Frengky Aruan
MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, meminta pemerintah untuk lebih berhati-hati dan konsisten dalam mengumumkan kebijakan insentif atau diskon kepada masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Nasim Khan menanggapi batalnya realisasi diskon tarif listrik yang sebelumnya sudah disampaikan ke publik.
Ia menilai pengumuman insentif seperti diskon tarif listrik yang ternyata tidak terlaksana justru dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Menurutnya, pemerintah semestinya memastikan seluruh aspek teknis, anggaran, dan kesiapan regulasi sebelum menyampaikan program-program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Pemerintah jangan mengumbar janji atau paket kebijakan diskon, tapi ujung-ujungnya batal, tidak terlaksana. Masyarakat itu sudah berharap, dan ketika tidak jadi, itu menimbulkan kekecewaan yang besar,” tegas Nasim Khan di Jakarta, Rabu (4/6).
Baca juga:
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menekankan kebijakan ekonomi, apalagi yang berkaitan langsung dengan daya beli dan beban masyarakat, harus dirancang dengan matang dan penuh tanggung jawab. Dalam situasi ekonomi yang masih rentan, masyarakat sangat berharap adanya stimulus atau insentif nyata dari pemerintah.
“Jangan main-main dengan harapan rakyat. Kalau memang belum siap, jangan buru-buru diumumkan. Diskon tarif listrik itu contoh nyata. Banyak warga dan pelaku usaha kecil sudah mengatur ulang keuangan mereka karena berharap ada keringanan, ternyata tidak jadi. Ini harus jadi pelajaran,” lanjutnya.
Sebagai wakil rakyat di Komisi VI yang membidangi urusan perdagangan dan BUMN, Nasim Khan juga mendesak kementerian teknis dan perusahaan BUMN terkait untuk lebih transparan dalam proses perumusan kebijakan publik, serta berkoordinasi dengan DPR RI sebelum membuat pengumuman kepada publik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri BUMN Erick Thohir (ET) ke Istana Kepresidenan RI untuk rapat terbatas membahas pelaksanaan paket kebijakan ekonomi terbaru pemerintah, termasuk diskon transportasi, dan diskon tarif tol periode Juni-Juli 2025. Presiden Prabowo dan Menteri BUMN melakukan rapat selama kurang lebih sejam.
“Bapak Presiden ingin memastikan bahwa mulai awal Juni ini, diskon-diskon yang sudah diputuskan di ratas (rapat terbatas, red.) bisa berjalan untuk (angkutan) kereta api, untuk jalan tol, pesawat, dan lain-lain,” kata Menteri BUMN, Rabu (4/6). (Pon)
