelompok 1300 VA dilanggar haknya," imbuh dia.
Baca Juga
Apresiasi Kebijakan Listrik, Rizal Ramli Tetap Minta Jokowi Hentikan Proyek Infrastruktur
Idealnya kelompok 450 VA tidak gratis total, cukup diskon 50% saja (sama dengan 900 VA), sehingga sisanya 50 persen lagi bisa untuk mengcover/mendiskon golongan 1300 VA. Tulus meminta pemerintah untuk merevisi kebijakan tersebut.
"Khususnya yang tinggal diperkotaan. Dengan memberikan kompensasi/diskon pengguna listrik 1300 VA yang tinggal diperkotaan, yang terdampak langsung oleh wabah Covid-19," tutup Tulus. (Knu)
