Wiranto: Semoga Tak Ada Upaya Menggagalkan Pelantikan Jokowi

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 24 September 2019
Wiranto: Semoga Tak Ada Upaya Menggagalkan Pelantikan Jokowi

Menko Polhukam, Wiranto. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menkopolhukam Wiranto berharap tak ada upaya-upaya tertentu untuk menggagalkan pelantikan Presiden Joko Widodo pada 10 Oktober mendatang. Menurutnya, proses Pemilu yang berlangsung keras pada beberapa waktu lalu jangan sampai dibuang sia-sia.

"Kita dalam proses demokrasi memang ada proses untuk memilih wakil rakyat di legislatif pusat daerah maupun pemilihan presiden. Itu merupakan bagian dari proses demokrasi di Indonesia. Dan itu sudah berlangsung," katanya di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

Baca Juga:

Kericuhan Pecah di DPR, Polisi Semburkan Gas Air Mata

Wiranto melanjutkan, sebenarnya sudah tidak perlu lagi ada masalah yang menghambat proses itu. "Karena pada saat pemilu pilrpres, ujungnya sudah ada masalah yang diselesaikan di MK," jelas Wiranto.

Menko Polhukam Wiranto ditemui di Kantor Presiden usai rapat terbatas pada Senin (22/4/2019). (Bayu Prasetyo/Antaranews)
Menko Polhukam Wiranto ditemui di Kantor Presiden usai rapat terbatas pada Senin (22/4/2019). (Bayu Prasetyo/Antaranews)

"Artinya, proses hukum tertinggi di Indonesia sudah memutuskan siapa pemenang dari proses pemilu pilpres yang dimenangkan Jokowi dan Ma'ruf Amin," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Wiranto juga mengajak semua pihak untuk menjaga prosss ini sampai ujung, yakni pelantikan presiden dan DPR.

"Kalau kita berhasil dan melancarkan melaksanakan itu semua maka demokrasi di Indonesia akan dapat penilaian yang tinggi," terang mantan Panglima TNI ini.

Wiranto berpendapat, semua harus menyadari bahwa Ini justru akan mengacaukan proses demokrasi Indonesia.

Baca Juga:

Gibran Harus Berjuang Naikkan Popularitas Jika Maju di Pilwalkot Solo

"Karena itu saya mengimbau masyarakat jangan mudah terprovokasi, jangan midah dipancing, jangan mudah dikompori untuk masuk pada kegiatan yang inkontisusional. Kegiatan yang justru menodai demokrasi kita," terang Wiranto.

Ia juga memastikan, tak ada ancaman keamanan yang terjadi. "Karena itu proses yg sudah melalui jalan panjang. Rakyat semua sudah setuju mengakui. Kita harus konsisten, jangan mudah terpancing oleh pihak tertentu yang ingin mengacaukan;" tutup Wiranto. (Knu)

Baca Juga:

Foto: Tutup Akses Tol Dalam Kota, Ribuan Mahasiswa Melakukan Unjuk Rasa Di Depan Gedung DPR

#Wiranto #Joko Widodo #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
"Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN," kata Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
Indonesia
Pertalite Bikin Banyak Motor Mogok di Jatim, DPR Tegur Pertamina: Jangan Cuma Bilang "Hasil Uji Baik”
DPR menegur keras Pertamina usai viral pengendara di Jawa Timur alami motor brebet setelah isi Pertalite. DPR desak audit mutu dan transparansi hasil uji BBM.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Pertalite Bikin Banyak Motor Mogok di Jatim, DPR Tegur Pertamina: Jangan Cuma Bilang
Indonesia
Pasca-Putusan MKD, Gerindra Pastikan Rahayu Saraswati Tetap Jabat Wakil Ketua Komisi VII DPR
Gerindra memastikan Rahayu Saraswati yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto tetap menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
Pasca-Putusan MKD, Gerindra Pastikan Rahayu Saraswati Tetap Jabat Wakil Ketua Komisi VII DPR
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Indonesia
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Komisi VIII meminta pemerintah memastikan dua syarikah penyedia layanan haji yang ditunjuk memperbaiki kinerja dan menyerahkan seluruh dokumen kontraktual
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Indonesia
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
UU ASN membagi ASN menjadi PNS dan PPPK
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
Indonesia
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad dukung usulan PPPK diangkat jadi PNS, dinilai beri kepastian, kesejahteraan, dan karier yang lebih baik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Indonesia
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Beberapa isu utama revisi UU Sisdiknas yang menjadi sorotan Fikri meliputi kodifikasi undang-undang, penegasan posisi pendidikan keagamaan dan pesantren
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Indonesia
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Jokowi menegaskan proyek transportasi massal seperti Whoosh dibangun untuk layanan publik dan manfaat sosial, bukan demi keuntungan finansial.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Oktober 2025
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Bagikan