Wiranto Minta Pimpinan KPK Baru Jangan Dipermasalahkan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 13 September 2019
Wiranto Minta Pimpinan KPK Baru Jangan Dipermasalahkan

Menko Polhukam Wiranto berbicara terkait situasi Papua terkini (Foto: antaranews)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengaku tak masalah dengan keputusan DPR memilih lima nama pimpinan KPK periode 2019-2023. Semua nama tersebut telah mengikuti proses seleksi yang panjang sehingga patut untuk disyukuri.

"Saya kira, menurut saya siapa pun yang terpilih menjadi Ketua KPK ini kita syukuri," ujar Wiranto kepada wartawan di kantor Lemhanas, Jakarta Pusat, Jumat (13/9).

Baca Juga

Komisi III DPR Sepakat Firli Bahuri Jadi Ketua KPK

Saat ditanya ada beberapa LSM yang mempermasalahkan nama dari pimpinan KPK terpilih, Wiranto menilai polemik adalah suatu hal yang biasa. Menurut Wiranto, setiap pemilihan pejabat negara pasti ada polemik sehingga ia menilai tidak perlu diperdebatkan.

"Kalau polemik ya biasa, setiap ada pejabat yang diangkat ada polemik itu biasa. Ada suka dan tidak suka, kita biarkan aja. Kita buktikan kinerjanya nanti bagaimana," imbuhnya.

"Cukup, cukup jangan berdebat, nanti (liat) kinerjanya bagaimana," lanjutnya

Wiranto menyebut, KPK adalah suatu lembaga anti korupsi yang dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, Wiranto menilai apabila KPK dipimpin oleh orang yang paham dibidangnya, dia tidak mempermasalahkan.

"Satu badan pemberantasan korupsi yang sangat terpercaya sangat bergengsi, sangat berprestasi kan KPK. Kalau di tangani seseorang yang paham betul posisinya yang tahu misi yang diembannya dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, kita sangat bagus dan oke-oke saja," kata dia.

Wiranto ungkap ada peran asing dalam kerusuhan di Papua
Menko Polhukam Wiranto (Foto: antaranews)

Wiranto mengatakan, untuk menjadi pimpinan lembaga antirasuah itu, setiap calon telah mengikuti proses seleksi. Sehingga, Wiranto percaya pimpinan KPK terpilih akan menjalankan misi untuk memberantas korupsi di Indonesia.

"Karena apa? dia sudah melalui proses yang cukup panjang. Kita percayakan aja lah bahwa ketua terpilih itu dapat menjalankan misi dengan baik kerena itu harapan masyarakat seperti itu," kata Wiranto.

Di sisi lain, menurut Wiranto, KPK akan ditangani seseorang yang paham betul dengan posisi dan misi yang diembannya dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga, komisi pemberantasan korupsi yang sangat terpercaya, bergengsi, dan sangat berprestasi tetap melekat pada KPK.

"Kita percayakan sajalah ketua terpilih dapat melaksanakan misi dengan baik karena itu harapan masyarakat seperti itu," kata Wiranto.

Sebelumnya, Komisi III DPR telah selesai melakukan fit and proper test terhadap 10 orang capim KPK yang telah dilakukan selama dua hari, Rabu-Kamis. Dari hasil fit and proper test terhadap 10 orang capim KPK tersebut, Komisi III DPR melakukan voting untuk memilih lima nama untuk bisa menjadi pimpinan lembaga antirasuah periode 2019-2023.

Baca Juga

Segini Jumlah Harta Kekayaan Lima Pimpinan Baru KPK

Sebanyak 56 anggota diminta melakukan voting dengan memilih lima dari 10 capim KPK yang telah melakukan fit and proper test. Caranya, para anggota membulatkan lima nama yang dipilih.

‎Dari hasil voting tersebut, Komisi III DPR telah memilih lima orang yang ditunjuk sebagai pimpinan KPK. Mereka adalah Alexander Marwata (pimpinan KPK), Irjen Pol Firli Bahuri (Polri), Lili Pintauli Siregar (advokat), Nawawi Pomolango (hakim), dan Nurul Ghufron (dosen). (Knu)

#Wiranto #KPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
Desakan PBNU itu untuk merespons pernyataan KPK yang mengaku sedang menelusuri aliran dana kasus kuota haji ke PBNU.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
Indonesia
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
SK Nomor 130 Tahun 2024 itu digunakan agen travel untuk meyakinkan calon jemaah bahwa kuota haji khusus yang mereka tawarkan adalah resmi.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
Indonesia
KPK Menggali Keterangan Khalid Basalamah Terkait Perolehan Kuota Haji Khusus
Penyidikan ini bermula setelah KPK meminta keterangan dari mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, pada 7 Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
KPK Menggali Keterangan Khalid Basalamah Terkait Perolehan Kuota Haji Khusus
Indonesia
Lisa Mariana di Mabes Polri Bilang Terima Duit Banyak dari RK, KPK Janji Dalami Libatkan PPATK
Hari ini di Mabes Polri, Lisa Mariana mengaku menerima uang dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Lisa Mariana di Mabes Polri Bilang Terima Duit Banyak dari RK, KPK Janji Dalami Libatkan PPATK
Indonesia
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir
KPK siap menghadapi upaya perlawanan praperadilan yang diajukan tersangka Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir
Indonesia
Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Kakak dari bos MNC Group sekaligus pendiri Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe itu tengah mengajukan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Indonesia
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
Penelusuran aliran dana turut melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Frengky Aruan - Kamis, 11 September 2025
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
Indonesia
KPK Duga Putri Mendiang Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Kerap Minta Suap
Dayang Donna bernegosiasi terkait uang suap dengan calon pemberi suap sebelum perpanjangan IUP direspons ayahnya Awang Faroek Ishak selaku Gubernur Kaltim saat itu.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 September 2025
KPK Duga Putri Mendiang Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Kerap Minta Suap
Indonesia
KPK Tahan Putri Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Terkait Suap Tambang Rp 3,5 M
Awang Faroek diketahui telah meninggal dunia pada 22 Desember 2024 lalu, sehingga penetapan tersangka menjadi gugur secara hukum.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 September 2025
KPK Tahan Putri Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Terkait Suap Tambang Rp 3,5 M
Indonesia
KPK Menduga Ridwan Kamil Terima Uang Dugaan Korupsi Bank BJB saat Jabat Gubernur Jawa Barat
Hal ini seperti disampaikan Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/9).
Frengky Aruan - Rabu, 10 September 2025
KPK Menduga Ridwan Kamil Terima Uang Dugaan Korupsi Bank BJB saat Jabat Gubernur Jawa Barat
Bagikan