Raker Baleg DPR dengan Menkumham dan Mendagri terkait RUU Pilkada

Didik Setiawan - Rabu, 21 Agustus 2024

Raker Baleg DPR dengan Menkumham dan Mendagri terkait RUU Pilkada

Ukuran text:

14

Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mendagri Tito Karnavian (kiri) bersama Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR terkait pembahasan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Badan Legislasi menggelar rapat kerja dengan Pemerintah dan DPD membahas RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi UU atau RUU Pilkada. (MP/Didik Setiawan).

Mendagri Tito Karnavian (kiri) bersama Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR terkait pembahasan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Mendagri Tito Karnavian (kiri) bersama Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR terkait pembahasan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Mendagri Tito Karnavian (kiri) bersama Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR terkait pembahasan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Mendagri Tito Karnavian (kiri) bersama Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR terkait pembahasan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Suasana rapat kerja Menkumham dan Mendagri dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait pembahasan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Suasana rapat kerja Menkumham dan Mendagri dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait pembahasan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Suasana rapat kerja Menkumham dan Mendagri dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait pembahasan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Suasana rapat kerja Menkumham dan Mendagri dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait pembahasan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Suasana rapat kerja Menkumham dan Mendagri dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait pembahasan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Suasana rapat kerja Menkumham dan Mendagri dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait pembahasan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas (kiri) berfoto bersama wartawan dalam rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR terkait pembahasan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas (kiri) berfoto bersama wartawan dalam rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR terkait pembahasan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Mendagri Tito Karnavian (kiri) bersama Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR terkait pembahasan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Mendagri Tito Karnavian (kiri) bersama Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR terkait pembahasan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas (kanan) berfoto bersama Anggota DPR saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR terkait pembahasan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas (kanan) berfoto bersama Anggota DPR saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR terkait pembahasan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

#RUU Pilkada #Menkumham #Mendagri

Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang

Didik Setiawan

"Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan melalui kata-kata". – DS

Berita Terkait

Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB

Sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.

Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026

Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB

Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla

Dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada penyaluran dana, tetapi harus segera diwujudkan dalam langkah operasional di lapangan.

Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026

Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla

Mendagri Perintahkan Operasi Pasar Jelang Akhir Tahun Buat Kendalikan Harga

Selain operasi pasar, Mendagri mendorong penyaluran bantuan sosial tunai, bantuan non tunai, serta bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat

Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026

Mendagri Perintahkan Operasi Pasar Jelang Akhir Tahun Buat Kendalikan Harga

821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI

Tito Karnavian meminta Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bedah rumah. BPS mencatat 821.840 rumah di Jakarta tidak layak huni pada 2026.

Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026

821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI

Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK

Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah juga mendorong pemerintah daerah menjaga porsi belanja pegawai agar tidak terlalu mendominasi APBD.

Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026

Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK

Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan

Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut.

Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026

Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan

Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai

Pemerintah akan memeriksa apakah daerah tersebut masih memiliki hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan.

Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026

Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai

Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia

Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDT, Yandri Susanto dan Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengikuti Rapat dengan Baleg DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026

Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia

MK Putuskan Pilkada Langsung Dipilih Rakyat, PPP: Jalani Saja

Putusan MK tersebut tidak ada yang berubah dari semula bahwa pelaksanaan pilkada di Indonesia tetap dipilih oleh rakyat.

Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026

MK Putuskan Pilkada Langsung Dipilih Rakyat, PPP: Jalani Saja

MK Putuskan Pilkada Dipilih Rakyat, DPR Belum Akan Bahas Aturan Baru

Komisi II DPR berkomitmen agar amendemen yang dihasilkan dapat memperbaiki kualitas demokrasi ke depan.

Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026

MK Putuskan Pilkada Dipilih Rakyat, DPR Belum Akan Bahas Aturan Baru

Bagikan