Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Yasonna Lantik Jenderal Polisi Jadi Dirjen PAS Kemenkumham

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 04 Mei 2020
Yasonna Lantik Jenderal Polisi Jadi Dirjen PAS Kemenkumham

Suasana pelantikan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta, Senin (4/5/2020) (ANTARA/Ho-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly melantik Brigjen Pol Reinhard Silitonga menjadi Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM. Reinhard ditunjuk menggantikan pelaksana tugas (Plt) Dirjen PAS Nugroha.

Yasonna meyakini Reinhard merupakan sosok yang tepat untuk mengemban amanah memimpin pemasyarakatan. Pasalnya, mantan Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri itu mempunyai perjalanan karier yang baik di Korps Bhayangkara.

Baca Juga

ICW Duga Yasonna Jadikan Corona Dalih Golkan Agenda Lama Bebaskan Koruptor

"Dia dua kali menjadi Direktur Narkoba, di Sumut dan Jawa Tengah," kata Yasonna di Graha Pengayoman, Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/5).

Selain menunjuk Reinhard, Yasonna juga akan melantik jenderal polisi bintang dua untuk mengisi jabatan di Inspektur Jenderal Kemenkumham. Eks Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Andap Budhi Revianto akan menjabat posisi tersebut.

Posisi Irjen Kemenkumham saat ini kosong, karena Jhoni Ginting yang mengembang jabatan tersebut menjabat Plh Dirjen Imigrasi yang ditinggal Ronny Sompie.

Suasana pelantikan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta, Senin (4/5/2020) (ANTARA/HO Humas Direktorat Jenderal Imigrasi)
Suasana pelantikan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta, Senin (4/5/2020) (ANTARA/HO Humas Direktorat Jenderal Imigrasi)

Untuk diketahui, Reinhard Silitonga merupakan lulusan Akpol 1989 yang berpengalaman dalam bidang reserse. Pada 2019, jenderal bintang satu ini pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kemenkumham.

Yasonna meminta Andap bekerja keras mencari terobosan-terobosan kreatif dalam upaya meningkatkan moralitas dan etika pegawai, mempertajam pengawasan terhadap pelayanan publik, administrasi keuangan maupun kedisiplinan pegawai, sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dapat ditekan seminimal mungkin.

"Sebagai Irjen, saudara harus mampu meningkatkan indeks integritas Kementerian Hukum dan HAM menjadi lebih baik. Jangan berikan ruang pada kolusi, korupsi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM," katanya.

"Segala bentuk penyimpangan harus dideteksi sedini mungkin oleh Irjen. Saya tidak mau Inspektorat Jenderal bertindak setelah kejadian. Tapi Inspektorat Jenderal harus mengantisipasi adanya dugaan penyimpangan yang mungkin terjadi," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Yasonna juga menyampaikan keyakinannya bahwa Andap akan mampu beradaptasi dan bersinergi dengan para pegawai di lingkungan Kemenkumham secara baik.

"Mungkin saja ritme dan gaya kerja di kepolisian dan di Kementerian Hukum dan HAM agak sedikit berbeda. Tapi saudara sama-sama abdi negara. Saya percaya di manapun ditempatkan sebagai abdi negara, kita akan mampu menyesuaikan diri. Bersinergi dengan orang-orang baru. Kita pasti sebagai profesional saudara Andap dapat mengemban tanggung jawab ini," pungkasnya

Baca Juga

Yasonna Sesalkan Hoaks yang Beredar Soal Napi Asimilasi

Selain melantik Andap Budhi sebagai Irjen Kemenkumham, Yasonna juga melantik Jhoni Ginting sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, serta Irjen Pol Reinhard S. Silitonga sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Yasonna juga melantik 16 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kemenkumham. (Pon)

#Menkumham #Menteri Yasonna
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Mardiono mendaftarkan kepengurusan PPP per 30 September 2025.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Indonesia
Menkum Supratman: BP BUMN Berperan sebagai Regulator, Beda dengan BPI Danantara
BP BUMN dan BPI Danantara memiliki peran berbeda.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 26 September 2025
Menkum Supratman: BP BUMN Berperan sebagai Regulator, Beda dengan BPI Danantara
Indonesia
Menkumham Tegaskan Pembentukan Kementerian Haji untuk Perkuat Sistem dan Jawab Kebutuhan Jutaan Calon Jemaah
RUU ini juga akan menyempurnakan mekanisme dan akuntabilitas dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
Menkumham Tegaskan Pembentukan Kementerian Haji untuk Perkuat Sistem dan Jawab Kebutuhan Jutaan Calon Jemaah
Indonesia
Ditjen AHU Pastikan tak akan Ikut Campur Konflik Dualisme HNSI
Ditjen AHU diperintahkan agar menjadi fasilitator untuk menyelesaikan konflik dualisme HNSI.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Ditjen AHU Pastikan tak akan Ikut Campur Konflik Dualisme HNSI
Berita Foto
Raker Menkum dan Mendagri dengan Baleg DPR bahas RUU DKJ
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kanan) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Didik Setiawan - Senin, 18 November 2024
Raker Menkum dan Mendagri dengan Baleg DPR bahas RUU DKJ
Indonesia
Irjen Nico Afinta Eks Kapolda Jatim Jadi Sekjen Kemenkumham
Menkumham, Supratman Andi Agtas melantik Irjen Pol Nico Afinta sebagai Sekjen Kemenkumham yang baru.
Wisnu Cipto - Rabu, 25 September 2024
 Irjen Nico Afinta Eks Kapolda Jatim Jadi Sekjen Kemenkumham
Berita Foto
Pertemuan Ketum PSSI dan Ketum Perbasi dengan Menkumham
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas (kedua kanan) berjabat tangan dengan Ketum PSSI Erick Thohir (kiri), dan Sekjen PP Perbasi Nirmala Dewi (kanan) saat pertemuan pertemuan di kantor Kemenkumham, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Didik Setiawan - Kamis, 19 September 2024
Pertemuan Ketum PSSI dan Ketum Perbasi dengan Menkumham
Indonesia
Pemerintah Tidak Mau Ikut Campur Urusan Dualisme Kepengurusan Kadin
Pemerintah pada prinsipnya hanya mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.
Wisnu Cipto - Senin, 16 September 2024
Pemerintah Tidak Mau Ikut Campur Urusan Dualisme Kepengurusan Kadin
Indonesia
Menkumham Koordinasi dengan DPR Terkait Batalnya Pengesahan Revisi UU Pilkada
Menkumham Supratman Andi Agtas mengatakan jadwal rapat paripurna selanjutnya akan ditentukan oleh DPR.
Frengky Aruan - Kamis, 22 Agustus 2024
Menkumham Koordinasi dengan DPR Terkait Batalnya Pengesahan Revisi UU Pilkada
Berita Foto
Raker Baleg DPR dengan Menkumham dan Mendagri terkait RUU Pilkada
Mendagri Tito Karnavian (kiri) bersama Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR terkait pembahasan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Didik Setiawan - Rabu, 21 Agustus 2024
Raker Baleg DPR dengan Menkumham dan Mendagri terkait RUU Pilkada
Bagikan