Wiranto: Semoga Tak Ada Upaya Menggagalkan Pelantikan Jokowi


Menko Polhukam, Wiranto. (Antaranews)
MerahPutih.com - Menkopolhukam Wiranto berharap tak ada upaya-upaya tertentu untuk menggagalkan pelantikan Presiden Joko Widodo pada 10 Oktober mendatang. Menurutnya, proses Pemilu yang berlangsung keras pada beberapa waktu lalu jangan sampai dibuang sia-sia.
"Kita dalam proses demokrasi memang ada proses untuk memilih wakil rakyat di legislatif pusat daerah maupun pemilihan presiden. Itu merupakan bagian dari proses demokrasi di Indonesia. Dan itu sudah berlangsung," katanya di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).
Baca Juga:
Wiranto melanjutkan, sebenarnya sudah tidak perlu lagi ada masalah yang menghambat proses itu. "Karena pada saat pemilu pilrpres, ujungnya sudah ada masalah yang diselesaikan di MK," jelas Wiranto.

"Artinya, proses hukum tertinggi di Indonesia sudah memutuskan siapa pemenang dari proses pemilu pilpres yang dimenangkan Jokowi dan Ma'ruf Amin," sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Wiranto juga mengajak semua pihak untuk menjaga prosss ini sampai ujung, yakni pelantikan presiden dan DPR.
"Kalau kita berhasil dan melancarkan melaksanakan itu semua maka demokrasi di Indonesia akan dapat penilaian yang tinggi," terang mantan Panglima TNI ini.
Wiranto berpendapat, semua harus menyadari bahwa Ini justru akan mengacaukan proses demokrasi Indonesia.
Baca Juga:
Gibran Harus Berjuang Naikkan Popularitas Jika Maju di Pilwalkot Solo
"Karena itu saya mengimbau masyarakat jangan mudah terprovokasi, jangan midah dipancing, jangan mudah dikompori untuk masuk pada kegiatan yang inkontisusional. Kegiatan yang justru menodai demokrasi kita," terang Wiranto.
Ia juga memastikan, tak ada ancaman keamanan yang terjadi. "Karena itu proses yg sudah melalui jalan panjang. Rakyat semua sudah setuju mengakui. Kita harus konsisten, jangan mudah terpancing oleh pihak tertentu yang ingin mengacaukan;" tutup Wiranto. (Knu)
Baca Juga:
Foto: Tutup Akses Tol Dalam Kota, Ribuan Mahasiswa Melakukan Unjuk Rasa Di Depan Gedung DPR
Bagikan
Berita Terkait
Aksi Unjuk Rasa Tolak Reformasi Polri di Depan Gedung DPR Jakarta

Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR

Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Setujui Pagu Anggaran Tahun 2026 Sebesar 114 Triliun

Raker Mendag dengan Komisi VI DPR Bahas Pagu Anggaran Kemendag Tahun 2026

Raker Menteri Komdigi dengan Komisi I DPR Bahas Anggaran Tahun 2026

DPR dan Pemerintah Sudah Satu Suara Soal RUU Perampasan Aset, Minta Rakyat Sedikit Bersabar

Politikus DPR Dukung Pemutaran Video Prabowo di Bioskop, Disebut Langkah Inovatif

Menteri Pigai Tagih Janji Mangkrak 10 Tahun DPR Bangun Alun-Alun Demokrasi

Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi

Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo
