Wilayah Tinggi Kasus COVID-19 & Rendah Vaksinasi Dilarang Gelar Sekolah Tatap Muka

Merahputih.com - Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang direncanakan pada tahun ajaran 2021/2022 akan mengutamakan keselamatan siswa-siswi dan mencegah terjadinya penularan COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan ada sejumlah pertimbangan yang harus dilakukan sebelum memulai PTM.

Baca Juga

Menteri Nadiem Dinilai Kehabisan Akal Hadapi Kendala Belajar Jarak Jauh Selama Pandemi

"Tentu mempertimbangkan kondisi dan perkembangan pandemi serta zonasi risiko di setiap daerah, serta cakupan program vaksinasi yang diberikan kepada tenaga pendidik," Wiku kepada wartawan yang dikutip, Rabu (26/5).

Pemerintah dan satgas di daerah akan memastikan seluruh kondisi dalam pertimbangan tersebut terpenuhi. Dengan begitu, saat penyelenggaraan PTM, akan terlaksana dengan aman dan mencegah adanya risiko penularan di lingkungan satuan pendidikan.

"Pemerintah dan satgas daerah akan memastikan seluruh kondisi tersebut terpenuhi sehingga PTM dapat dilakukan dengan aman, dan mampu mencegah risiko penularan," kata Wiku.

Pada prinsipnya pembelajaran tatap muka dilakukan dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Hingga Juli nanti, satgas daerah perlu memastikan seluruh syarat ini terpenuhi agar sekolah tatap muka bisa dijalankan dengan aman.

Dalam data pemerintah menunjukkan, angka kasus aktif terus naik sejak Rabu (19/5) pekan lalu sampai hari ini. Terakhir pada Selasa (25/5), jumlah kasus aktif COVID-19 nasional sebanyak 94.486 orang.

Padahal pada Selasa (18/5) lalu, jumlah kasus aktif sempat turun ke posisi terendah sejak awal 2021, yakni di angka 87.514 orang. Naiknya angka kasus aktif disebabkan jumlah kasus baru yang selalu lebih tinggi ketimbang jumlah pasien sembuh harian.

Baca Juga

73 Sekolah di Kota Bogor Akan Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka

Fenomena lonjakan kasus sudah terjadi hanya berselang sepekan pasca-Lebaran. Satgas sendiri sempat memproyeksikan bahwa imbas peningkatan mobilitas Lebaran baru bisa dirasakan paling tidak dua pekan setelah Lebaran.

Sembilan provinsi mencatatkan kenaikan kasus aktif dalam sepekan terakhir. Diantaranya DKI Jakarta, Jawa Tengah, Aceh, Sumatra Barat, NTB, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara. (Knu)