Wiranto Bantah Pengerahan Militer ke Papua untuk Berperang
Menko Polhukam Wiranto di Jakarta (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
MerahPutih.com - Menkopolhukam Wiranto membantah pengerahan aparat TNI secara besar-besaran ke Papua untuk melakukan tindakan represif. Melainkan untuk mencegah unjuk rasa tak berlangsung brutal dan anarkis.
"Kalau kemudian anggota TNI dibacok dipanah mereka punya keluarga. Untuk apa bunuh-bunuhan hanya karena tersinggung," kata Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Jumat (30/8).
Baca Juga:
OPM Pancing Konflik Papua Meluas Lewat Pengibaran Bintang Kejora di Depan Istana Negara
Wiranto melanjutkan, pembakaran yang terjadi terhadap beberapa obyek vital di Papua juga seharusnya tak terjadi. "Pembangunan kan mahal dari uang rakyat, bangunnya susah bakarnya cepet yang rugi siapa? Rakyat," sesal Wiranto.
Mantan Panglima Abri itu juga menilai demo-demo seharusnya tak perlu dilakukan. Sebab, pemerintah sudah bekerja maksimal untuk membangun Papua. "Saya yakin presiden Jokowi di periode kedua bisa membangun lebih baik," pungkasnya.
Sementara, Jokowi sudah mendapat laporan situasi terkini di Papua, khususnya Jayapura. Jokowi meminta warga untuk tidak melakukan tindakan anarkis yang bisa merugikan.
"Ya jadi, saya terus mengikuti dan juga saya sudah mendapatkan laporan situasi terkini di Papua pada khususnya di Jayapura, dan saya minta masyarakat juga tenang, tidak melakukan tindakan yang anarkis," ujar Jokowi.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang digelar di Kota Jayapura pada Kamis (29/8) kembali berujung rusuh. Kondisi bahkan masih mencekan hingga Jumat (30/8) dini hari. Akibatnya, ribuan warga pilih mengungsi ke markas TNI. (Knu)
Baca Juga:
Pemerintah Dinilai tak Serius Terkait Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Depan Istana Negara
Bagikan
Berita Terkait
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri