Wiranto Tegaskan Aksi Dekat MK Ilegal, Bisa Dibubarkan Paksa

MerahPutih.com - Menteri Koordinato Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan kepolisian bisa membubarkan aksi di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan sengketa pilpres karena terbukti mereka tidak memiliki izin.

"Kalau ada demonstrasi berarti tidak ada izin. Kalau tidak ada izin, polisi berhak membubarkan," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Rabu (26/6).

BACA JUGA: Istana Sebut Agenda Pembacaan Putusan MK Besok Disusupi Jaringan Terorisme

Menurut Wiranto, aparat harus selalu bergerak sesuai dengan aturan yang ada. Menkopolhukamm menjelaskan polisi bisa saja membubarkan aksi itu seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum.

"Ini semua ada di undang-undang, bukan polisi mengarang sendiri, itu saja yang sederhana. Kita tunggu saja," tegas mantan Panglima ABRI di era Presiden Soeharto itu.

Aksi di sekitar Patung Arjuna Wiwaha, Thamrin, Jakarta Pusat, massa Tahlil Akbar 266 sudah berkumpul sejak pagi tadi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan melarang segala aksi demonstrasi yang digelar di depan Gedung MK saat putusan sengketa Pilpres 2019.

Tito mengaku telah memerintahkan Kapolda Metro Jaya, Irjen Gatot Eddy Pramono dan Kabaintelkam Komjen Agung Budi Maryoto untuk tidak memberi izin kepada para pendemo menggelar aksi di sekitaran MK jelang putusan sengketa Pilpres 2019 yang bakal dibacakan Kamis 27 Juni besok. (Knu)

BACA JUGA: Orasi Abdullah Hehamahua Seret KPK Usut Dugaan Kecurangan Pilpres